“Tanpa wanita takkan ada bangsa manusia. Tanpa bangsa manusia takkan ada yang memuji kebesaranMu. Semua puji-pujian untukMu dimungkinkan hanya oleh titik darah, keringat dan erang kesakitan wanita yang sobek bagian badannya karena melahirkan kehidupan,” tutur sang maestro, Pramoedya.

Ya, wanita seperti menjadi obor bagi perjalanan umat manusia di bawah kolong langit. Mereka tak boleh disepelekan, sebab masa lewat telah membuktikan ketika perempuan pernah bergolak dan bertarung dalam pusaran sejarah yang menantang kolonialisme. Mereka memilih hidup keras dan berjelaga demi memperjuangkan hak-haknya.

Waktu berganti, zaman berubah, Indonesia merdeka. Perjuangan yang gagah dari wanita-wanita itu dilupakan, sepi, sunyi dan disiakan. Yang tinggal hanya hari-hari peringatan—dan itu pula apabila bangsa dan masyarakat khususnya kaum perempuan—masih mengingat hari tersebut. Misal peringatan hari Kartini yang seharusnya membuat kaum perempuan tersadarkan dengan penindasan yang masih langgeng terjadi pada mereka, tetapi yang berlaku malah sebaliknya; diperingati dengan propaganda memakai kebaya lantas cengengesan di layar kaca. Hanya sekadar simbolisme serta seremonial.

Tentu saya sadar bahwa saat ini wanita Indonesia tak lagi mungkin berdiri menantang penjajah dengan busur, carok, mandau, badik, palu dan arit. Sebab keadaan membentuk kesadaran. Kalau melihat secara menyeluruh tentang gerakan-gerakan perempuan saat ini, hal yang paling mengakibatkan stagnansi gerakan mereka adalah hegemoni di ranah struktural (kekuasaan politik) maupun kultural (konstruksi sosial maupun strategi kebudayaan massa). Hal tersebut yang menjadi benalu dalam gerakan perempuan yang menuntut hak-hak yang adil dan setara.

Perempuan generasi saya menjadi cengeng, picisan juga penuh cekikikan. Mereka telah berada di bawah cengkraman orde yang barbar itu dan terlampau sulit untuk menyelamatkan mereka dari problem tersebut. Sebab perjuangan untuk terciptanya keadilan bagi mereka, haruslah didasari oleh kesadaran tentang ketimpangan yang melanda mereka. Mereka harus turut ambil peran dalam pergerakan karena perubahan tidak akan terjadi jika kesadaran berjuang dan tindakan yang belum terlaksana, alih-alih mengharapkan perubahan yang lebih baik.

Tidak ada maksud dari saya untuk mendiskreditkan salah satu pihak di antara dua kelamin yang ada. Saya hanya mengajak para pembaca untuk menelaah komplikasi gerakan perempuan hari ini yang telah mengebiri individualitas mereka yang kian tergerus akan arus konformitas.Keinginan saya untuk menulis tak dapat dibendung. Dan maksud saya menulis tentang ihwal tetek-bengek pasifnya gerakan perempuan, adalah refleksi kita pada Hari Perempuan Internasional yang baru saja tiup lilin — yang hanya dihiasi dengan simbol dan menandai matinya gerakan perempuan secara universal yang kehilangan kompas perjuangan mereka karena dihajar pengaruh yang begitu besar dari kelompok yang menantang perjuangan hak mereka. Tidak lain dari pada itu.

***

Menelisik lebih jauh tentang gerakan perempuan, kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa agama dan negara juga menjadi penyokong dalam persoalan diskriminasi gender dan gerakan hak-hak perempuan. Bagaimana tidak, kita dapat melihat pola kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara, di mana seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala keluarga selagi suaminya masih hidup. Hal ini juga berlaku dalam kepercayaan nilai agama yang syarat dengan dikekangnya kebebasan perempuan dan ketergantungan kepada suami. Bukannya agama bersifat delusional pada dirinya, dan bahwa individu melampaui agama masa kini. Tetapi delusi keagamaan merupakan fungsi sekularisasi kebudayaan: agama bisa menjadi objek kepercayaan delusional, sejauh kebudayaan sebuah kelompok tidak lagi membiarkan asimilasi kepercayaan-kepercayaan religius atau mistis ke dalam konteks pengalaman masa kini.

