Sebuah tawaran terhadap analisa fenomena politik Indonesia kontemporer adalah munculnya istilah populisme baru. Istilah tersebut, meskipun telah dipakai oleh banyak analisis politik di dunia, memang masih asing di tengah-tengah perbincangan tentang kondisi politik di Indonesia. Masifnya kelompok Islam dalam memobilisir massa aksi 411/212, merupakan salah satu contoh dari apa yang menjadi fenomena kajian populisme baru.

Lalu apa itu populisme baru? Vedi Hadiz memberi sebuah penjelasan sederhana mengenai populisme dan populisme baru. Baginya, populisme adalah suatu pemahaman yang menghadapkan politik “rakyat banyak” dengan politik “elite” yang digambarkan sebagai tamak dan jahat. Hari ini, bentuk populisme yang menurutnya bisa disebut sebagai “populisme baru” berkembang khususnya sebagai reaksi terhadap berbagai ketimpangan yang tajam dan dislokasi sosial akibat proses globalisasi neoliberal — ia mengekspresikan ketidakpuasan mendalam dengan kondisi sosial-ekonomi serta ketidakpercayaan yang semakin bertambah kuat terhadap perangkat lembaga pemerintahan.

Oleh karena berkembangnya minat untuk mengkaji fenomena populisme baru, diskusi publik bertajuk “Populisme baru dan Krisis Demokrasi” dihelat pada Jumat, 8 Desember 2017. Bertempat di auditorium Universitas Negeri Jakarta, beberapa panelis menerangkan tentang konsep populisme, populisme baru dan bagaimana perkembangannya dalam politik kontemporer di Indonesia. Hadir beberapa tokoh yang mempresentasikan pandangannya, yaitu Luki Djani, Daniel Hutagalung, dan Vedi Hadiz. Kedua tokoh awal lebih memaparkan populisme secara konseptual. Sedangkan Vedi, selain mengemukakan problem-problem konseptual juga mengetengahkan konteks ekonomi politik Indonesia yang mendorong munculnya gerakan populisme di Indonesia. Salah satu statement Vedi adalah bahwa populisme di Indonesia, dalam bentuk tertentu khususnya populisme Islam dan nasionalis, tidak hadir untuk melawan kelompok elite yang menyandang status quo, melainkan diserap untuk mempertahankan dan melindungi status quo.

Akar Populisme Islam

Bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi? Hal ini perlu dirunut bukan hanya sejak dari landasan fenomena munculnya populisme baru, melainkan dari konfigurasi politik yang unik di Indonesia kontemporer. Kemampuan elite untuk menyerap kekecewaan masyarakat dalam membentuk gerakan populisme Islam, sebagai contoh, dipengaruhi pula oleh situasi politik pasca Orde Baru di mana beberapa kelompok Islam dirangkul dan dipelihara demi kepentingan elite. Meskipun strategi itu, jauh sebelumnya, telah digunakan oleh Soeharto ketika kekuasaannya mulai goyah di awal 1990-an. Serta patut diingat, bahwa secara akar rumput politik Islam memiliki memori kolektif — dalam istilah Vedi, cultural resource — dalam spektrum politik di Indonesia. Islam telah menjadi nyawa perjuangan masyarakat sejak masa kolonialisme, masa pergerakan nasional, hingga memiliki basis yang kuat pada era demokrasi liberal.[i]

Kelompok Islam politik sempat diredam di era Soeharto yang menghendaki stabilitas politik dan menerapkan asas tunggal. Aspirasi politik kelompok Islam dibatasi melalui kendaraan partai PPP, sedangkan aspirasi lain ditekan baik secara sosial maupun represif. Sisa-sisa kekuatan politik islam mengorganisasikan ulang dengan berusaha mempengaruhi kelas menengah dan kelompok terdidik. Mereka membangun basis-basis di perguruan tinggi, sekolah, yayasan, serta media. Partai Keadilan (PK) juga dibentuk sebagai strategi politik intra-parlementer bagi kelompok kelas menengah Islam. Yang perlu mendapat perhatian lebih adalah bahwa sebelumnya, secara akar rumput tidak ada satu kekuatan besar yang mampu mengorganisir kelompok Islam. Fenomena 411/212 adalah hal yang harus dibaca bukan oleh karena kuatnya sosok Rizieq Shihab, atau sentimen anti-cina yang melekat pada Ahok, tapi dengan analisis populisme baru, mampu memaparkan konfigurasi unik dari kepentingan elite-aspirasi politik Islam — kekecewaan masyarakat di tengah kalutnya ekonomi di era neoliberal.

