Oleh: Luqman Abdul Hakim*

Catatan redaksi: esai ini merupakan rangkuman dari penelitian skripsi penulis di studi Ilmu Pendidikan Sejarah (Universitas Negeri Jakarta) yang ia tempuh. Esai akan terbagi menjadi dua bagian.

Realisme sosialis adalah sebuah pemikiran yang pernah berkembang dalam kehidupan kesenian di Indonesia tahun 1950-1965. Realisme sosialis hadir di Indonesia sejak tahun 1950an. Seiring dengan berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 17 Agustus 1950, pemikiran realisme sosialis semakin menyeruak ke permukaan. Lekra bahkan menjadikan realisme sosialis sebagai landasan berkesenian dalam prinsip gerakan kebudayaan dan arah kerja yang disahkan dalam Kongres Solo pada Januari 1959.[i]

Bukti keberadaan realisme sosialis dalam alam pikir seniman-seniman di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa esai maupun makalah yang ditulis oleh seniman dan sastrawan. Salah satu sumber tertulis yang membahas realisme sosialis dan paling terkenal ditulis Pramoedya Ananta Toer dalam sebuah seminar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 26 Januari 1963. Makalah yang telah diterbitkan sebagai buku berjudul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, mengungkapkan keberadaan realisme sosialis dan perkembangannya dalam sejarah kesusasteraan modern di Indonesia sejak tahun 1910an hingga di bawah naungan Lekra. Realisme sosialis di Indonesia didefinisikan oleh Pramoedya sebagai:

Realisme yang ditambah predikat “sosialis” ialah karena realisme dan perkembanganya harus ditinjau dari jurusan sosialisme ilmiah. Artinya perkembangan yang ada dalam dirinya mengandung arah penempuhan seorang sosialis sesuai dengan filsafat MDH harus mampu memimpin arah perkembangan ini buat kemenangan sosialisme (Pramoedya, 2003:6).

Namun, terdapat pula beberapa penafsiran berbeda mengenai keberadaan pemikiran realisme sosialis yang berkembang di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Putu Oka Sutanta, salah satu eks anggota Lekra, mengaku tidak begitu mengenal realisme sosialis, “Apa yang saya pernah kenal sewaktu bergaul di lingkungan Lekra adalah realisme revolusioner, bukan realisme sosialis.[ii] Pengakuan yang sama juga dilontarkan oleh Amrus Natalsya, seniman Lekra yang tergabung dengan Sanggar Bumi Tarung di Jogja. Baginya, yang ia anut adalah realisme revolusioner bukan realisme sosialis sebagai bagian dari teori 1-5-1. Teori tersebut antara lain; Politik sebagai Panglima dengan lima kombinasi: meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreatifitas individual dan kearifan massa, serta realisme sosial dan romantik revolusioner. Pada akhirnya prinsip tersebut ditutup dengan metode praktik turun ke bawah (Turba). Realisme revolusioner sendiri bagi Amrus adalah penyesuaian pandangan realisme sosialis terhadap kondisi lokal yang digunakan sebagai metode dalam berkarya.[iii] Perbedaan pendapat antara berbagai seniman dan sastrawan tentang teori kesenian dan kesusasteraan menunjukkan begitu lenturnya tafsir atas realisme sosialis.

Adanya asumsi bahwa perkembangan realisme sosialis di Indonesia merupakan pengaruh kuat dari ideologi komunis dilegitimasikan oleh politik sejarah yang dilakukan Orde Baru selama 32 tahun. Di bawah rezim Orde Baru segala yang berbau atau dekat dengan unsur komunisme akan dianggap sebagai musuh negara dan tidak diperkenankan untuk dipelajari maupun dikaji seluas-luasnya. Selain itu, propaganda juga dilakukan oleh lawan organisasi kebudayaan Lekra, Manifesto Kebudayaan, salah satunya lewat buku berjudul Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk yang ditulis oleh Taufik Ismail dan D.S. Mulyanto. Kebijakan politik di zaman Orde Baru dan propaganda dari kelompok yang berseberangan dengan Lekra, Manifesto Kebudayaan, membuat paparan sejarah realisme sosialis di Indonesia hanya memiliki penafsiran tunggal (Supartono, 2000: 6).

