Pengantar

Saat menulis pengalaman pasang surut demokrasi di Perancis sejak dekade 1870, sejarawan Inggris David Thomson memulai satu bab awal dalam bukunya (1989)  tentang ‘tradisi revolusioner’ yang membayangi setiap gejolak dan krisis di dalam rangkaian perubahan sejarah di negeri itu. Thomson menegaskan bahwa kajian terhadap perkembangan sejarah politik Perancis tidak dapat dilepaskan dari seluruh perkembangan sejarah modern negeri itu.

Dalam tinjauan sejarah panjang itu, perkembangan demokrasi di Perancis berpijak pada satu landasan yang mewakili ‘klimaks dari berbagai pengalaman politik yang beragam dan penuh kekerasan.’ Thomson lebih lanjut menyatakan bahwa ‘tradisi-tradisi ini mengambil wujud tertentu dan bersifat permanen, seperti tradisi-tradisi serupa di Inggris, Amerika dan Rusia. Namun, koherensi tradisi itu ditutupi kabut dari beragam lembaga politik yang lahir sebagai perwujudan tradisi tersebut.’ Sejak bergulirnya Revolusi Perancis, ide ‘kedaulatan rakyat’ merupakan jantung utama dari tradisi tersebut, bagaimana pun ‘persoalan sejauh mana ideal tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kelembagaan tetap merupakan persoalan kontroversial sepanjang abad ke-19 dan ke-20’  (Thomson, 1989: 10).

Keseluruhan uraian Thomson menegaskan bahwa pada akhirnya senantiasa ada jarak yang menghubungkan antara gagasan ideal dalam tradisi tersebut dengan perwujudan kelembagaan politik yang membentang dalam sejarah yang nyata. Pandangan ini menegaskan adagium lama Karl Marx bahwa  ‘menusia membuat sejarahnya sendiri,’ tetapi hal itu dilakukan dalam kondisi yang mereka harapkan.  Sejarah yang akan diciptakan adalah sebuah dunia penuh pesona nyata senantiasa ditutupi kabut tebal dengan logika yang berjalan sendiri di luar yang dapat dipahami siapa pun yang berkehendak mengubah arus sejarah. Adalah ketegangan seperti ini pula yang menjadi inspirasi bagi Anthony Giddens yang menggarisbawahi ‘jarak’ yang membentang antara subyek dan obyek, atau relasi antara keagenan dan struktur, sebagai agenda utama yang mewarnai perkembangan ilmu sosial modern abad ke-20.

Revolusi Sebagai Impian dan Kenyataan

Uraian pendahuluan ini adalah kerangka utama yang menjadi pijakan dalam tulisan ini untuk membahas sebuah tema yang sekaligus menjadi judul utamanya: Siapakah kiri di Indonesia? Kondisi sejarah apa yang melahirkannya? Apa benang merah yang menjadi pijakan utama gagasannya? Serta bagaimana pula perwujudannya dalam sejarah apabila sejarah kita pahami sebagai serangkaian tindakan/praktik yang membentuk peristiwa-peristiwa  yang mempengaruhi kehidupan banyak orang dalam hamparan waktu. Sebelum membahas bagaimana tradisi itu terbentuk dan seperti apa perwujudannya, sebuah kisah dalam pengalaman sejarah Revolusi Indonesia barangkali dapat menjadi ilustrasi terbaik untuk mengantarkan pada pokok persoalan.