Kekuatan Islam politik di Indonesia, selain cultural resource adalah kemampuannya yang secara ideologis memberi landasan argumen bagi ketimpangan sosial dengan memanfaatkan dalil egalitarian dan tradisi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial. Secara mudah Islam mampu memetakan lingkaran ‘kawan’ dan ‘lawan’ dengan menciptakan oposisi biner antara “umat”[ii] dan “kafir”. Kekecewaan dan kondisi ekonomi yang timpang diartikulasikan sebagai penderitaan “umat” akibat ekspansi atas kekuasaan kaum “kafir” di dunia. Artikulasi ini di Indonesia sudah muncul sejak masa kolonial dengan Belanda (penjajah) sebagai kelompok “kafir” dan pribumi sebagai “umat”. Kekuatan pemodal, baik dari Eropa maupun Cina, disebut juga sebagai kekuatan kafir yang menindas karena kapitalisme menerapkan sistem riba yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Semuanya dibalut dengan semangat romantisme atas kekuasaan Islam di dunia pada masa kekhalifahan, menganggap bahwa dengan mengembalikan sistem kekhalifahan dan penerapan secara kaffah nilai-nilai (syariat) islam adalah jawaban bagi kebangkitan “umat” Islam.

Populisme Nasionalis

Di sisi lain, secara ideologis, nasionalisme (hiper-nasionalisme?) adalah penantang serius dari populisme Islam. Populisme nasionalis digunakan oleh kelompok elite yang berhadapan dengan elite yang mempromosikan populisme Islam. Dengan term-term populis dari nasionalisme yang menggelegar seperti “kerakyatan”, “pembangunan nasional”, “kepribadian bangsa”, mendorong kutub populisme Islam sebagai kelompok yang bertentangan — kelompok ini turut membangun konsep Islam Nusantara (Islam yang berorientasi pada rakyat dan sesuai dengan “kepribadian bangsa”) untuk menarik umat Islam. Populisme Nasional menyalahkan segala bentuk yang tidak sesuai dengan “kepribadian bangsa” sebagai pangkal dari kondisi yang menyengsarakan masyarakat dan mengajak semua elemen mendukung “pembangunan nasional” demi meningkatkan kesejahteraan. Populisme ini terkadang memanfaatkan sosok Soekarno — tokoh populis dan bapak bangsa Indonesia — untuk secara ideologis menunjukkan keberpihakan pada rakyat, tapi secara ironis juga memanfaatkan terminologi Orde Baru untuk melindungi diri dari serangan populisme Islam.

Kompleksitas politik Indonesia dalam memanfaatkan gerakan akar rumput untuk memenangkan kompetisi antarelite, membuat perang ideologi sebatas kampanye di permukaan. Gerakan populis, ketimbang menjadi jawaban untuk benar-benar memperbaiki struktur sosial yang timpang di era krisis neoliberal global malah terhanyut pada perang ideologi yang merupakan cerminan kompetisi antarelite. Buktinya, dalam politik Indonesia, banyak muncul koalisi lintas ideologi hanya demi memenangkan kekuasaan. Populisme baru adalah model mobilisasi massa yang lahir dari kekecewaan masyarakat dan lantas disponsori oleh elite politik justru untuk menguatkan posisi mereka dalam kompetisi antar elite.

Alternatif yang hilang

Pasca trauma politik 1965, ideologi kiri[iii] dalam politik Indonesia bisa disebut hilang dari peredaran. Ketakutan yang terus direproduksi dengan dalih mengancam “kedaulatan nasional” maupun bertentangan dengan “ketuhanan yang maha esa” telah membuat gagasan politik kiri terus menjadi hantu yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, mengapa hingga kini gagasan politik kiri terus diredam?

Gagasan politik kiri sendiri bukannya tanpa kritik dan tantangan. Pasca keruntuhan Uni Soviet yang diikuti keruntuhan negara-negara komunis di dunia, hampir seluruh dunia percaya bahwa cita-cita mewujudkan masyarakat tanpa kelas adalah impian kanak-kanak yang tidak mungkin terwujud dalam dunia orang dewasa. Kapitalisme global sudah begitu mencengkeram dan tidak ada pilihan selain mengadopsi dan mengadaptasikannya ke dalam sistem pemerintahan. Beberapa negara komunis besar sudah tampak berselingkuh dengan kekuatan kapital global dan menjadi raja-raja baru dalam dunia ekonomi politik internasional. Cina adalah raja baru, dengan adaptasi komunisme dalam sistem politik, tetapi sangat lincah memanfaatkan kekuatan produksi untuk menguasai pasar ekonomi global.