Fokus dari penelitian ini adalah menelusuri situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran realisme sosialis. Peneliti berusaha menghadirkan suatu analisa terhadap sejarah pemikiran realisme sosialis di tahun 1950-1965 sehingga dapat menjadi dominan dan menarik bagi orang-orang yang bahkan tidak memahami marxisme dan bukan anggota PKI. Adanya fakta perbedaan penafsiran antara seniman dan sastrawan terhadap pemikiran realisme sosialis menjadi landasan untuk menolak anggapan bahwa pemikiran tersebut merupakan doktrin ideologi komunis. Oleh karena itu, peneliti juga berusaha merekonstruksi bagaimana realisme sosialis dipahami dan ditafsirkan ulang oleh seniman dan intelektual khususnya yang tergabung dalam Lekra dan bagaimana pemikiran tersebut mampu memengaruhi pandangan kesenian dan kebudayaan di Indonesia.

Genealogi Realisme Sosialis di Indonesia

Konsep realisme sosialis dan hubungannya dengan bidang kesenian menuai banyak perdebatan yaitu sebagai sebuah aliran, teori atau ideologi. Hubungan realisme sosialis dengan kesenian dan kebudayaan tidak semudah seperti mengaitkannya dengan ideologi politik komunis. Hal ini disebabkan belum adanya pengertian yang definitif, melainkan bersifat filosofis (tentang bagaimana seharusnya karya seni dan fungsinya). Merujuk pada naskah Pramoedya, realisme sosialis adalah penggabungan antara dua istilah yang lebih tepat dikatakan sebuah hubungan filsafat — antara realisme dalam kesenian dengan marxisme sebagai landasan filsafat sosialisme — metode penggarapan dengan apresiasi estetiknya sendiri (Pramoedya, 2003: 32).

Lahirnya realisme sosialis awalnya adalah buah pemikiran Maxim Gorky, seorang sastrawan asal Rusia. Rumusan realisme sosialis tidak terlepas dari konteks politik di Rusia sebagai dampak revolusi Bolshevik di bidang kesenian dan kebudayaan. Konteks yang dimaksud adalah masa transisi menuju masyarakat sosialis di Rusia pascarevolusi di mana keberadaan kesenian dan sastra dianggap penting. Hal ini tercermin dari tulisan Lenin, bahwa realisme sosialis adalah bagian dari perjuangan sosialisme dalam bidang seni dan sastra.[iv] Seni dan sastra memiliki tugas untuk membangun kesadaran diri yang revolusioner dari proletariat. Namun, pandangan ini berubah seiring perpindahan kekuasaan Uni Soviet ke tangan Joseph Stalin pada tahun 1925. Kesenian Soviet dibawah rezim Stalin dikontrol oleh Partai yang menentukan kriteria tunggal keindahan seni dan mutu seni dalam kategori realisme sosialis yaitu apabila seni menunjukkan ‘kejujurannya’ dalam mendukung Partai penguasa (Karyanto, 1997: 3). Rumusan definisi yang baku terhadap realisme sosialis juga muncul pada saat Stalin berkuasa. Melalui kongres penulis Soviet di tahun 1934, realisme sosialis didefinisikan sebagai:

Tidak hanya melukiskan “kenyataan objektifnya saja”, tapi melukiskan kenyataan dalam pertumbuhan revolusionernya,… lukisan artistik mesti dihubungkan dengan pembentukan tugas ideologis dan pendidikan pekerja-pekerja dalam semangat sosialisme.[v]