Momennya terjadi pada 17 Agustus 1945. “Aku berjalan ke pengeras suara hasil curian dari stasiun radio Jepang dan dengan singkat mengucapkan proklamasi itu…Saat itu pukul 10. Revolusi sudah dimulai.” (Adams, 2007: 267). Secuil kenangan Soekarno tentang momen awal yang mendahului kelahiran Revolusi Indonesia menjadi titik tolak menarik tentang bagaimana hamparan situasi sejarah baru membentang dalam pengalaman hidup orang-orang Indonesia pada masa itu.  Ketika mengatakan ‘Revolusi sudah dimulai’, Soekarno dalam kaitan ini menegaskan sebuah gerak sejarah baru ketika visi tentang peredaran waktu dalam kalender Gregorian yang linear, berurutan dan tak dapat diubah, mortal dan historis, terdiam sejenak. Ia seperti rem kejut yang menciptakan kelembaman menghuyungkan. Octavia Paz, penyair Meksiko dan peraih nobel sastra, menamakannya sebagai ‘penanda jaman Modern…’ yang menjadi ‘laku sejarah nyata yang sekaligus meniadakan sejarah.’ Dalam fitrahnya yang bersifat ganda, sebagai ‘sumber dari waktu yang bersifat linear, suksesif dan tak berulang’ sekaligus juga ‘bergerak dalam waktu yang berputar dan beredar seperti bintang-bintang dan musim’  ia menjadi ‘fenomena yang diramalkan nalar’ tetapi juga orang ‘menghidupinya sebagai suatu misteri’ (Paz, 1991).

Mengikuti Paz dalam memahami ‘teka-teki’ bagi orang yang menghidupi peristiwa-peristiwa dalam catatan sejarah, Revolusi Indonesia menampilkan fitrah gandanya dalam kesadaran diri di antara kaum revolusioner Indonesia tentang  sesuatu yang diharapkan pasti datang, dan ketika kedatangannya menjadi pasti, ia tetap menjadi teka-teki terkait wujud baru yang dihasilkan dari kotak pandora revolusi. Dalam serangkaian catatan sejarah tentang pengalaman sejarah tersebut, tidak dapat disangkal bahwa parade peristiwa dalam Revolusi Indonesia lebih sering tampil dalam gerak berlawanan harapan orang-orang yang menjalani laku peristiwa tentang harapan masa depan gelombang revolusi yang mereka ciptakan. Ini adalah sebuah pergerakan yang menurut Crane Britton menjadi kelaziman tentang hukum dinamik revolusi modern yang dimulai dari sebuah harapan tentang ‘masyarakat egaliter dan kesetaraan sosial’ sebagai jantung utama dalam tradisi politik kiri yang menjadi antitesa hirarki dan ketimpangan sosial,’ untuk kemudian berhenti dalam real-politik ketika pilihan-pilihan pragmatis menjadi jerat penghenti harapan-harapan yang diimpikan. Kenyataan sejarah pada akhirnya menjadi kejutan yang membangunkan seseorang dari mimpi di siang hari untuk kembali menjalani rutinitas sehari-hari.

Kembali pada pengalaman Revolusi Indonesia, diperlukan waktu sekitar empat tahun setelah proklamasi dibacakan untuk mengetahui bagaimana akhir dari rangkaian misteri dan teka-teki tentang peristiwa yang akan datang dalam pengalaman hidup orang-orang yang mengisi dinamika Revolusi Indonesia. Sepanjang periode empat tahun itu pula lahir sejumlah proposisi berisi gagasan dan harapan tentang masa depan sebuah negeri yang membebaskan diri dari jerat kekuasaan asing yang telah hadir bergenerasi. Sepanjang empat tahun itu pula kita menyaksikan tidak seluruhnya proposisi dan harapan setiap orang terpenuhi. Bahkan kegagalannya menyiratkan kehancuran individu dan kelompok tempat seseorang menjadi bagian keyakinan bersama dalam membuat sejarah baru. Secara berturut-turut mereka yang terlempar dari panggung Revolusi Indonesia terpanggang dalam bara revolusi yang ‘memakan anak-anaknya sendiri’, meminjam istilah Vergnaun ketika tokoh-tokoh revolusi Perancis yang penting, seperti Danton, Desmoullin, disusul kemudian Roberspierre dan Saint Jus mati dipenggal oleh goulletine.

