Oleh: Luqman Abdul Hakim*

Bagian terakhir dari dua tulisan. Baca bagian pertama di sini.

Realisme Sosialis dalam Bingkai Situasi Sosial-Politik 1950-1965

Selama ini keberadaan realisme sosialis di Indonesia umumnya berhenti pada kesimpulan sebagai doktrin politik kelompok komunis dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Pandangan ini tak dapat disangkal sebab pada masa 1950-1965, kelompok komunis mendominasi lapangan kebudayaan di Indonesia dan gencar mempromosikan realisme sosialis baik sebagai sebuah pandangan kesenian, maupun sebagai praktik dalam proses kreatif seniman. Seringkali keberadaan realisme sosialis terlalu disederhanakan seolah para seniman dan intelektual Indonesia yang mengamini pandangan tersebut hanya mengimpornya dari Rusia dan menerapkannya di Indonesia. “Cap” buruk terhadap segala yang berbau komunis sebagai dampak doktrin politik Orde Baru turut membuat rancu pandangan umum tentang keberadaan realisme sosialis di Indonesia tahun 1950-1965.

Untuk itu, sebuah alternatif diperlukan untuk melihat kembali realisme sosialis di Indonesia dalam konteks sosial-politik Indonesia tahun 1950-1965. Dalam penelitian ini, konteks sosial-politik dalam sejarah Indonesia sekitar tahun 1950-1965 yang banyak memengaruhi keberadaan realisme sosialis adalah perdebatan bentuk kebudayaan nasional dalam lingkup nasional serta pengaruh perang dingin dalam lingkup global. Pengaruh situasi global terhadap perdebatan kebudayaan di Indonesia adalah usaha cendekiawan Indonesia untuk mencari kerangka ‘modernisasi’ kebudayaan Indonesia.

Konteks sosial-politik antara tahun 1950-1965 dapat dibagi kembali ke dalam dua periode yaitu antara tahun 1950-1959 dan tahun 1959-1965. Perbedaan realisme sosialis di dalam kedua periode tersebut adalah penafsirannya yang lebih fleksibel pada periode pertama ketimbang periode yang terakhir. Periode 1950-1959 menurut Lindsay merupakan masa munculnya perdebatan di kalangan intelektual Indonesia mengenai proyek untuk menciptakan sebuah identitas budaya dalam kerangka dan kebudayaan yang modern.[i] Sebagai negara yang baru lahir dan lepas dari penjajahan, masalah kebudayaan dan membentuk kebudayaan baru menjadi penting untuk melegitimasikan dan membedakan keberadaannya dari pengaruh kolonialisme. Budaya merupakan masalah yang krusial terkait pembangunan bangsa. Seniman dan intelektual di Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka merefleksikan, melibatkan diri, bereksperimen, serta berpendapat dengan penuh semangat tentang hal-hal yang membuat mereka menjadi “Indonesia”.[ii] Ini merupakan salah satu wujud gejala poskolonialisme masyarakat Indonesia yang identitasnya ‘hilang’ akibat dari kolonialisme dan harus menggali kembali ketika kemerdekaan mereka raih.

Proyek membangun kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa terbelah menjadi beberapa kelompok. Dengan mengacu pada kebudayaan-kebudayaan ‘modern’, kelompok intelektual saling berdebat dengan masing-masing berlandaskan pada kebudayaan yang sosialis (Uni Soviet dan Cina), kebudayaan barat (Amerika Serikat), dan kebudayaan Islam. Kelompok seniman dan intelektual yang mendukung kebudayaan sosialis sebagai landasan inilah yang mengembangkan pemikiran realisme sosialis di Indonesia. Selain mengacu pada kebudayaan sosialis sebagai upaya modernisasi kebudayaan, adanya situasi krisis pasca kemerdekaan yang dianggap sebagai sebuah tantangan bagi pengarang untuk ikut andil dalam perubahan sosial juga mendorong perkembangan realisme sosialis. Kelompok ini dengan tegas menyerang kelompok yang berusaha memisahkan sastrawan dan seniman dari tanggung jawab perubahan sosial.