Realisme sosialis juga lahir sebagai antitesa dari realisme yang sebelumnya berkembang di Eropa. Realisme Eropa sebelum realisme sosialis dipandang hanya fokus menampilkan realitas yang ada, tanpa berusaha memberi ruang untuk mengubahnya. Realisme sosialis lahir membuka kesempatan seni dan sastra untuk berpartisipasi mengubah dunia.[vi] Menurut Pramoedya, perbedaan antara realisme sosialis dan realisme Eropa (realisme borjuis) terletak pada bagaimana pandangan seorang seniman atau sastrawan terhadap realitas yang dalam realisme borjuis, pandangan terhadap realitas bersifat an sich tanpa adanya kritik, sedangkan dalam realisme sosialis realitas dipandang dalam sifatnya yang dialektis (Pramoedya, 2003: 18).

Perkembangan realisme sosialis yang telah dijelaskan sebelumnya memunculkan beberapa ciri khas pemikiran tersebut sebagai sebuah aliran kesenian. Pertama, berakar dari pandangan bahwa seni dan sastra adalah dampak dari sistem dan relasi sosial produksi tertentu dalam sejarah. Sesuai konteks perkembangan sistem kapitalisme dalam materialisme historis Marx, seni dan sastra telah terkomodifikasi guna menanamkan kesadaran atau realitas semu pada masyarakat. Oleh karena itu, seni dan sastra realisme sosialis mengemban tugas menghadirkan realitas yang dialektis dan utuh sebagai bentuk kritik dan komitmen sosial. Kedua, proses kreatif dalam penciptaan seni dan sastra dilandasi oleh suatu ideologi dan cita-cita politik, yaitu perjuangan menghapus ketertindasan akibat pengisapan manusia atas manusia. Ketiga, menimbang kenyataan bahwa keberadaan realisme sosialis di beberapa tempat, selalu terdapat sebuah lembaga yang menjadi titik simpul perjuangan politik di bidang seni dan sastra realisme sosialis. Poin ketiga ini dibuktikan dengan adanya usulan seni dan sastra Partai Rusia dari Lenin, seni dan sastra di bawah kontrol Pravda pada jaman Stalin, dan Lekra di Indonesia pada tahun 1950-1965.

Realisme sosialis juga dapat digunakan sebagai teori kritik dalam bidang kesenian dan kesusasteraan. Filsafat marx sebagai landasannya menyediakan kerangka metodologis untuk menilai baik atau buruknya suatu karya seni maupun sastra. Namun, realisme sosialis sebagai kritik seni/sastra sering diperdebatkan karena lebih menekankan aspek politis ketimbang estetis sebagai dasar kritiknya. Realisme sosialis sebagai orientasi atau ideologi yang dikandung dalam karya seni dan sastra diharapkan menjadi suatu model ideal dari realitas dialektis yang dihadirkan seniman/sastrawan dalam setiap karya-karyanya. Seni dan sastra yang memiliki pengaruh di dalam lingkungan sosial adalah apa yang diharapkan dari seni/sastra realisme sosialis.

Realisme Sosialis di Indonesia

Mengacu pada makalah Pramoedya tahun 1963, tahap awal perkembangan realisme sosialis di Indonesia dapat ditelusuri lewat karya-karya di tahun 1910an yang mengandung kritik sosial. Akar perkembangan realisme sosialis tingkat awal di Indonesia berada pada beberapa titik, yaitu komitmen sosial dalam seni dan sastra, tendensi politik, serta pengaruh militansi gerakan sosialisme di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 (Kurniawan, 2006: 100). Wujud komitmen sosial dan tendensi politik melalui seni dan sastra Indonesia pada masa pergerakan antara lain berusaha menghadirkan penderitaan rakyat akibat feodalisme dan penjajahan, serta dalam perkembangan selanjutnya turut pula menyemai gagasan nasionalisme. Di antara karya-karya yang menurut Pram mengandung bibit-bibit realisme sosialis adalah Hikayat Siti Mariah yang ditulis oleh Haji Mukti secara bersambung di Medan Prijaji sejak 7 November 1910 hingga 6 Januari 1912, karya Tirto Adhie Suryo yang berjudul Njai Permana, Karya Mas Marco Student Hidjo, karya Soemantri Rasa Mardika, dan Karya Semaoen Hikayat Kadiroen. Khusus untuk Mas Marco, Pramoedya menasbihkan ia sebagai pengarang realisme sosialis tahap pertama.

