Majalengka, Kendeng,dan Kulonprogo ternyata bukan kemunca dari permasalahan agraria yang  terjadi di rezim ini. Warga Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas ketika menggelar aksi protes terhadap pengukuran lahan yang berakhir ricuh antara aparat kepolisian dan warga setempat. Pengukuran lahan seluas 50 hektar di Desa Patiala yang diklaim milik PT. Sutra Marosi Kharisma ini melibatkan Polres Sumba Barat, Pemerintah Daerah (Kadis Pertanahan, Camat Lamboya, Kepala Desa Patiala Bawah) dan anggota Brimob.

Alasan warga menolak pengukuran lahan disebabkan karena warga meminta dihadirkan dulu Umbu Kupang sebagai pihak pertama yang melakukan transaksi jual beli dari masyarakat dengan PT. Sutra Marosi Kharisma pada tahun 1994. Warga kesal karena selain pihak perusahaan dan polisi tidak menunjukan legalitas kepemilikan tanah dalam perjanjian di tahun 1994 tersebut, tanah akan dikembalikan kepada warga jika tidak dibangun dalam waktu lima tahun setelah perjanjian itu terjadi.

Selain alasan tersebut, ada bidang tanah yang tidak termasuk dalam perjanjian juga diklaim oleh pihak perusahaan. Demikian juga, bidang 1 dan 2, dinyatakan sebagai tanah terlantar, sedangkan bidang 3-7 terindikasi terlantar. Sementara bidang 1-7 mempunyai izin prinsip satu paket disertai dengan surat keputusan dari BPN pusat.

Sebelum pengukuran lahan terjadi, terhitung sudah tiga kali warga dan pihak perusahan bertemu dan melakukan mediasi. Namun, di pertemuan yang keempat, (24/4) akhirnya dinyatakan akan dilakukan pengukuran tanah pada keesokan harinya. Pengukuran tanah pun akhirnya digelar dengan lancar meski warga tetap menolak. Sayangnya, polisi kemudian murka terhadap warga yang mengambil foto dan merekam aktivitas pengukuran, tutur Umbu Wulang, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT, yang juga merupakan seorang putera dari budayawan, Umbu Landu Paranggih.

Polisi langsung merampas ponsel dan melakukan pemukulan terhadap warga. Akibatnya, warga yang ingin membela keluarga atau kawan-kawannya menyerang balik dengan pelemparan batu ke arah petugas. Warga yang berada di atas bukit kemudian turun untuk membantu teman-teman mereka yang sedang berhadapan dengan tindakan represif, moncong senjata dan gas air mata. Melihat reaksi warga yang berbondong-bondong mempertahankan tanahnya, membuat polisi mengeluarkan gas air mata dan penembakan ke arah warga, lanjut Umbu Wulang.

Pada insiden ini, Poro Dukka (40) tewas dan diduga tertembak oleh polisi. Seorang pria lainnya, Matidukka, terkena luka tembakan di kedua kakinya. Namun, Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga menyangkal bahwa kematian warganya disebabkan peluru polisi. Ia mengatakan bahwa MatiDukka terkena batu, dan tidak ada peluru yang ditemukan dalam jasad Poro Dukka setelah diotopsi. Tak lupa, ia menambahkan bahwa yang melakukan provokasi adalah pihak warga sendiri.

Poro Dukka kemudian kembali ke pangkuan Tuhan, di pesisir pantai Marosi yang indah bersama duka cita yang mendalam dari mereka yang menolak tunduk pada penindasan. Ia akhirnya benar-benar menyatu dengan tanah Sumba. Tanah yang di mana darahnya tertumpah.