Kita bisa melihatnya melalui beberapa protagonisnya. Pertama adalah sosok Tan Malaka yang menjadi pelarian politik setelah kegagalan Persatuan Perjuangan dan mati ditembak dalam pelariannya. Ini adalah pengalaman tragis sosok revolusioner yang sepanjang hidup dewasanya menjadi pelarian politik sejak kegagalan pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926. Kehidupan pribadinya yang penuh misteri muncul dalam beragam catatan intelejen dengan nama dan tempat yang senantiasa berubah di dalam jaring kekuasaan kolonial yang membentang di Malaya, Filipina, Indo-Cina dan Tiongkok. Dalam kisah ini kita mendapatkan kelicinan Tan Malaka yang selalu dapat lari dari kejaran penguasa kolonial Eropa di berbagai negara tempatnya bermukim. Namun, ia tidak lagi bisa berlari dan menghindari kejaran tentara yang menangkapnya dalam gelombang pasang Revolusi Indonesia. Ia gagal menghindar dan mati ditembak dalam pelarian. Begitu pula dengan sosok Amir Sjarifuddin, Musso dan rekan-rekannya yang dianggap ‘berkhianat’ terhadap cita-cita pembentukan negara republik melalui proklamasi Soviet Madiun pada bulan November 1948. Meski rentetan peristiwa dalam drama Madiun tetap merupakan sebuah perdebatan di antara mereka yang terlibat di dalamnya, dan para sejarawan tentang peristiwa itu, tetapi yang pasti adalah Musso tewas dalam pelarian dan Amir Sjarifuddin dan rekan-rekannya mati di hadapan regu tembak di desa Ngalihan, ke arah timur dari kota Solo, Jawa Tengah.

Parade peristiwa dan akhir hidup di luar imajinasi mereka yang menghidupi jalannya revolusi menegaskan bahwa ‘masa depan adalah sebuah ladang hamparan tanpa arahan peta’ bagi setiap orang dalam sebuah peristiwa sejarah. Lebih dari sekadar sebuah kesadaran diri yang sejak awal mereka telah ketahui hasil akhirnya, orang-orang menjalankan agenda dan preskripsi-preskripsi mereka dalam ‘saluran misteri yang membawa mereka ke kedalam lautan tak terduga dan juga tak terhingga dari sebuah peristiwa’ (bdk. Taylor: 248). Sesungguhnya lebih banyak harapan-harapan  yang hadir dalam setiap upaya perubahan sejarah dibanding takdir pasti atas jalannya peristiwa. Keberanian setiap sosok individu memutuskan arah yang mereka tempuh dan sekaligus menghadapi konsekuensi dari keputusan itu yang menjadikan sejarah menjadi sebuah peristiwa dan pelajaran menarik bagi generasi selanjutnya. ‘Burung hantu Minerva mengepakkan sayapnya menjelang fajar,’ tulis Hegel. Kesadaran dan pemahaman terhadap setiap persoalan senantiasa hadir pada titik akhir perjalanan sejarah seseorang yang menjalani laku perbuatannya menciptakan sejarah baru.

Revolusi Indonesia adalah keadaan baru – kedatangannya tak terduga dan bentuknya akhirnya tak teramalkan – bagi orang-orang yang menghidupi jalannya peristiwa revolusi. Persoalan utamanya lebih pada  apa yang dikatakan filsuf kontemporer Alain Badiou sebagai fidelity yang menciptakan kemungkinan tak terhingga dalam rentang waktu dari hari demi hari. Soekarno dan Hatta menjadi sosok ganda yang membuka kunci revolusi Indonesia. Mereka kemudian berpisah jalan setelah revolusi melahirkan sebuah pemerintahan baru yang merdeka. Soekarno – yang kehilangan kekuasaan nyata pemerintahan selain sekadar simbol negara baru – menghembuskan kembali gelora revolusi sebagai raison d’etre kehadirannya dalam panggung politik pasca revolusi. Sementara Hatta dengan visi masa depan sebuah administrasi pemerintahan baru yang dapat bersanding sejajar dengan negara-negara lain dan mengejar ketertinggalan ekonomi, menegaskan pentingnya rasionalitas dan pelaksanaan kerja yang sistematis dalam membangun republik baru. Memasuki dekade awal 1950-an, keduanya pun berpisah. Di luar kedua figur sentral revolusi Indonesia, ada juga Sjahrir dengan kader-kader dari partainya yang menduduki pos-pos penting pemerintahan meski kekuatan dan dukungan untuk partainya kecil saja. Di sisi lain adalah orang-orang yang mati terlebih dahulu seperti Tan Malaka dan Amir Sjarifuddin mengulangi nasib Roberspierre dan Saint Just yang terbakar dalam api revolusi.