Sejalan dengan penjelasan Pram tentang benih-benih sastra sosialis di zaman pergerakan, proyek pengembanan komitmen sosial dan tendensi politik juga sejatinya nampak dalam perkembangan seni lukis di Indonesia. Lewat Persagi (Persatuan Seluruh Ahli Gambar Indonesia) yang didirikan tahun 1938, para perupa Indonesia melancarkan kritik terhadap aliran mooi indie yang hanya menampilkan eksotisme dalam karya seninya. Salah seorang pendiri Persagi, S. Sudjojono bahkan sering mengungkapkan bahwa, “Seni lukis sebaiknya mempunyai peran sosial dan sikap etis, yaitu berpihak pada perjuangan rakyat, dan tidak sekedar bersikap estetis, yaitu hanya menerapkan eksotisme seperti seni lukis Mooi Indie.” (Paeni, 2009: 92).

Soedjojono pada saat itu tampak diliputi oleh semangat nasionalisme dan pandangan sosialis ketika mengkritik aliran mooi indie dan mengajak seniman Indonesia untuk menampilkan realita serta kebenaran dalam karya seninya (Holt, 2000: 280-281). Selanjutnya, seiring dengan perkembangan paham dan gerakan nasionalisme, dimasukkan pula unsur-unsur tersebut ke dalam seni lukis untuk mendukung perjuangan pembebasan masyarakat Indonesia dari belenggu penjajahan. Seni lukis yang digaungkan oleh Persagi pada masa ini mengandung komitmen sosial dan cita-cita politik yang berwujud wacana kerakyatan dan nasionalisme (Paeni, 2009: 93).

Keberadaan komitmen sosial dan politik dalam kesenian maupun kesusasteraan di Indonesia pada zaman pergerakan lebih merupakan respons terhadap kondisi zaman. Di bawah kolonialisme Belanda, seniman dan sastrawan merasa memikul suatu tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perubahan nasib masyarakat yang terjajah. Namun, perkembangan realisme sosialis di Indonesia pada tahap awal sempat surut di pertengahan tahun 1920an. Beberapa faktor yang melatarbelakangi surutnya perkembangan realisme sosialis di pertengahan tahun 1920an yaitu pemberontakan PKI 1926-1927 dan hegemoni Balai Pustaka yang semakin menguat dalam kesusasteraan Indonesia pada saat itu.[vii] Sedangkan pada periode selanjutnya, yang tampak malah perdebatan kesusasteraan di tahun 1930an yang cenderung menitikberatkan pada pertentangan antara timur dan barat dan terkenal sebagai “polemik kebudayaan”. Baru ketika masa-masa Jepang dan di masa revolusi kemerdekaan, sastra yang bernuansa politik kembali muncul walaupun menurut Pram masih tidak mencukupi untuk menyaingi perkembangan sastra realisme sosialis tahap awal di dekade 1910-1920an (Pramoedya, 2003: 84).