Ihwal ini berkaitan dengan relasi antara ekonomi dan politik. Sebab ketika seorang perempuan telah mengalami ketergantungan ekonomi kepada suaminya, yang terjadi selanjutnya adalah tidak adanya kebebasan politis. Kebebasan ekonomi adalah instrumen yang sangat dibutuhkan bagi tercapainya kebebasan politik. Di Texas contohnya, penghasilan istri haruslah dibawah kendali suami, celakanya hal ini diamini oleh negara. Persoalan inilah yang menjadikan pasifnya gerakan perempuan dan jauh dari kata emansipasi, karena berbicara tentang emansipasi, adalah ditandainya dengan syarat bahwa perempuan telah keluar dari pembatasan yang menindas yang dikenakan oleh seksualitas, penentuan diri dan otonomi.

Norma serta konstruksi sosial yang berlaku dalam masyarakat kita dari dulu hingga sekarang, juga merupakan nilai dan peran yang ditentukan secara kultural dan disampaikan secara sosial. Dari segi ini, kita dapat melihat bahwa gender adalah sebuah kreasi budaya daripada kreasi biologi. Individu mempelajari peran masing-masing, laki-laki maupun perempuan. Pengalokasian tugas kerja yang berdasarkan jenis kelamin disokong oleh sistem kepercayaan dan nilai yang menyatakan bahwa peran gender adalah benar, normal, alami, dan layak untuk diikuti. Hal ini telah terbukti dalam sistem kehidupan masyarakat lama dan masih berlaku hingga kini. Ketika hal ini telah berlangsung secara terus-menerus, lahirlah suatu tesis yang banal dan celakanya dipercaya sebagai sesuatu yang agung; tugas perempuan hanya dapur, sumur dan kasur. Padahal gerakan dalam memperoleh hak-hak perempuan adalah sebuah langkah taktis untuk terciptanya keadilan serta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala lingkup sosial dan memberikan akses pada semua hak dan kesempatan yang didominasi laki-laki dalam institusi-institusi di masyarakat.

Dalam The Second Sex (1949), Simone de Beauvoir mengatakan bahwa penindasan perempuan diawali dengan beban reproduksi yang harus ditanggung oleh tubuh perempuan. Dengan penjelasan ini, kita dapat melihat seorang perempuan, ia dituntut untuk menjadi dirinya sendiri dan kemudian menjadi “Yang Lain”, (the other). Argumentasi ini didasari karena perempuan adalah merupakan mahkluk yang seharusnya di bawah perlindungan laki-laki,  tak dapat hidup tanpa laki-laki, bagian dari laki-laki karena ia diciptakan dari laki-laki. Dengan demikian, perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki dan bukan sebaliknya; laki-laki adalah subjek yang absolut dan perempuan adalah objeknya “Yang Lain”.

Tidak heran jika feminisme eksistensialis berlandaskan persoalan tersebut, karena terbukti kita dihadapkan dengan kenyataan yang demikian. Berbeda jika kita membandingkan dengan pemikiran Rousseau, bahwa tugas perempuan  adalah untuk menyenangkan laki-laki(nya), dan dengan demikian maka Tuhan akan menganugerahinya dengan seorang ayah yang baik, suami yang melindungi, terjaminnya ekonomi, dan bebas dari tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri untuk mempertahankan  keberadaannya.

Menjadi tantangan tersendiri bagi pejuang feminis internasional dalam mewujudkan langkah strategis mereka. Karena realitas objektif dan sistem yang berlaku hari ini menjadikan perempuan yang memperjuangkan haknya adalah bentuk dari pembangkangan yang akan menjadi patologi dalam kehidupan masyarakat. Feminisme menjadi momok bagi mereka yang percaya dengan sistem yang timpang. Negara menciptakan konstruksi sosial yang menjadikan kelompok-kelompok ini sebagai musuh bersama, dan lucunya ditakuti oleh negara dan masyarakat itu sendiri. Demokrasi tidak menjamin apa-apa untuk terciptanya sistem yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Terbukti di Yogyakarta, ketika acara kaum feminis yang diselenggarakan oleh kelompok akademisi dan aktivis dibubarkan oleh ormas-ormas Islam yang tidak berpengetahuan dan memilih mempertahankan otak bebal mereka. Padahal gerakan perempuan serupa dengan gerakan hak-hak sipil dalam menginginkan partisipasi setara bagi perempuan dalam status quo, pada dasarnya adalah tujuan seorang reformis. Memaki dan menghakimi aktivis perempuan layaknya perempuan jalang yang tak ada harga diri adalah harga yang harus dibayar oleh para pejuang perempuan yang sadar akan ketidakdilan yang terjadi. Seperti inilah wajah dari pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Melihat persoalan tersebut, apakah kaum agamis dapat menampik atas apa yang terjadi dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada genosida ‘65?