Di beberapa regional, gagasan kiri terus berusaha memperbarui diri. Di Eropa awal tahun 2000-an dengan gagasan “Jalan Ketiga”, kelompok sosial-demokrat mengajukan proposal baru bagi negara kesejahteraan untuk melawan risiko-risiko yang diciptakan oleh dunia ekonomi neoliberal. Amerika Latin, dipimpin oleh negara, berusaha menciptakan dunia sosialis dengan upaya menyeimbangkan kekayaan sumber daya alam untuk distribusi kesejahteraan yang merata. Yang terjadi di Amerika Latin dan mungkin tidak ditemui di wilayah lain adalah bahwa gagasan politik kiri mewujud dalam sebuah gerakan populis — populisme kiri. Adalah satu hal yang melelahkan untuk menulis semua pengalaman gerakan kiri di dunia yang hari ini terus berusaha mencari format baru dalam menghadapi krisis ekonomi neoliberal serta bangkitnya fundamentalisme. Pertanyaan terpenting adalah, bagaimana dengan pengalaman di Indonesia?

Secara formal, ruang untuk membangkitkan gagasan politik kiri di Indonesia masih menjadi sesuatu yang bisa disebut “mustahil”. Kekuatan politik yang bercokol sebagai elite yang berkuasa di Indonesia akan selalu siap menghabisi setiap upaya tersebut — mereka tidak ingin terbongkar bahwa kekuasaan mereka didapatkan dari keberhasilannya menghabisi secara fisik dan gagasan kelompok kiri di Indonesia. Namun, kemustahilan tersebut haruslah dimaknai sebagai sesuatu tantangan untuk menyesuaikan gagasan kiri dengan krisis dan kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat di bawah penderitaan mereka akibat ekonomi dunia yang makin timpang. Ide-ide kiri yang paling dasar seperti keadilan sosial, distribusi kesejahteraan yang merata, penghargaan akan hak asasi manusia, partisipasi politik yang adil dalam demokrasi — bukan semata demokrasi elektoral, terjaminnya akses pendidikan yang memanusiakan — bukan pendidikan berorientasi pasar, serta jaminan akan hak hidup sesuai dengan adat-istiadat dan kearifan lokal; sejatinya terkandung dalam nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang selama ini sengaja ditutup-tutupi oleh elite-elite penguasa.

Perjuangan mengampanyekan gagasan politik kiri, kini menuntut sebuah kontekstualisasi konkret dengan ketertindasan masyarakat. Evaluasi dari eksperimentasi kelompok-kelompok yang mengusung gagasan tersebut di Indonesia adalah bahwa mereka hanya bergerak dalam kampanye-kampanye gagasan, yang hingga hari ini tidak banyak mampu mempengaruhi arah politik pemerintahan, apalagi bermimpi menguasainya.

Ketertinggalan dari kelompok populisme baru yang menggunakan perangkat politik identitas harus dikejar dengan upaya menyatukan barisan guna membongkar selubung penindasan yang riil dihadapi masyarakat. Upaya ini merupakan alternatif yang hilang sehingga krisis dalam masyarakat mampu terserap dalam artikulasi politik identitas dari gerakan populisme baru di Indonesia. Masyarakat butuh alternatif konkret ketimbang diombang-ambingkan terus-menerus oleh patron-patron yang secara licik memanfaatkan kondisi krisis untuk menyebarkan kebencian, sedangkan kesejahteraan yang nyata-nyata mereka dambakan hanya dimiliki oleh segelintir orang dalam lingkaran kekuasaan. ♦

catatan kaki

[i] Di masa kolonial, gerakan bernafaskan islam muncul dalam beberapa konflik fisik, gerakan milenial, bahkan perang sabil seperti Perang Jawa dan Perang Padri. Di era pergerakn eksistensi Sarekat Islam sebagai contoh gerakan populisme (?) dalam melawan status quo pemerintah Hindia belanda. Setelah merdeka, kelompok Islam Politik mulai terpecah dengan beberapa kehendak untuk mendirikan dasar syariat bagi Indonesia. Meski demikian, pengaruhnya tetap besar dan terbukti mampu menguasai Pemilu 1955 dengan dua partai Islam menduduki posisi 2 dan 3.

[ii] Konsep “umat” dalam tulisan ini terinspirasi dari buah pikiran Vedi R. Hadiz dalam beberapa penelitiannya tentang populisme Islam. Saya berusaha menerapkannya dalam tulisan ini dengan kontekstualisasi dari fenomena yang saya amati sendiri.

[iii] Penulis dengan sadar bahwa istilah “kiri” merupakan istilah yang problematik dan tidak mungkin mampu merangkum berbagai variasi ideologi yang memiliki asosiasi dengan terminologi tersebut. Namun, penulis menggunakan istilah “kiri” yang mengacu pada sebuah momen historis di era Revolusi Prancis, di mana istilah ini pertama kali muncul dan menjadi penanda bagi para kelompok sosialis. Dari momen historis tersebut, terminologi “kiri” menjadi dikenal dan hingga kini diasosiasikan dengan pemikiran sosialis.

About the author

Guru Sejarah dan Penulis di Blog gerakanaksara.blogspot.co.id