Dalam tahapan selanjutnya, terbentuknya Lekra pada 17 Agustus 1950 merupakan bagian penting dari keberadaan realisme sosialis di Indonesia. Berdirinya Lekra didorong oleh keberadaan golongan realisme sosialis yang melihat dekadensi kesusasteraan saat itu yang diusung oleh kelompok angkatan 45.[viii] Kelahiran Lekra merupakan sebuah reaksi terhadap realitas politik kultural yang mencemaskan, bahwa pengucapan kebudayaan dan sastra khususnya harus berdasarkan realitas yang sedang berkembang, dan terutama sekali pengucapan-pengucapan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara politik (Pramoedya, 2003: 94). Lebih tegasnya, Pram mengutip Laporan Kebudayaan Lekra tahun 1959 yang menjelaskan bahwa, “Lekra didirikan untuk turut mencegah kemerosotan lebih lanjut dari garis revolusi, karena kita sadar, bahwa tugas ini bukan hanya tugas kaum politisi tetapi juga tugas pekerja-pekerja kebudayaan.” (Pramoedya, 2003: 94). Realisme sosialis dalam tubuh Lekra mengisyaratkan beberapa hal, yaitu kepercayaan pada ‘seni berisi’ dan penolakan terhadap paham ‘seni untuk seni’, keberpihakan pada rakyat (dan unsur kerakyatan) sebagai pencipta kebudayaan, dan ‘politik sebagai panglima’.

Realisme sosialis sebagai basis teori dalam kerja kebudayaan Lekra adalah buah usaha Njoto. Melalui pengakuannya secara tersirat mengungkapkan bahwa satu-satunya bentuk kesenian nasional yang mendasari unsur kerakyatan dalam Lekra adalah realisme.[ix] Menurut Foulcher, Njoto nampak jelas terpengaruh oleh konsepsi teoritis Maxim Gorky tentang realisme sosialis, ketika ia menyarankan untuk menggabungkan tradisi besar realisme kritis dengan romantisme sebagai seni yang tidak hanya menunjukkan kenyataan sosial di hari ini namun juga menjelaskan proses perubahan progresif revolusioner.[x] Realisme sosialis oleh para pendiri Lekra dianggap tepat sebagai landasan teoritis bagi kerja-kerja kebudayaannya.

Di tahun-tahun 1950an, pendalaman akan wacana realisme sosialis di Indonesia dilakukan dengan menerjemahkan tulisan-tulisan dari Uni Soviet, Cina, dan daerah Eropa Timur lainnya. Foulcher mencatat tulisan Pavel Reiman, seorang penulis dari Ceko, sebagai tulisan terjemahan pertama tentang realisme sosialis.[xi] Pada tahun 1954, Pramoedya menerjemahkan tulisan Zhao Yang berjudul Realisme Sosialis — Jalan Kemajuan bagi Kesusasteraan Tiongkok yang menegaskan ideologi nasionalisme dan antiimperialisme dalam kesenian (kesusasteraan) Lekra.[xii] Selain itu, Foulcher mencatat tulisan-tulisan A.S. Dharta dan Bakrie Siregar di tahun 1956 yang hampir serupa memandang realisme sosialis lahir dari sebuah sikap hidup dan pandangan dunia.[xiii] Di tahun 1957, Harian Rakyat mencetak tulisan terjemahan dari Ralph Parker yang menjelaskan ciri realisme sosialis yang dianut oleh Lekra, yaitu “realisme sosialis yang berkembang, yang kreatif, yang diperkaya dengan isi baru dan dengan pengertian-pengertian baru yang menyingkapkan isi tersebut.[xiv]

Novel Maxim Gorky Ibunda yang diterjemahkan oleh Pram adalah penerjemahan yang terpenting dan benar-benar berpengaruh terhadap pengadopsian bentuk realisme sosialis dalam kesusasteraan Indonesia. Novel Gorky menjadi model yang diagung-agungkan bagi kesusasteraan Indonesia, sebagai novel yang dapat menginspirasi kelas pekerja di Indonesia.[xv] Dampak besar dari penerjemahan novel Ibunda Gorky mampu memberi bentuk terkait karya-karya sastra seperti apa yang menggambarkan dengan tepat realisme sosialis. Selain itu, pengaruh terjemahan mengenai realisme sosialis dari Cina, lebih jelas mempengaruhi Lekra dalam hal isi atau substansi pemikrian. Konsep ‘Politik Sebagai Panglima’, ‘Turun ke Bawah’, serta asas ‘Meluas dan Meninggi’ seluruhnya diadopsi oleh Lekra dari rumusan kebudayaan Mao Zedong dan dicantumkan dalam asas 1-5-1 Lekra.[xvi]

