Tahun 2000an, studio-studio foto bermodal teknologi Fuji Film dan Kodak masih menjadi profesi yang cukup menjanjikan. Beberapa sekolah yang jauh dari kota besar masih menggunakan jasa studio tersebut untuk pembuatan pas foto siswa bagi keperluan ijazah serta dokumen resmi sekolah. Bukan hanya itu, bahkan ada orang yang memiliki modal untuk membeli kamera sederhana sudah dapat menjalankan bisnis hanya dengan kehandalan teknologi film dari dua merek besar tadi, Fuji Film dan Kodak.

Perlahan-lahan banyak studio foto yang harus tutup. Hanya ada beberapa yang tetap buka namun dengan teknologi yang berbeda. Para konsumen juga tidak lagi harus menyimpan lembar film negatif yang harus dijaga baik-baik karena harus dipastikan tidak rusak saat akan cetak ulang. Saat ini, setiap studi foto telah menyiapkan compact disk (CD) berukuran kecil yang menyimpan foto konsumen untuk dapat dicetak ulang setiap kali diperlukan.

Jasa pengetikan naskah juga demikian. Beberapa desa terpencil pada tahun saat itu masih menggunakan jasa pengetikan naskah dengan teknologi mesin ketik. Brother adalah merek yang amat laku. Kini baik perusahaan produsen merek tersebut hingga bisnis jasa pengetikan sudah harus beralih ke teknologi komputer dengan segala tingkat kecepatan perubahannya dari hari ke hari. Banyak jasa pengetikan akhirnya harus memilih tutup dan beralih profesi atau harus memaksakan diri belajar komputer.

Jasa transportasi pun amat mencengangkan. Sekitar tiga tahun lalu, taksi dan ojek masih menjadi moda transportasi yang bisa menjadi pilihan bisnis menjanjikan. Munculnya GoJek, Grab, dan Uber seolah harus memaksa jasa angkutan segera beralih ke teknologi online. Banyak kisruh antara perusahaan taksi biasa dengan angkutan online, demikian juga ojek pangkalan dengan ojek online. Online atau daring menjadi kenyataan baru yang memang harus disikapi secara matang.

Teknologi di bidang pertanian yang sudah tersentuh komputerisasi pun merangkak menjadi semacam ancaman bagi sistem pertanian lama. Teknologi benih, pengolahan lahan, penyuburan tanah dan tanaman, pengairan, pemberantasan hama, panen dan pasca panen semuanya bergerak serius ke arah komputer bahkan robotik. Akibatnya amat serius. Mulai dari pengurangan tenaga kerja hingga pembiaran lahan menganggur yang berujung ke penjualan aset lahan juga menjadi dampak yang patut dipertimbangkan.

Tak hanya sektor jasa dan produksi namun di pemerintahan mulai menjadi trend. Kecenderungan baru menggunakan sistem pengelolaan dan pelayanan daring amat mengemuka. Model pelayanan satu pintu di DKI Jakarta saja telah mengubah pola pikir masyarakat dari pengurusan perizinan dan pelayanan publik lain menggunakan jasa calo, kini sudah dapat dilakukan sendiri dari rumah dengan segala kemudahan prosedurnya. Mental birokrat yang biasanya telah menikmati bayaran sampingan kini telah berubah menjadi semakin profesional.

Publik kini sudah dapat menikmati proses pembayaran tanpa antrian yang melelahkan. Pembelian tiket perjalanan, keperluan pembayaran tagihan, hingga kebutuhan pulsa internet dan telepon sudah dapat terlayani sambil meninggalkan kerumitan prosedur seperti biasanya. Publik tidak lagi harus bingung membawa uang cash yang berisiko tinggi karena sudah dapat disimpan pada kartu-kartu uang elektronik (e-money).

Beberapa tahun lalu, para pencari alamat masih harus dipandu oleh peta atau denah manual. Tentu saja ditambah dengan kecanggihan bertanya tentang alamat yang dituju dengan sejumlah kesiapan menanggung risiko. Risikonya? Ditipu! Penempuh jalan  menjadi tersesat. Kini, semua telah diubah oleh teknologi peta dan navigasi daring, semacam Global Positioning System (GPS). Tak memiliki atau tak dapat menggunakan teknologi ini serasa kian lama kian sama dengan manusia primitif yang datang ke kota besar.