***

Sedari awal, ketika berbicara tentang perempuan, kita dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Seperti yang telah saya katakan di atas, perempuan telah berada dibawah cengkraman kapitalisme, agama, negara, juga konstruksi sosial yang ada. Salah satu dampak yang terjadi adalah housewifization (“pengiburumahtanggaan”) yaitu proses di mana kaum perempuan secara sosial didefinisikan sebagai ibu rumahtangga, yang tergantung pada pendapatan suami, tanpa mengindahkan apakah secara de facto ia ibu rumah tangga atau tidak. Ibu rumahtangga didefinisikan secara sosial sebagai pencari nafkah, tanpa melihat sumbangan nyata mereka pada kelangsungan hidup keluarga. (Maria Mies, 1982).

Hal ini berlanjut pada nilai yang akan dipercayai dalam kehidupan masyarakat: kaum perempuan (yang telah menikah) diberi peran sebagai ibu rumah tangga yang dianggap “tidak produktif”, yang tergantung dan menjalankan rumahtangga secara cuma-cuma. Imbasnya, watak perempuan menjadi jongos, hamba, tak mempunyai basis organisasi dan mengalami pengingkaran kekuatan politik serta ekonomi. Persoalan ini menempatkan mereka dalam kedudukan subordinat dalam hubungan mereka dengan lelaki, serta dalam tatanan sosial dan politik.

Perempuan menjadi salah satu instrumen penting dalam kekuasaan. Dapat kita menelisik lebih jauh tentang persoalan ini dengan melihat bagaimana ordenya Harto dengan segala kekejian dan tindak kekerasannya, yang tidak sekadar bisa membunuh dan menyiksa, juga mengebiri individualitas perempuan lewat PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita yang juga merupakan alat bagi Soeharto. Ini menjadi sekian dari langkah Soeharto dalam kontrol sosial-politik yang luar biasa ngerinya, dan dimanifestasikan dalam sistem politik yang bertopeng demokrasi dengan pemilu dan parlemen yang seolah-olah berfungsi. Dua organisasi ini, bukan hanya bertujuan untuk menyokong kekuatan sosial-politik laki-laki, tetapi juga bagian dari program untuk memobilisasi masyarakat untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional yang banal.

Dalam  salah satu tulisan yang berjudul “Ibuism and Priyayization: Path to Power?” Madelon Djajadiningrat merumuskan tentang kerangka konseptual yang mengkaji tentang khas perempuan Indonesia. Ia mengidentifikasikan ideologi “ibuisme” yang berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai gabungan nilai-nilai borjuis kecil Belanda dengan nilai-nilai tradisional priyayi (priyayi di sini berarti kaum elit Bumiputera).

Ia merumuskannya sebagai suatu ideologi yang mendukung setiap tindakan yang diambil oleh ibu yang mengurus keluarga, kelas, kelompok, perusahaan atau negaranya, tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan. Wewenang ibu tercermin pada sebutan “ibu bangsa” yang diberikan pada Kartini, seorang tokoh nasional gerakan emansipasi perempuan yang didukung oleh negara. Pada saat ini ibuisme merupakan ideologi yang tidak hanya mendukung, tetapi juga mendefinisikan kaum perempuan dalam kapasitas itu. jadi kaum perempuan tidak bisa eksis terhadap dirinya sendiri, tetapi selalu dalam relasinya dengan sesuatu (keluaraga, komunitas, ataupun negara). ♦

About the author

Dikenal sebagai Galang Tarafannur. Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional angkatan 2014. Putera Bacan yang menaruh minat pada sastra. Bisa bertegur sapa dengan penulis melalui Line di: galangtarafannur69

Related Posts