Realisme sosialis dalam tubuh Lekra yang diadopsi dari Gorky secara fleksibel dipahami sebagai kesadaran akan keterikatan seni dan seniman kepada rakyat. Pandangan tersebut adalah perwujudan dari seni yang menampilkan kenyataan dari masyarakat dan bangsa Indonesia serta memiliki keberpihakan pada kepentingan rakyat.[xvii] Dalam kesimpulan Foulcher, realisme sosialis di Indonesia (setidaknya hingga tahun 1963) bukanlah sebuah doktrin atau ideologi yang diadopsi dari Soviet. Realisme sosialis yang diadopsi dan dikembangkan dari Gorky oleh Lekra adalah sebuah panji-panji bagi komitmen politik seniman nasionalis ‘kiri’ Indonesia, sebagai ciri dari karyanya yang menempatkan kesadaran politik dalam proses kreatifnya.[xviii] Perubahan konsep realisme sosialis menjadi lebih condong kepada propaganda politis amat mungkin terjadi setelah Pramoedya Ananta Toer menyampaikan prasarannya tentang realisme sosialis di tahun 1963. Prasaran inilah yang langsung menuai tanggapan oleh kelompok Manifes Kebudayaan dengan mencurigai realisme sosialis yang dibawa Lekra mengadopsi realisme sosialis yang berkembang di masa Stalin. Kubu manifes menganggap konsep realisme sosialis yang dibawa Gorky adalah sebuah pandangan politik sastra yang universal, bukan suatu pandangan yang menempatkan politik di atas estetika seperti yang mereka tuduhkan dianut oleh Lekra.[xix]

(bersambung)

* Guru Sejarah dan Penulis di Blog Gerakan Aksara.

Catatan kaki

[i] Realisme sosialis menjadi salah satu pedoman gerakan kebudayaan dan arah kerja Lekra yang tertuang dalam prinsip 1-5-1. Selengkapnya baca Tempo, “Lekra dan Geger 1965”, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 27.

[ii] http://indoprogress.com/2013/01/putu-oka-sukanta-dalam-sastra-tidak-ada-humanisme-universal/ diakses pada minggu, 17 April 2016 pukul 14.07.

[iii] http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/47245 Bambang Subarnas, “Sanggar Bumi Tarung: Halaman yang Hilang”, diakses pada minggu, 17 April 2016 pukul 14.15.

[iv] “Literature must become part of the common cause of the proletariat, “a cog and a screw” of one single great Social-Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class.” Dikutip dari V.I. Lenin, “Party Organization and Party Literature”, diunduh dari laman https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/nov/13.htm, pada 15 Juni 2016 pukul 20.15 WIB.

[v]A. A. Zdhanov, “Soviet Literature: The Richest Ideas, The Most Advanced Literature”, diunduh dari laman https://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/sovietwritercongress/zdhanov.htm pada Rabu, 9 Maret 2016 pukul 23.30 WIB.

[vi] “This places us not only in the position, traditional to realist literature, of ‘judges of the world and men’, ‘critics of life’, but gives us the right to participate directly in the construction of a new life, in the process of ‘changing the world’. The possession of this right should impress every writer with a sense of his duty and responsibility for all literature, for all the aspects in it which should, not be there.” Maxim Gorky, “Soviet Literature”, diunduh dari laman https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1934/soviet-literature.htm pada 15 Juni 2016 pukul 20.23 WIB.

[vii] Eka Kurniawan, Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2006) hlm 105-106. Setidaknya dua faktor tersebut menimbulkan kekosongan lapangan kreatif bagi perkembangan sastra realisme sosialis. Dalam Sejarah Pergerakan akhir tahun 1920 hingga pertengahan 1930 adalah masa-masa di mana pemerintah Hindia Belanda begitu represif terhadap gerakan politik radikal. Kekosongan itu dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong karya terbitan Balai Pustaka untuk menunjukkan niat baik Politik Etis dalam memberi bacaan yang lebih bermutu. Sejak saat itu dapat dikatakan pemerintah kolonial melalui Balai Pustaka sukses men-depolitisasi sastra Indonesia.