Kiri dalam Tradisi Politik Indonesia

Sebuah pertanyaan muncul di sini. Apa makna revolusi dalam perjalanan sejarah modern Indonesia? Apa hasil-hasil yang lahir dari kancah revolusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia selanjutnya? Seorang sejarawan terkemuka Indonesia, Onghokham menyampaikan bahwa tidak dapat disangkal ‘kelihatan memang ada gerakan perubahan yang besar’ dalam kehidupan masyarakat,’ tulisnya. ‘[R]evolusi membuka bab baru dalam konsepsi rakyat mengenai perbaikan nasib melalui aktifitas sendiri. Artinya, kalau tidak ada revolusi maka tidak terbayangkan bisa ada aksi-aksi dari kalangan penggarap, buruh tani dan lain-lain dalam tahun-tahun setelah 1950 dan khususnya dalam tahun-tahun awal 1960an. Sebaliknya, revolusi juga mengajarkan para elite dan para tokoh, bahwa kedaulatan memang berada di tangan rakyat. (Onghokham: 112-113. Cetak miring dari penulis).

Ini adalah kesimpulan menarik melebihi pandangan tentang hasil-hasil yang tercapai dalam revolusi Indonesia. Dengan menempatkan ‘kedaulatan rakyat’ sebagai pokok utama dalam menilai sikap dan tindakan elite politik Indonesia, Onghokham dalam kaitan ini menggarisbawahi sebuah ciri utama menandai ‘sifat kiri’ dalam sejarah politik Indonesia modern. Seperti juga pengalaman negara-negara lain dalam praktek revolusi dan perubahan sosial mendasar dalam catatan sejarah dunia, tradisi politik kiri lahir dari sebuah cita-cita menempatkan rakyat sebagai sosok berdaulat dalam politik. Gelombang kemunculan aksi-aksi rakyat yang menegaskan kedaulatan mereka di dalam kehidupan politik dapat dikatakan menjadi awal pergeseran gerak politik revolusi Indonesia dalam koridor kiri.

Adalah logika pergeseran bandul politik ini yang menjadi dasar lahirnya kecemasan dan rasa was-was atas keonaran dan kekacauan sosial.  Ada  pertimbangan ekonomi politik dari kekuatan-kekuatan yang terlibat menghadapi munculnya kedaulatan itu. Kedaulatan rakyat memiliki implikasi terhadap bagaimana kegiatan ekonomi negara republik yang baru dibangun. Perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam tahun-tahun akhir revolusi menunjukkan kecemasan Belanda yang menginginkan jaminan kelanjutan lembaga-lembaga ekonomi yang telah tertanam selama beberapa dekade di negeri jajahannya. Begitu juga dengan kalangan elite tradisional pribumi. Di Sumatera Timur, kalangan aristokrat yang merasa cemas dengan perubahan politik yang terjadi dan memilih untuk mendukung Belanda dalam gejolak politik revolusi, berakhir dengan kehancuran mengenaskan melalui pembunuhan terhadap Sultan Mahmud dan keluarganya di tangan laskar pro-republik.

Kedaulatan rakyat melebihi bayangan dan imajinasi para elite politik pada akhirnya membentuk sebuah konsolidasi di kalangan elite itu sendiri, terutama dari golongan konservatifnya, untuk segera menghentikan melubernya kedaulatan rakyat itu yang sekaligus menghentikan dinamika revolusi dan menarik bandul perubahan kembali ke tengah dan bahkan semakin kanan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Revolusi Indonesia pada akhirnya menampilkan pergerseran bandul politik ke tengah dan semakin kanan menyerupai kehancuran cita-cita radikal para tokoh revolusi Perancis menghadapi kekuatan konservatif sayap kanan melalui kemunculan rezim Thermidorian mengakhiri dinamika revolusioner revolusi Perancis.