Tulisan Bakrie Siregar, “Fungsi-Tugas Kesusastraan”, mengusulkan bahwa seorang penulis yang bersangkutan dengan kebangkitan umat-Nya akan mencurahkan seninya untuk membantu dalam kebangkitan tersebut. Seniman harus menjadi bagian dari masyarakat, menyadari kebutuhannya, dan sadar akan kesempatan di mana seni dapat melayani pembangunan masyarakat.[iii] Dalam “Kepada Seniman Universil”, Klara Akustia menyamakan antara perkembangan sastra dengan doktrin Marxis tentang perjuangan kelas:

Perkembangan kesusastraan adalah pertarungan kelas2 jang bertentangan kepentingannja dilapangan kesusastraan; jang satu mempertahankan kekolotan, jang lain mengusahakan kemadjuan. Semakin didjauhkan kesusastraan dari masjarakat, semakin kuat kelas jang tak menginginkan adanja perubahan susunan masjarakat dan semakin lemah kelas jang menginginkan terwudjudnja masjarakat baru.[iv]

Tulisan Boejoeng Saleh, berjudul Kearah Seni Berisi, mempertegas penolakan terhadap pendekatan formalistik untuk sastra, yang menyangkut semata-mata tentang sastra dengan tujuan kesempurnaan bentuk, dan menunjukkan kecenderungan tersebut sebagai tahapan dalam budaya borjuis yang dekaden dan bertujuan untuk mencabut seni dari fungsi sosialnya. Ia melihat kecenderungan tersebut merupakan upaya kaum borjuis untuk melindungi diri dari tanggung jawab yang dimiliki seniman terhadap perjuangan massa. Oleh karena itu Indonesia harus waspada terhadap setiap upaya untuk memisahkan seniman dari masyarakat.[v]

Pramoedya Ananta Toer juga banyak menuliskan tentang bagaimana sastrawan harus mengambil peran dalam krisis yang terjadi sebelum dirinya masuk ke dalam Lekra. Kesusasteraan menurut Pram memiliki fungsi dalam sejarah kehidupan manusia, atau setidaknya bagi sejarah dan di zamannya.[vi] Kesusasteraan adalah alat pengejawantahan cita-cita, kepercayaan dan kebenaran seorang pengarang dalam perjuangan menuju hari depan.[vii] Inilah yang menurut Pram menjadi sumber bagi krisis kesusasteraan modern Indonesia di pertengahan tahun 1950an. Baginya, bukan soal krisis kehidupan sosial-politik saja yang memengaruhi mutu kesusasteraan, tapi ketiadaan cita-cita dalam jiwa pengarang itu sendiri.[viii]

Titik pertemuan antara rujukan kebudayaan modern dengan kondisi krisis inilah yang menjadi landasan perkembangan realisme sosialis di Indonesia. Kekaguman terhadap perkembangan kebudayaan di dua negara yang mengembangkan konsep tersebut (Uni Soviet dan Cina) adalah faktor yang membuat seniman dan sastrawan berusaha mengadopsinya bagi kebudayaan Indonesia. Realisme sosialis adalah salah satu jalan keluar yang diharapkan akan membantu terbentuknya kebudayaan Indonesia yang ‘baru’, yang telah ‘merdeka’ dari segala unsur kolonialisme dan feodalisme di masa lalu. Di periode selanjutnya (1959-1965) di mana ranah politik menggelorakan kembali semangat revolusi melawan neokolonialisme, realisme sosialis menjadi pedoman yang dominan dalam ranah kebudayaan.

Di tahun 1959-1965, disaat kelompok kebudayaan ‘Kiri’ semakin mendominasi lapangan kebudayaan Indonesia, realisme sosialis menjadi sebuah pemikiran yang kaku dan hanya dapat ditafsirkan oleh kelompok Lekra. Selain itu, kebijakan kebudayaan dari pemerintah Indonesia tahun 1959-1965 memberikan ruang yang begitu luas bagi kelompok pengusung realisme sosialis karena dianggap sesuai dengan wacana Kepribadian Indonesia dalam doktrin Manipol-Usdek (Manifesto PolitikUUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).

Upaya Manipolisasi di lapangan kebudayaan dimulai sejak tahun 1960. Buktinya, dalam Kongres BMKN di Bandung bulan Juli 1960, wakil-wakil Lekra mengusulkan sebuah resolusi agar BMKN menerima Manipol (Manifesto Politik) dan Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan.[ix] Usulan ini ditolak dan polarisasi antara seniman-sastrawan kerakyatan dan seniman-sastrawan humanisme universal kian meruncing. Selanjutnya dalam ceramah Sitor Situmorang tentang “Manipol dan Kesusasteraan” adalah ceramah yang menunjukkan dengan tegas di masa demokrasi terpimpin, kebudayaan dan kesusasteraan yang benar dan sesuai dengan kepentingan nasional adalah yang mendukung konsepsi Manipol. Sitor dalam ceramahnya menegaskan, “kegiatan menanamkan ajaran-ajaran Manipol, Sosialisme, dan Revolusi, dalam bidang kebudayaan pada umumnya, nyatanya telah meluas sampai ke bidang kesusastraan.”[x]