Surat-menyurat yang dahulu menyulitkan mahasiswa dari pelosok negeri karena baru dapat menyampaikan berita ke orang tuanya setelah beberapa hari atau minggu, kini sudah dapat berkomunikasi dalam hitungan detik. Surat tak lagi harus ditunggu selama berminggu-minggu atau berhari-hari. Kegiatan korespondensi resmi dalam pemerintahan tidak lagi harus mengandalkan telegram yang isinya hanya berupa pesan-pesan singkat, melainkan sudah dapat mengirim lampiran dalam jumlah berjilid-jilid secara sangat praktis.

Seluruh fakta tersebut di atas adalah perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Kita ada di dalam semacam pabrik yang menggiling perilaku setiap orang untuk memilih, tertinggal atau ikut berubah. Bagi yang siap menerima dampak buruk dari keengganan berubah akan hidup bak orang buta huruf di era 1990-an lalu.

***

Benarlah yang jamak telah dipahami publik bahwa tiada yang abadi di dunia ini. Semua sedang dan akan terus berubah, tiada yang tetap, kekal, dan abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Tiap hari semua mata dapat menyaksikan dan setiap orang dapat merasakan betapa dunia ini bergerak dalam rangkaian perubahan. Kesiapan berubah amat penting jika kehendak survive atau bertahan hidup pada masa mendatang tetap diinginkan.

Perubahan dalam konteks tadi lebih banyak menyasar segmen perilaku individu dan bisnis. Artinya, individu dan bisnis yang tak siap berubah akan mengalami persoalan besar, bahkan harus mati dalam arti yang sesungguhnya. Apakah hanya pada konteks perilaku individu dan bisnis? Tentu saja tidak. Lembaga negara dan sistem pengelolaan pemerintahan pun demikian. Tata kelola kelembagaan bahwa regulasi sistem politik negara harusnya juga memiliki kesiapan berubah. Perubahan adalah niscaya, sekali lagi!

Perubahanlah yang abadi, namun semuanya didorong oleh kepentingan. Apa pun warnanya, kepentinganlah yang selalu berada di dalam rangkaian perubahan itu. Berarti, hanya kepentingan yang abadi di dalam gerak perubahan pada kehidupan manusia dan semesta yang melingkupinya. Sampai di sini, perubahan adalah fakta yang wajar. Secara filosofis memang semua benda itu bergerak bahkan benda yang selama ini disebut sebagai benda mati. Geraknya, paling tidak adalah gerak warna, bentuk, ukuran dan sebagainya. Tidak harus berpindah tempat. Gerak dalam makna filosofis adalah perpindahan sesuatu dari dimensi potensial ke aktual. Potensi-potensi ke arah itu adalah gerak dan mutlak disebut perubahan.

Itu berarti bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang wajar. Jika memang disadari demikian, maka sebenarnya tidak perlu ada orang yang tercengang dengan munculnya setiap perubahan walau ia mendesak siapapun untuk ikut serta dalam arus tersebut. Tidak ada seorang pun yang sanggup mempertahankan sesuatu berada pada tempat atau keadaannya yang stagnan sepanjang waktu. Demikian juga dengan negara dan sistem politik berikut faktor-faktor sosiologis di dalamnya. Tata kemasyarakatan juga mutlak berubah.

Bagaimana berubah? Pertanyaan epistemik ini  amat penting untuk diajukan. Tanpa mengenal cara berubah secara tepat, setiap orang atau institusi akan berjalan bagai pencari alamat tanpa denah dan kompas. Kehilangan arah dan sesat!

Sebenarnya, pertanyaan ini tidak sulit jawabannya. Semua bermula dari cara berpikir. Kemauan dan keengganan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keberhasilan melakukan perubahan tersebut. Mengubah pola pikir terlebih dahulu adalah syarat penting untuk memulai sebuah rangkaian panjang perubahan. Pola pikir  untuk siap berubah akan melahirkan kebiasaan membaca situasi secara cermat dan melahirkan “mental siap berubah”. Ia akan berjalan secara otomatis dalam setiap era. Dengan cara tersebut maka akan lahir budaya untuk siap berubah. Kemampuan antisipasi yang tinggi menjadi modal utama yang lahir dari mental dan budaya baru itu.