Revolusi Indonesia telah dibangun dari rangkaian gagasan tentang kemajuan dan harapan keadilan yang telah mengisi pena Kartini dalam korespondensinya dengan para sahabatnya di akhir abad ke-19. Cita-cita emansipasi, kesetaraan manusia dan kemajuan bumi Hindia-Belanda adalah tema umum yang dapat ditemui dalam beragam tulisan para tokoh yang hidup dalam apa yang disebut Takashi Shiraishi dalam periode ‘zaman bergerak.’ Tidak dapat disangkal, gagasan emansipatoris itu menjadi awal kemunculan tradisi politik baru yang menempatkan posisi rakyat sebagai orientasi utama perubahan politik di Hindia-Belanda. Pengusung tradisi ini pada awal abad ke-20 bisa dilihat melalui kemunculan Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia dan beberapa lainnya yang tampil sebagai kekuatan utama dalam pergerakan politik antikolonial. Catatan menarik dari perkembangan tersebut adalah upaya saling-singgung ide pembebasan nasional melepaskan diri dari kolonialisme Belanda dengan konsepsi kedaulatan rakyat sebagai tesis utama yang menjadi seruan aktivis pererakan antikolonial.

Pola yang sama terjadi dalam catatan sejarah Revolusi Indonesia. Radikalisme dan cita-cita emansipasi membangun daulat rakyat adalah kekuatan utama di balik beragam praktek politik membangun sebuah republik baru.  Bagaimana pun, setelah republik baru terbentuk, persoalan sejauh mana ide kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam lembaga-lembaga baru pemerintahan republik terus menjadi bahan perdebatan dan pertentangan di antara masing-masing kekuatan politik. Pada akhirnya real politik menunjukkan tampilnya konservativisme dalam panggung revolusi Indonesia yang menjadikan konsepsi daulat rakyat sebagai sekadar kerangka acuan dan pembenaran tindakan mereka tanpa wujud historisnya.

Gambaran menarik kembali muncul setelah periode Revolusi Indonesia dengan upaya Soekarno untuk kembali ke pusat politik Indonesia. Ia menyuarakan sebuah slogan baru yang menghidupkan kembali imajinasi tentang daulat rakyat dalam istilah “revolusi belum selesai”. Sebagai upaya mengukuhkan kembali posisinya sebagai kekuatan sentral dalam politik, Soekarno menafsirkan kembali pengalaman Revolusi Indonesia dalam uraian yang penuh metafor menarik. Ia membagi sejarah kontemporer Indonesia dalam tiga tingkatan. Tahap pertama adalah tingkatan ‘physical revolution’ yang mencakup satu dekade sejak tahun 1945 sampai 1950 dengan dimulai pemilu pertama di Indonesia. Dalam uraian Soekarno, tahap itu merupakan sebuah periode ketika ‘kita merebut dan mempertahankan apa yang kita rebut,’ yaitu kekuasaan dari tangannya imperialis ke dalam tangan kita sendiri.

Tahap selanjutnya disebut sebagai ‘survival’ yang menurut Soekarno merupakan tahap ‘tetap hidup, tidak mati’ yang mencakup periode antara tahun 1950 sampai 1955. Periode ini merupakan tahap ‘badan penuh luka-luka (dalam revolusi fisik), tetapi tetap berdiri.’ Untuk tahap ketiga, yang berjalan sejak periode tahun 1956 saat pidatonya, Soekarno menamai periode itu sebagai purgatoria (penyucian diri), mengadopsi istilah dalam Divina Commedia karya Dante Alighieri. Inferno,  sebagai tempat segala macam penderitaan dalam neraka telah dilalui dalam pengalaman ‘revolusi fisik’. Tahap selanjutnya adalah paradiso (surga) yang menurut Soekarno sebagai tahap akhir revolusi mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai janji pembukaan konstitusi Indonesia.

Dalam pidato itu pula Soekarno mengecam posisi lawan-lawan politik yang pada masa revolusi menjadi kawan seperjuangan, khususnya Hatta dan Sjahrir. Soekarno melontarkan kritik atas pencairan ‘jiwa revolusi’ ketika pemerintah Republik menandatangani perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda. ‘Saya tidak mencela KMB sebagai taktik perjuangan. Saya sendiri dulu mengguratkan apa yang saya namakan “tracee baru” untuk memperoleh pengakuan kedaulatan’, Soekarno mengatakan dalam pidatonya. Bagi Soekarno, perjanjian KMB adalah sebuah kompromi dan sebuah taktik politik dan bukan tujuan dari revolusi Indonesia dan ia menyerang posisi orang ‘yang tidak menyadari bahwa KMB adalah satu kompromis!’