Periode 1959-1965 menampakkan bagaimana pemikiran realisme sosialis telah diselaraskan dengan kepentingan politik nasional dalam doktrin Manipol-Usdek. Dalam ceramahnya, Pramoedya menyatakan bahwa konsep realisme sosialis baginya merupakan satu-satunya paham kesenian dan kesusasteraan yang dengan tepat dan benar mendukung arah revolusi Indonesia dan doktrin Manipol (Pramoedya, 2003: 159). Bagi Keith Foulcher, realisme sosialis yang ditegaskan oleh Pramoedya dan umumnya dikembangkan oleh seniman dan sastrawan Lekra di tahun 1960an telah mengalami perbedaan makna dari periode sebelumnya. Di tahun 1950an, realisme sosialis berkembang demi menjawab pertanyaan seniman dan sastrawan tentang kemungkinan seni dan sastra berperan terhadap perubahan sosial. Di tahun 1960an, pertanyaan tersebut yang telah terjawab oleh rumusan teori realisme sosialis berusaha dipraktekkan sebagai suatu metode kerja kebudayaan Lekra.[xi] Realisme sosialis tidak lagi suatu teori abstrak yang dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai seniman dan sastrawan di luar Lekra. Karena seperti yang diutarakan Pram dalam ceramahnya tahun 1963, bahwa Lekra adalah satu-satunya organisasi kebudayaan yang berdiri sebagai sumber realisme sosialis.

Kesimpulan

Realisme sosialis sebagai pemikiran yang mengandung cita-cita dan ideologi dari seniman, yaitu penyajian kondisi yang nyata (realis) dari keadaan masyarakat untuk menampilkan kritik maupun bertendensi politik memang awalnya lahir dan terumuskan di Uni Soviet. Lewat karya-karya Maxim Gorky yang dianggap menjadi sebuah model dari karya sastra realisme sosialis, pemikiran tersebut lalu “disahkan” melalui kongres penulis Soviet pada tahun 1934. Pemahaman terhadap realisme sosialis sejatinya beragam, khususnya sejak realisme sosialis menjadi alat kontrol negara terhadap karya-karya seniman dan sastrawan di Soviet. Salah satu orang yang memberikan makna atau pemahaman yang berbeda tentang realisme sosialis adalah George Lukacs. Lukacs lebih menunjukkan bahwa realisme sosialis sebagai sebuah kritik melalui seni dan sastra ditengah-tengah proses penanaman kesadaran palsu lewat seni dan sastra kapitalis.

Penjelasan mengenai benih-benih realisme sosialis dalam sastra Indonesia awal abad 20 atau pada masa pergerakan nasional adalah buah pikiran Pramoedya yang sedang membangun sebuah sejarah (kanonisasi) sastra Indonesia. Untuk mengkritik suatu sejarah sastra yang dibuat oleh A. Teeuw dan Jassin yang menyatakan bahwa keberadaan sastra Indonesia modern dimulai sejak era Balai Pustaka, Pram membantahnya dengan menunjuk karya-karya Mas Marco, Semaoen dan lain-lain yang di zaman kolonial dianggap sebagai bacaan liar. Pram menegaskan bahwa karya-karya sastra yang termasuk bacaan liar juga termasuk sebagai salah satu awal dimulainya sastra Indonesia modern dan merupakan benih-benih sastra realisme sosialis yang disebutnya sebagai sastra sosialis sporadik.

Keberadaan realisme sosialis sebagai sebuah teori dan ideologi bagi seniman baru benar-benar di adopsi oleh Lekra. Adopsi tersebut merupakan hasil refleksi seniman-seniman Lekra terhadap kenyataan yang mereka alami. Kondisi masyarakat poskolonial yang memiliki harapan tinggi setelah mampu menggusur kekuasaan penjajah telah membuat seniman yakin bahwa karyanya harus mampu menggambarkan harapan tersebut. Namun, ketika nyatanya harapan tersebut belum dapat dilaksanakan seutuhnya, beberapa seniman pun merasa bertanggung jawab untuk menghadirkan kritik lewat karyanya. Oleh karena penekanannya, yaitu dialektika terhadap realitas dan keyakinan bahwa seniman harus mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, realisme sosialis diadopsi oleh seniman Lekra sebagai arah proses kreatif dalam berkarya. Realisme sosialis dalam konteks masyarakat Indonesia poskolonial dianggap sebagai jawaban untuk menghancurkan sisa-sisa kolonialisme dan membangun kebudayaan yang membantu masyarakat Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.

