(Esai ini pertama kali terbit di zine Spätkapitalismus edisi 1, November 2015)

Beberapa hari yang lalu, kawan kita Gus Fajar Martha menulis esai tentang kapitalisme-lanjut yang bahkan Marx pun tidak merasakannya. Dalam esai tersebut Gus Fajar mengemukakan dua hal yang menurutnya menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, yakni globalisasi dan isu intoleransi. Ancaman pertama tersebut menarik perhatian penulis sebab jika ditelusuri lebih luas lagi, terdapat implikasi-implikasi yang mempunyai dampak buruk bagi keindonesiaan jika tidak berada pada kadar yang ideal.

Pada abad 21 ini, batasan-batasan kian abstrak. Meski para diplomat berdebat soal batas-batas negara, itu hanya sebatas hal-hal formil. Nyatanya keseharian manusia sekarang kian tidak bisa dikekang oleh batas teritorial, tentunya dalam konteks teknologi. Meminjam ungkapan budayawan yang menurut kawan kita Purwanto (atau sering dipanggil Ipunk) adalah pelacur intelektual, Goenawan Muhammad: pakar teritorial bisa mempersoalkan batas tapi pelancong enggan untuk ambil pusing soal tersebut. Dari sini kita bisa menemukan bahwa globalisasi memang merupakan sebuah keniscayaan.

Derasnya terpaan dari luar seperti yang disebutkan Gus Fajar (merajalelanya pengaruh kebudayaan negara lain seperti k-pop, j-pop, atau anime) seperti mempertontonkan bahwa bangsa kita hanya sekadar penikmat. Oleh sebab itu tembok harus dibangun untuk membendung arus deras budaya luar tersebut, dan di sinilah letak persoalan yang ingin dibahas dalam esai ini, di mana tembok tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penghalang budaya luar namun bisa juga menjadi tembok yang reruntuhannya menimpa bangsa kita sendiri jika tidak dibangun dengan kokoh dan pas.

Tembok tersebut bernama nasionalisme.

Seringkali dengan semangat menentang globalisasi atau dengan kata lain membendung budaya luar itu, berbusa-busa kita meneriakkan nasionalisme. Kemudian ikut juga argumen-argumen kebanggaan tentang kebangsaan, hingga pada batas tertentu ia – nasionalisme – melahirkan  jargon seperti ‘NKRI harga mati’, ‘Pancasila abadi’, serta sentimen pada bangsa tetangga dan lain-lain. Penulis tidak menganggap bahwa rasa kebanggaan terhadap keindonesiaan merupakan hal yang harus dihilangkan, tentu rasa kebanggaan tersebut harus ada, toh nasionalisme juga yang mengantarkan kita pada kemerdekaan. Lagipula terlalu utopis bagi manusia untuk menghilangkan kebanggaan identitas. Namun sekali lagi, nasionalisme seharusnya bisa ditakar menggunakan nalar dan akal yang sehat, dan tidak berlebihan, agar ia tak menjadi bumerang.

Dampak buruk dari nasionalisme berlebihan itu bisa kita bagi dalam tiga bagian, yakni dampak struktural, psikologis, fisik dan budaya.

Nasionalisme sebagai Kealpaan Pemerintah

Akhir-akhir ini kita sering mendengar pro-kontra soal kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Bela Negara, seperti yang di ucapkan oleh Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan. Meski belum jelas bagaimana konsep kebijakan ini, namun dari namanya saja kita sudah ditengadahkan pada sebuah praktek banal yang berbalut nasionalisme.

Secara harfiah saja bela negara dapat diartikan sebagai keharusan warga untuk membela negaranya, dan ini jelas merupakan suatu kesalahan logika yang digunakan para pembuat kebijakan.

Bagi saya, dan ini sudah jelas, yang harus dibela adalah masyarakat, bukan negara. Negara yang justru mempunyai kewajiban membela warganya. Jika negara saja tidak mau membela warganya lalu apa fungsi negara?  Bukankah sebuah negara diciptakan untuk menjamin segala kebutuhan warganya, dari mulai keamanan sampai pangan, lalu kenapa sekarang negara yang menutut untuk dibela? Jika esensi bela negara ini lebih mengarah pada keamanan atau pertahanan, di mana kita diwajibkan mengikuti latihan-latihan militer, justru di sinilah letak kealpaan pemerintah. Kesan dari agenda bela negara ini sepertinya para stakeholder ingin melempar tugasnya pada masyarakat.