Publik yang mendengar pidato Soekarno menyadari bahwa sosok Sjahrir dan Hatta secara samar tampil meski tidak disebutkan dalam pidato itu. Apalagi dengan lanjutan kalimatnya bahwa ‘orang-orang yang demikian itu sedikitnya adalah orang-orang yang beku, orang-orang yang tidak mengerti maknanya ‘taktik’, orang-orang yang mencampurbaurkan taktik dan tujuan, orang-orang yang jiwanya ‘mandek’. Soekarno mengejek orang-orang lawan-lawan politiknya dalam istilah possibilis yang selalu menyerukan ketaatan untuk “setia pada aksara, setia pada aksara” (perjanjian KMB) dan mengajari mereka tentang makna revolusi dengan penegasan bahwa ‘revolusi justru mengingkari aksara!’

Namun,  seruan revolusi belum selesai mengguncangkan elite baru yang lahir pasca revolusi dan mulai berpikir menikmati saham perjuangan mereka mendirikan negara republik. Setelah kampanye merebut Irian Barat yang menimbun hutang nasional, Soekarno menyerukan konfrontasi terhadap Malaysia setelah Tunku Abdulrahman menyetujui pembentukan basis angkatan laut Inggris di semenanjung Malaya. Sudah barang tentu Soekarno geram terhadap negara tetangga yang menempatkan meriam besar dari musuh politiknya dalam retorika politik anti neo-kolonialisme dan neo-imperialisme atau nekolim. Bagi Soekarno, penempatan basis angkatan laut Inggris dan Malaysia itu sendiri adalah satu proyek nekolim yang membahayakan ‘Revolusi Indonesia’.

Di dalam negeri, kelas menengah dan elite yang baru tumbuh menjadi resah. Mereka melontarkan kritik-kritik tajam tentang ‘politik sebagai panglima’ di tengah-tengah kelaparan dan keadaan ekonomi Indonesia yang semakin ditelan resesi dan inflasi tinggi. Ketika mereka ‘telah kenyang dengan visi dan ingin bekerja tenang’, meminjam frasa sejarawan Indonesia, Onghokham, Soekarno justru melancarkan politik konfrontasi yang meninggalkan perencanaan ekonomi sebagai bukan prioritas dalam agenda politiknya. Di luar negeri, Amerika Serikat dan Eropa Barat merasa semakin khawatir apabila Indonesia menjadi negara komunis ketiga di Asia setelah Cina dan Vietnam.

Sikap Soekarno yang memilih netral dan tidak ingin Indonesia bergabung dalam Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO didirikan pada tahun 1954) membuat pemerintahan di bawah Eisenhower yang hendak ‘mengekang ekspansi komunis di wilayah Pasifik Barat dengan persekutuan bilateral dan regional mulai dari Korea dan Jepang di utara sampai Australia dan Selandia Baru di selatan,’ tidak menyukai sosok Soekarno yang memegang kendali politik di Indonesia. (Green, 1995: 31). Beberapa upaya mendongkel Soekarno dari kekuasaan telah dilakukan dengan dukungan Amerika terhadap rangkaian pemberontakan daerah di tiga selatan (Sumatera Selatan, Sulewasi Selatan dan Kalimantan Selatan). Para pemberontak mencoba menarik Hatta, yang mulai berpisah dari Soekarno memasuki dekade 1950an. Tetapi upaya ini gagal. Mereka hanya berhasil membawa tokoh Partai Sosialis Indonesia, Soemitro, dan Kartosuwiryo yang memimpin pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dalam agenda politik pemberontak (Kahin, 2004).