Masalah kebudayaan nyatanya tidak terlepas dari kondisi sosial-politik. Di periode demokrasi liberal (1950-1957) di mana kebebasan politik dan berideologi diakui dan dijaga sebagai hak individu bagi warga negara, realisme sosialis mulai berkembang sebagai teori kesenian lewat berbagai macam kontak kebudayaan dengan negara-negara sosialis. Terbukanya kebijakan pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar memungkinkan adanya kerja sama budaya yang membantu mengenalkan teori realisme sosialis ke seniman Indonesia.

Situasi kebebasan politik dan ideologi berubah setelah demokrasi terpimpin. Doktrin dan ideologi Manifesto Politik (Manipol-Usdek) dianggap sebagai puncak dari ideologi yang harus didukung oleh seluruh warga negara Indonesia dalam rangka melanjutkan proses revolusi Indonesia. Keberadaan realisme sosialis dan seniman-seniman Lekra di periode demokrasi terpimpin lebih didukung karena memiliki kesamaan visi dalam membangun Kepribadian Indonesia yang berlandaskan Sosialisme Indonesia. Kondisi ini yang membuat — pada era demokrasi terpimpin — gesekan dan konflik ideologi di antara seniman yang mendukung realisme sosialis serta Manipol dengan kelompok yang berseberangan menjadi lebih tajam. Pandangan “Politik sebagai Panglima” dari kelompok Lekra lebih condong menunjukkan dukungan terhadap politik pemerintah yang tercantum dalam Manipol, khususnya di bidang kebudayaan. Inilah yang dikritik oleh kalangan di luar Lekra dan pendukung Manipol. Pertentangan antara seniman bukanlah sebuah pertentangan ideologi antara realism sosialis dengan ideologi humanisme universal, namun pertentangan antara pendukung politik pemerintah di bidang kebudayaan dengan kelompok yang mengkritiknya. ♦

* Guru Sejarah dan Penulis di Blog Gerakan Aksara.

Catatan kaki

[i] Jennifer Lindsay & Maya HT Liem, Heirs to World Culture hlm. 15. Lindsay bahkan membuka paragrafnya dalam halaman tersebut dengan kalimat, “To be Indonesian in 1950 was to be modern.” Ia melihat ketertarikan orang Indonesia pada apa yang dimaksud modern adalah tentang ‘Kebaruan’ yang ‘lahir’ sebagai sebuah bangsa baru. Kata-kata ‘baru’ (baru), ‘lahir’ (lahir / lahir) dan ‘modern’ banyak diserap dalam berbagai tulisan di tahun-tahun tersebut.

[ii] Jennifer Lindsay, hlm. 1

[iii] Bakri Siregar, “Funksi dan Tugas Kesusasteraan”, Majalah Siasat Th. V No. 237, 28 Oktober 1951

[iv] Klara Akustika, “Kepada Seniman Universil: Mendjawab H.B. Jassin”, Lembar Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menyambut Kongres Kebudayaan Bandung 6-11 Oktober 1951.

[v] Dikutip dari Keith Foulcher, A Survey of Events Surrounding Manikebu: The Struggle for Cultural and Intelectual Freedom in Indonesian Literature”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 125, Th. 1969, no: 4, Leiden, hlm. 430.

[vi] Pramoedya Ananta Toer, “Kesusasteraan dan Perjuangan”, Tanpa Tahun.

[vii] Ibid.,

[viii] Pramoedya Ananta Toer, “Mencari sebab-sebab Kemunduran Kesusasteraan Indonesia Modern dewasa ini”, Majalah Indonesia, No. VII/29, 18 Juli 1953.

[ix] Taufik Ismail & D.S. Moeljanto, op.cit., hlm. 35

[x] Sitor Situmorang, “Manipol dan Kesusasteraan”, dalam Taufik Ismail & D.S. Moeljanto, op.cit., hlm. 103

[xi] Keith Foulcher, op.cit., hlm. 110

About the author

Guru Sejarah dan Penulis di Blog gerakanaksara.blogspot.co.id