Negara memiliki fungsi untuk menjamin keamanan warganya. Jika tugas mengamankan justru dilimpahkan pada masyarakat, bukankah hal tersebut menunjukan negara alpa pada tugasnya? Mungkin para pendukung program ini akan mengatakan bahwa di negara super power seperti Amerika Serikat saja mewajib-militer-kan warganya, masak negara dunia ketiga seperti Indonesia tidak melakukannya. Persoalannya sederhana saja, kita tidak perlu menjlerentehkan teori-teori rumit. Kita tahu bahwa tingkat ekonomi Amerika Serikat itu jauh di atas Indonesia, juga tingkat kesejahteraan warganya. Logikanya prioritaskan dulu kesejahteraan masyarakat, baru kita bisa bicara soal bela negara. Bagaimana bisa dengan perut keroncongan kita lalu memikirkan negara?

Kemudian muncul bantahan lain mengenai hal tersebut yakni setiap peserta bela negara akan diberi upah/gaji. Ini adalah argumen yang cacat. Jika memang pemerintah mengeluarkan anggaran untuk hal tersebut tentu anggaran itu akan berjumlah besar. Kenapa tidak dialihkan saja ke sektor penunjang SDM kita. Toh implementasi Revolusi Mental juga masih abstrak bak tertutup asap hasil pembakaran hutan. Atau apakah agenda bela negara merupakan bagian dari Revolusi Mental? Jika memang benar, tentu merupakan suatu generalisasi, seakan-akan mental kita bisa baik hanya dengan melakukan kegiatan baris-berbaris.

Nasionalisme yang Memabukkan

17 Agustus 1945, pada teras rumah Laksamana Meida, di salah satu sudut jalan Imam Bonjol, tepat jam 10 pagi sebuah negara lahir. Proses kemerdekaan yang dilangsungkan pada hari Jumat itu berjalan dengan khidmat. Sang pembaca proklamasi sedang sakit. Adegan penting tersebut harusnya menjadi fragmen yang megah serta meriah, tapi yang terjadi justru suasana tenang tanpa keriuhan. Scene tentang hari itu tertulis di buku Biografi Sukarno: Penyambung Lidah Rakyat.

Delapan dasawarsa setelah hari itu, kemerdekaan diperingati dengan suka-cita, keriuhan, dan kemegahan. Namun keriuhan nasionalisme menjadi sesuatu yang menggelikan nihil esensi.

Terlalu banyak contoh untuk hal tersebut, salah satunya adalah bagaimana nasionalisme menjadi begitu menguntungkan bagi bandit-bandit di dalam PSSI. Dari mereka kita bisa awas bahwa nasionalisme bisa menjadi barang dagangan dengan profit tinggi. Sebagaimana pun kita membenci PSSI toh setiap tim nasional Indonesia berlaga kita tetap menontonnya. Tentu PSSI tidak mempersoalkan apakah mereka dibenci atau tidak. Selama jampi nasionalisme masih terdengar, laba akan terus diterima. Di samping itu, kita memang perlu merasa puas dan bangga atas identitas. Saat timnas berlaga, kita seakan lupa dengan bobroknya sistem persepakbolaan negeri ini. Hal tersebut yang penulis anggap sebagai nasionalisme yang memabukkan.

Tak hanya dalam sektor olahraga saja hal itu terjadi, sekarang ini sering kita temukan para manusia pseudo-nasionalis. Kita tinggal membuka situs jejaring medsos dan coba searching suatu tempat wisata, seketika yang akan muncul adalah testimoni para – yang katanya – pecinta alam yang dengan tampang nasionalis nan pamer memuji alam Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Ketika sudah bisa sampai ke salah satu puncak gunung, dirayakan dengan aksi pamer berlebihan yang dibalut dengan buruk oleh kerudung nasionalisme. Seolah-olah jika kita tak ke tempat itu kita tak mencintai negri ini. Benar-benar nihil esensi.