Dengan menolak terlibat dalam pakta pertahanan yang diusulkan Amerika Serikat, dan berbicara tentang pembebasan dan netralitas dunia ketiga dalam politik nonblok, perkataan dan tindakan Soekarno bagi para pejabat Washington tidak lebih sekadar sebuah ‘lelucon orang sombong.’ Marshall Greens, duta besar Amerika Serikat menjelang masa kejatuhan Soekarno, menggambarkan rasa tidak suka terhadap sosok Soekarno. Dalam setiap pidato, Soekarno gemar mengutip kata-kata asing dari beragam bahasa, termasuk Inggris, Perancis dan Italia. Ketika mengutip kata-kata Italia, Greens melukiskan sarkasme yang tajam terhadap Soekarno. ‘Penampilannya dengan berpeci tampak mirip Mussolini, dengan seragam militer yang tampan, tongkat komando, serta kefasihan pidato yang menimbulkan gairah’ (Greens: 33).

Memasuki periode akhir tahun 1965, lawan-lawan politik Soekarno semakin berkumpul atas kekhawatiran mereka terhadap politik Soekarno yang semakin bergerak ke kiri dan menguatnya posisi politik PKI. Tetapi di sisi lain kekuatan politik Soekarno semakin goyah. Barangkali ia bisa menghentikan lawan-lawan politiknya. Tetapi ia tidak mampu mengatasi laju usia yang memakan tubuh dan energinya. Ini persoalan pertama yang menghambat Soekarno. Meskipun ia terus berpidato dengan bersemangat dan bergerak dengan dansa-dansi, gosip politik istana, menikahi perempuan muda yang cantik dan membuatnya ‘lebih pemuda dari pemuda’; usianya yang semakin tua menjadi kerangkeng yang menghambat cita-cita politik Soekarno. Di sisi lain, kedua, adalah lingkaran establishment yang ‘ingin bekerja tenang’ dan mendapatkan Soekarno sebagai pemimpin yang semakin menjengkelkan mereka.

Dalam sebuah peristiwa tak terduga, tepatnya pada tanggal 30 September ketika seorang perwira menengah Angkatan Darat Letnan, Kolonel Untung, melancarkan kudeta, pondasi politik Soekarno pun perlahan runtuh. Ia tidak lagi mampu menahan serangan politik terhadap dirinya. ‘Apa yang bisa saya buat? Dari permulaan saya dikelilingi suatu pemerintahan,’ demikian ketika Soekarno menyatakan posisi politik yang semakin merosot setelah peristiwa 30 September 1965 (Onghokham: 26). Di sini mungkin saja Soekarno tengah membandingkan diri dengan Fidel Castro dan Che Guevara yang memimpin revolusi di Kuba atau Mau Tse Tung di Cina. Sejak awal Revolusi Indonesia ia adalah presiden negara republik dan ketika ia menyerukan revolusi belum selesai ia pun masih seorang presiden. Soekarno memandang ironi diri dari seorang kepala negara yang melihat lembaga negara tempatnya berkuasa sebagai hambatan dari semangat dan visi sejak muda membangun sebuah paradiso di dalam masyarakat yang dicintainya.

Dibanding perjalanan sejarah Indonesia mencapai paradiso, akhir era Soekarno lebih menampilkan inferno yang memupus imaji daulat rakyat dalam panggung politik Indonesia kontemporer. Persekutuan antara kelas menengah dan angkatan darat dalam menghentikan Soekarno dan proyek ‘revolusi belum selesai’ menciptakan neraka yang mengerikan ketika ratusan ribu orang-orang komunis, dan mereka yang dituduh komunis, menjadi korban pembantaian massal arus balik revolusi Indonesia. Gelombang kekerasan dalam dimensi Thermidorian pada tahun 1965 melebihi kekerasan dalam pengalaman Peristiwa Madiun 1948 yang menelan korban di kalangan komunis dan juga kelompok anti-komunis. Hampir sejuta orang-orang komunis, dan lebih banyak adalah mereka yang dicurigai dan diangap pendukung komunis dibunuh. Jutaan lainnya masuk dalam penjara tanpa pengadilan dan proses hukum. Sebuah reaksi Thermidorian yang lebih mengerikan dibanding negeri asalnya di Perancis.

Tiga Revolusi: Siapakah Selanjutnya?