Institusi yang mengatur kepentingan publik mutlak membangun budaya siap berubah tersebut. Negara, masyarakat sipil, dan dunia usaha yang disebut-sebut oleh Anthony Giddens sebagai tiga komponen pokok yang amat berpengaruh dalam paradigma baru pemerintahan harus juga ditata dengan kemampuan membaca arah perubahan secara tepat.

Kepentingan yang abadi di dalam perubahan seperti disebut sebelumnya haruslah dimasukkan di dalam peta baru masyarakat menuju masa depannya. Indonesia amat berkepentingan mengelola masa depan dalam dua perspektif penting, Pertama, politik. Regulasi sistem kekuasaan seharusnya berubah dalam waktu sesingkat mungkin. Suasana yang demikian terbuka ini tidak mungkin lagi rasanya dikelola dengan cara konvensional dalam intrik yang sarat permainan busuk.

Era depan ini seyogianya menjadi suatu pembuktian tentang politik yang berbasis pelayanan. Prinsip utamanya adalah pelayanan publik (public service). Negara hadir untuk ini. Indonesia bahkan mencatumkan falsafah politik ini di dalam konstitusinya (UUD 1945), bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah komitmen politik yang sesungguhnya amat bersesuaian dengan semangat baru yang sedang berkembang saat ini. Negara sebagai pelayan publik seharusnya berparadigma inklusif.

Kedua, sosial dan budaya. Tata kehidupan sosial juga harus tumbuh dengan suatu budaya yang terdidik dan memiliki kesadaran kemanusiaan yang tinggi. Masyarakat perlu dikelola dengan basis-basis budaya yang egaliter dan saling menghormati. Posisi kesederajatan tentu akan terdukung dengan terbukanya katup-katup informasi yang selama ini hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Dengan demikian, ekonomi sebagai bagian dari rumpun disiplin sosial dan humaniora dapat juga dijalankan dengan optimisme yang tinggi dalam rangka pelayanan. Ekonomi akan menjadi instrumen pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kemakmuran publik.

Baik dalam ranah politik maupun sosial budaya, semua adalah tentang abadinya kepentingan (interest). Kepentingan politik dan sosial budaya sebenarnya sesuatu yang tumbuh dalam dinamika kemasyarakatan dan kenegaraan kita. Sadar atau tidak, sesungguhnya kita hanya harus mengoptimalkan ikhtiar untuk mengelola perubahan kepentingan. Memaknai dan melakukan interpretasi baru atas kepentingan kita. Perlu bergerak dari kepentingan pada unit kecil seperti perseorangan dan kelompok kecil menjadi kepentingan bersama atau umum.

Dua pilar penting bagi masyarakat Indonesia masa depan inilah yang seharusnya masuk pada agenda perubahan. Jika tertinggal satu tahap saja dalam sistem berpikir dan budaya lama, maka kekhawatiran Soekarno tentang akan masuknya gelombang neokolonialisme dan imperialisme (nekolim) akan tetap eksis seperti saat ini. Tantangan bangsa yang sedang di depan mata ini seharusnya disikapi persis seperti cara para pemilik studi foto, tukang ojek, petani tradisional, pegawai birokrasi di pemerintahan, hingga masyarakat pengguna informasi. Mereka segera harus membaca kecenderungan baru untuk kemudian segera melakukan perubahan cara hidup dan cara kerja, menciptakan budaya yang kompatibel dengan zaman baru itu lalu tetap bersiap dengan perubahan berikutnya. Kendali akan berada di tangan kaum yang siap berubah. Memang Tuhan juga sudah member aba-aba, “Takkan Kuubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya.” (Q.S. Ar-Ra’d :  11). ♦

Referensi

Anonymous, 2012, UUD 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Giddens, Anthony, 2002, The Third Way, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Stompka, Piotr, Teori Perubahan Sosial, Prenada Media, Jakarta.

About the author

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional yang meminati kajian politik identitas dan lingkungan.