***

Ada suatu atmosfer yang begitu menggetirkan di sini. Yang pertama; adalah peristiwa ini terjadi, beberapa minggu sebelum kita mengenang peristiwa reformasi, yang menjadi pertanda bagi berakhirnya rezim pembunuh dan fasis, setelah sekian juta manusia dibantai dengan dalih keamanan dan ketertiban. Yang kedua; ada suasana sia-sia dibalik kepalan tangan yang keras bagi mereka yang berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Bukan karena mereka pemalas atau kurang semangat dalam perjuangan, bukan sama sekali. Tapi karena negara dan media saat ini lebih sibuk mengurusi persoalan tagar yang tengah viral dan melupakan persoalan rakyat yang teraniaya. Selanjutnya, yang ketiga, dan yang paling menyedihkan adalah; kita mendapati kenyataan ternyata mereka yang berkuasa pada era reformasi tak lebih baik dari Si Bengis orde baru.

Kesenjangan sosial, pelarangan berorganisasi dan berserikat dengan dalih terancamnya Pancasila, mematikan gerakan mahasiswa lewat regulasi dan UU Pendidikan Tinggi, KKN, UU yang melindungi segenap penguasa dan pengusaha, impuinitas, tindakan represif terhadap petani, kebijakan politik upah murah untuk buruh dalam PP. 78 tahun 2015, adalah bentuk nyata dari orde baru abad 21.

Selain peristiwa yang terjadi di Sumba Barat, ada juga insiden di Maluku Tengah yang kembali memakan korban rakyat kecil. Kali ini korbannya adalah Fredy Pattirajawane (39), seorang tukang ojek asal Desa Passo yang tewas tertabrak mobil Jimy G Sitanala, Anggota DPRD dari fraksi PDI-P Kabupaten Maluku Tengah, hingga terlempar sejauh 25 meter. Saat peristiwa ini terjadi, tersangka bersama seorang wanita dalam mobilnya. Polisi kemudian mengaku terhambat dalam pemeriksaan kasus ini, karena terbentur dengan UU MD3. Jauh dari itu, polisi bahkan belum mengirim surat ke Mahkama Kehormatan Dewan DPRD Maluku Tengah dan mengaku masih mengumpulkan bukti-bukti serta tersangka hanya diharuskan wajib lapor.

Konyol dan menyedihkan. Sebegitu mengerikan negara hari ini, melindungi elite yang bersalah. UU MD3 justru dijadikan tameng dalam kasus pidana. Fredy pergi tanpa sempat mendapat pertolongan. Jimy bebas melanglang, sementara keluarga korban masih belum berdamai dengan kehilangan.

Nyawa rakyat dipandang sebelah mata. Tak ada harga dan tanpa air mata dari penguasa. Demokrasi hanya barang mainan dari mereka yang memiliki kekuasaan. Tak ada jalan lain selain rakyat yang akan menentukan nasibnya sendiri.

***

Belum lama ini terjalin kerja sama atau Nota Kesepahaman TNI-Polri dalam menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa dan konflik sosial. Miris. Bahkan dalam kasus unjuk rasa TNI harus turun tangan membantu polisi. Dan mogok kerja? Sudah terang bahwa ini menjadi ancaman serius bagi seluruh serikat dan organisasi buruh. Tanpa diragukan lagi bahwa rezim hari ini lebih berpihak pada kapital monopoli internasional dibanding kesejahteraan dan nyawa rakyat itu sendiri.

Belum genap kita memperingati reformasi yang ke-20, penguasa telah menunjukan watak aslinya yang fasis dan sekadar boneka. Kita tahu bahwa dari sekian banyak investasi yang masuk, 75% diantaranya adalah milik Amerika. Oleh karena itu, untuk keamanan investasi, negara akhirnya melahirkan kebijakan dan UU untuk memberangus segala gerakan rakyat tertindas yang terorganisir.

Kita hidup pada era demokrasi yang menggelinding menuju neoliberalisme. Alih-alih menuntaskan kasus HAM yang terjadi seperti janjinya pada kampanye, Jokowi justru makin membuat jurang penderitaan yang begitu dalam. Asal Anda tahu saja, dia hadir dalam International People’s Tribunnal di pengadilan internasional di Den Haag saat para Gerwani bersaksi dalam kasus ’65. Ia mendengarkan dengan khusyuk saat mereka menjelaskan tentang penyiksaan dan kekerasan yang terjadi pada mereka selama 11 tahun. Jokowi kemudian memberikan secercah harapan bahwa ia akan menuntaskan persoalan ’65 yang telah memutar balik kemudi sejarah Indonesia.