Dari taman Zuccotti, New York City sampai Puerto del Sol, Madrid, Spanyol, ribuan anak muda, serikat guru, dosen dan profesor, kelompok buruh, aktivis lingkungan dan perempuan, bergerak turun ke jalan menegaskan batas toleransi untuk mengatakan cukup terhadap 1% kaum superkaya yang menghancurkan kehidupan 99% orang-orang Amerika Serikat. Mereka menduduki sebuah wilayah di Wall Street yang menjadi lambang kejayaan kapitalisme Amerika Serikat di dunia, sekaligus juga lambang kemunafikan dan keserakahan segelintir orang yang mempermainkan celah peraturan dalam sistem perbankan mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Bergerak mundur beberapa bulan sebelum pendudukan Wall Street, sejenis bentuk aksi yang sama terjadi di benua Eropa. Tepatnya tanggal 15 Mei 2011, puluhan anak-anak muda menggelar aksi berkemah di Puerto del Sol, Madrid, Spanyol. Mereka menyebut diri sebagai los indignados (yang bermartabat). Mereka juga marah karena segala kekacauan yang diciptakan para bankir dan spekulan keuangan pada 2008 telah mendorong naiknya tingkat pengangguran mencapai lebih dari 40%, terutama di kalangan penduduk usia muda yang siap memasuki pasar kerja. Kisah aksi mereka pun cukup menarik. Awalnya kelompok anak muda itu melakukan reli di kota menentang pemotongan anggaran pendidikan. Mereka merencanakan berkemah di alun-alun kota Madrid. Polisi bergerak cepat mencegahnya. Tenda-tenda disingkirkan. Kumpulan anak muda itu diusir keluar taman.

Anak-anak muda itu pun lantas melontarkan kekesalan lewat jejaring sosial sambil mengangkat sebuah ironi yang mempertanyakan “mengapa sebulan lalu rekan-rekan seusia mereka boleh berkemah dalam antrian panjang membeli tiket konser Justin Bieber, tetapi menjadi terlarang ketika ingin berbicara masa depan yang semakin suram!” Sehari kemudian, sekitar 1.000 anak-anak muda lainnya datang. Mereka menyatakan solidaritas, dan ikut berkemah di taman kota. Dalam waktu seminggu, jumlah mereka semakin besar mencapai 30.000 orang. Musim panas di Eropa tahun 2011 menjadi musim panas yang mencairkan kebekuan populasi dunia tentang sistem ekonomi dan keuangan yang menghancurkan kehidupan banyak orang yang mengais remah-remah kemakmuran untuk sekadar bertahan hidup dalam masyarakat mereka.

Sebuah cerita lain yang menjadi sumber inspirasi gelombang aksi yang terjadi di benua Eropa dan Amerika Utara terjadi di Afrika Utara dalam apa yang disebut media massa barat sebagai gelombang Musim Semi dunia Arab (Arab Spring). Itu adalah sebuah momen ketika para mahasiswa, pekerja profesional, buruh dan aktivis turun ke jalan menuntut perubahan sistem politik di negeri masing-masing. Musim Semi dunia Arab memang mengejutkan. Ia menjadi tamparan menyakitkan atas keyakinan para raja dan penguasa tiran bahwa kekuasaan absolut dan kesewenangan tidak akan pernah abadi sifatnya. Apabila pernah ada dalam kamus politik istilah “kutukan minyak” sebagai ungkapan betapa masyarakat di dunia Arab seperti terisolasi dari dunia, bergerak sendiri tanpa hasrat perubahan dunia modern, maka pada 2011 istilah itu layak untuk disingkirkan dari kamus politik modern. Gelombang musim semi dunia Arab bahkan mengalahkan sifat “mustahil” sebuah perjalanan sejarah di abad ke-21 ini meski gelombang revolusi di dunia Arab sekarang ini mengalami arus balik dengan konservativisme keagamaan yang mengubah peta politik internasional kontemporer.

Titik tolak penting dari tiga gejolak yang terjadi dalam pengalaman kontemporer menjadi catatan bahwa ‘revolusi memang belum selesai.’ Persoalannya adalah dengan cara arah seperti apa konsepsi daulat rakyat yang menjadi batas pemisah antara konservativisme dan radikalisme, kanan dan kiri dalam tradisi politik Indonesia dapat kembali tampil dalam wujud dan tampilan yang baru?

About the author

Sejarawan dan penulis. Tinggal di Bogor.