Saya teringat salah satu esai Zen RS di Jawa Pos,

“Alih-alih membebaskan diri dari hipokrisi dan sloganistis seperti yang dikatakan Gie, travelling malah rentan terantuk pada perayaan nasionalisme yang sloganistis dan hipokrisi.”

Pseudo-nasionalisme atau perayaan nasionalisme yang nihil esensi dan riuh dengan narsisme inilah yang memperlihatkan bahwa nasionalisme juga bisa membuat kita lupa akan masalah yang terjadi di negara ini. Menurut Zen, alih-alih mempertontonkan ekploitasi alam Papua yang timpang dengan kesejahteraan masyarakatnya, pelancong kurang ajar malah memilih mengeksploitasi wajah kepala suku yang sedang memimpin upacara adat.

Perayaan nasionalisme yang hanya menonjolkan kesenangan atau kemewahan justru akan kian menenggelamkan permasalahan yang terjadi di tempat wisata itu. Sekali lagi nasionalisme bisa memabukkan dan membuat kita terjebak pada euforia semata.

Nasionalisme sebagai Senjata

Jika permasalahan struktural dan psikologis sudah menengadahkan dampak yang sangat berpengaruh, dampak fisik dan budaya akibat nasionalisme bisa dibilang puncak dari nasionalisme yang berlebihan.

Dalam Pergolakan Pemikiran, filsuf Inggris Bertrand Russell membahas semacam doktrin yang diberikan oleh negara kepada warganya. Russell memakai istilah dogma resmi untuk menggambarkan hal tersebut: bagaimana dogma resmi negara dilakukan untuk menanamkan rasa takut, ketundukkan, serta kepatuhan buta dengan menuntut penyerahan sepenuhnya kepada atasannya (pemerintah). Kesadaran identitas kolektif yang tergugah akan menjadi senjata yang pas untuk melawan atau menyerang, begitupun dengan nasionalisme. Bagaimana teriakkan kemurnian ras beriringan dengan tragis dalam peristiwa holocaust menjadi bukti sahih ihwal kesadaran nasion yang mengerikan.

Di Indonesia kita juga mempunyai sejarah yang kelam ihwal nasionalisme yang justru menjadi belati nan mengiris kemanusiaan. Dogma yang dibentuk oleh Suharto pada titimangsa 1965-66 telah menjadi luka sejarah yang tak kunjung kering. Bagaimana kesadaran kolektif yang seharusnya menjaga identitas kita sebagai bangsa  ramah justru menjadi alasan untuk melakukan pembantaian. Tak hanya itu, kita tahu yang terjadi di Papua adalah kesewenang-wenangan atas nama kedaulatan negara. Mereka di ujung timur sana dianggap sebagai ancaman bagi negara, tidak nasionalis, padahal yang dituntut hanyalah pemerataan kesejahteraan. Belum lagi soal pelanggaran HAM di Aceh, atau di Lampung, atau pada peristiwa Tanjung Priok.

Saya teringat salah satu kuliah Profesor Bambang Sugiharto. Beliau membahas soal akulturasi yang memang sudah menjadi niscaya. Oleh karena itu kebanggaan identitas murni menjadi sesuatu yang absurd sebab terjadinya pencampuran budaya yang rumit itu.

Berdasarkan uraian singkat di atas, sudah terlalu banyak contoh yang mempertontonkan keganasan nasionalisme jika tidak disaring oleh nalar dan akal sehat. Globalisasi – jika hal itu dinilai sebagai ancaman – maka harus dihadang oleh peningkatan kualitas SDM, bukan dengan ceramah tentang kebanggan identitas yang semu dan berlebihan. Sebab jika itu terjadi yang menjadi ancaman bukan globalisasi, tapi bisa jadi adalah bangsa kita itu sendiri.

About the author

Anak Ternate yang merasa lebih mudah mengutarakan sesuatu lewat jari tinimbang mulut. Lulusan Adm. Negara yang lebih kenal Pram ketimbang Henri Fayol. Bisa disapa di line : @risalsyam