Jokowi berbicara tentang kesejahteraan di Papua adalah sebuah keharusan, sembari membiarkan Amerika terus mengeruk sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Dia menegaskan tentang adanya reforma agraria, sambil terus menggusur lahan pertanian dengan dalih pembangunan.

Anggaran untuk pendidikan dikurangi, dan dana untuk Kementerian Pertahanan terus melonjak. Padahal, kita tidak sedang dalam situasi darurat perang. Mungkin dana ini digenjot agar petani, mahasiswa dan buruh akan dihadapkan dengan moncong-moncong senjata apabila mengancam jalannya investasi. Sudah jelas dan terang bahwa tidak akan ada harapan selama keparat-keparat ini masih berada di tampuk kekuasaan. Bukan karena saya berpihak pada lawan politik Jokowi. Tidak sama sekali. Saya juga tidak dapat membayangkan Indonesia di bawah pemerintahan seorang yang pernah terlibat dalam tragedi kemanusiaan.

Selain itu, salah satu program Jokowi dalam bidang pendidikan yaitu student loan atau pinjaman pendidikan bagi mahasiswa, merupakan suatu program yang akan menjerat hari depan mahasiswa dengan utang. Demikian program ini, hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang mampu dan dianggap memiliki kapabilitas sehingga dapat melunasi jeratan utang tersebut. Kebijakan ini merupakan pengisapan yang akan membuat mahasiswa tak lagi memikirkan nasib bangsanya atau menjadi manusia yang merdeka akan tetapi dibentuk menjadi sarjana yang siap menjadi robot pekerja si pemilik modal.

Apa gunanya pendidikan jika hanya akan membuat seorang teralienasi dari persoalan yang terjadi dalam realitasnya? Apa manfaatnya kita menempuh pendidikan, jika akhirnya harus pasrah pada pengisapan dan penindasan? Entah seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus negeri atau swasta, pada akhirnya ketika ia tidak melawan,  ia hanya akan terseret pada jurang perbudakan yang dalam.

Kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak yang dijamin dalam konstitusi rasanya hanya menjadi mimpi bagi rakyat kecil. Kita hidup dalam situasi yang papa dan rudin. Negara tak lagi menjadi daratan impian yang akhirnya sebagian dari kita rela menjadi buruh migran. Bukan negara seperti ini yang menjadi dasar perjuangan bagi pendiri republik ini. Kita merdeka karena tak ingin terus-menerus diinjak. Kita melawan karena kelewat lelah ditindas.

Diskusi dan berorganisasi dilarang, nonton film dibubarkan, melawan ditembak dan dihilangkan, apakah ini yang diperjuangkan dalam amanat reformasi? Tidak. Kita memimpikan Indonesia yang baru 20 tahun lalu. Kita butuh Indonesia yang lain setelah rezim pembunuh berkuasa begitu lamanya.

Orang-orang seperti Wiji Thukul, Marsinah, Munir, Salim Kancil, Yu Patmi, Fredy, Poro Dukka dan masih banyak lagi, adalah saksi dari bentuk bagaimana negara hari ini telah melakukan genosida terhadap rakyat yang melawan.

Pada awal dan akhirnya, saya meyakini bahwa kelak masa itu akan datang, di mana seluruh rakyat akan bersatu dalam suatu medan juang pertempuran. Di mana kata “lawan” akan menjadi penggerak,  menjadi ruh dan seluruh rakyat akan berdiri mengepalkan tangan untuk menolak segala bentuk penindasan.

Selamat memperingati hari reformasi, kawan. Mari berdiri dan segera melawan. ♦

About the author

Dikenal sebagai Galang Tarafannur. Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional angkatan 2014. Putera Bacan yang menaruh minat pada sastra. Bisa bertegur sapa dengan penulis melalui Line di: galangtarafannur69