[viii] Ibid., hlm. 112. Sebenarnya dalam kalimat ini Eka mengutip dari buku Pramoedya Ananta Toer, Realisme sosialis dan Sastra Indonesia. Sayangnya, Eka telah menambahkan penafsirannya sendiri dan melakukan pengubahan yang saya rasa memiliki makna yang berlainan. Pram hanya menjelaskan keberadaan, “Golongan seniman yang lebih mementingkan realitas dan dihayati oleh kebenaran sosialisme”, sedangkan Eka menafsirkan golongan tersebut sebagai “golongan realisme sosialis”.

[ix] Keith Foulcher, “Social Commitment in Literature and The Arts: The Indonesian ‘Institute of People’s Culture’ 1950-1965”, (Victoria: Southeast Asian Studies Monash University, 1986), hlm. 23. Foulcher juga mengutip langsung kata-kata Njoto bahwa, “Dan kesenian kerakyatan tidak lain adalah kesenian realis”.

[x] Ibid.

[xi] Terjemahan tulisan dicetak oleh Zaman Baru No. 56 tanggal 31 Oktober 1951. Isi dari tulisan tersebut menjelaskan tentang realisme sosialis sebagai konsep yang memiliki peran dalam membebaskan bangsa dan mendorong pikiran progresif yang baru. Dikutip dari Keith Foulcher, ibid., hlm. 37.

[xii] Ibid., hlm. 38

[xiii] Tulisan A. S. Dharta terbit di Zaman Baru, No.4, 1956, dengan judul “Penilaian adalah Hasil dari Suatu Sikap Hidup”, menjelaskan bahwa, ‘realisme lahir dari pikiran seniman sesuai dengan pandangan dunianya. Jika pandangan hidup seorang penulis adalah sosialis, maka secara pasti dan alami karyanya adalah realisme sosialis.’ Tulisan Bakrie Siregar berjudul “Catatan Realisme Sosialis” diterbitkan tiga kali oleh Pendorong pada 18 Mei 1956, 1 Juni 1956, dan 9 Juni 1956. Isi dari tulisan Bakrie hampir serupa dengan Dharta yaitu memandang realisme sosialis sebagai sebuah komitmen yang lahir dari pandangan dunia tertentu, ‘realisme yang terutama adalah sikap hidup, yang terpancar dari pandangan dunia seniman … realisme sosialis dalam karya seniman ditentukan semata-mata oleh sikap dan dasar pandangan dunia yang diekspresikan itu”. Dikutip dari Keith Foulcher, ibid., hlm. 39.

[xiv] Ralph Parker, “Tentang Realisme Sosialis”, Harian Rakyat, 15 Juni 1957. Dikutip dari Muhidin M. Dahlan, “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965”, (Yogyakarta, Merakesumba: 2008), hlm. 31.

[xv] Keith Foulcher, op.cit., hlm. 36-37. Dalam catatannya Foulcher menambahkan suatu hasil wawancara yang membuatnya berkesimpulan bahwa pada saat itu terjemahan Ibunda menjadi semacam injil bagi penulis muda Lekra.

[xvi] Hong Liu, “Transnational Construction of ‘National Allegory’: Chineese and The Cultural Politic of Postcolonial Indonesia”, Critical Asian Studies 38:3 2006, hlm 198. diunduh dari laman http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672710600869632

[xvii] Keith Foulcher, op.cit., hlm. 202.

[xviii] Ibid., hlm. 203.

[xix] “Pendjelasan Manifes Kebudajaan” dalam Majalah Sastra, 17 Agustus 1963, hlm. 29.

About the author

Guru Sejarah dan Penulis di Blog gerakanaksara.blogspot.co.id