esai ini diterbitkan pertama kali di SPÄTKAPITALISMUS edisi kedua (Desember 2015)

Nama saya M. Iqbal Tarafannur. Saya lahir di timur Indonesia, di utara tanah Maluku pada 13 mei 1998. Saya lahir ketika awal perang agama di Maluku bekecamuk, lahir ketika tragedi Reformasi terjadi, lahir di tengah kebosanan rakyat terhadap rezim Orde Baru, ketika suara kritis dibungkam, ketika aktivis pergerakan diculik dan dibunuh karena dianggap menentang dan membahayakan rezim, ketika krisis moneter dan KKN terjadi, ketika ayah saya diberhentikan dari Brimob, dan harus bekerja lebih keras karena harga susu yang melambung tinggi, dan ketika rakyat Indonesia dan mahasiswa mulai muak dengan semuanya dan kemudian berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang menuntut agar Soeharto lengser dari kursi kepresidenan.

Aksi dilakukan yang dimulai pada 12 Mei 1998 dan menelan banyak korban jiwa yang harus merelakan nyawa mereka demi tercapainya revolusi untuk Indonesia setelah dikuasai oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun akhirnya tidak sia-sia. Rakyat dan mahasiswa menunjukan kekuatannya. 21 Mei 1998 Soeharto tak mampu untuk melawan kekuatan rakyat, mahasiswa dan kekuatan oposisi yang begitu besarnya dan akhirnya menyatakan pengunduran dirinya sebagai pemimpin tertinggi negara ini dan digantikan oleh B.J Habibie.

Rezim Orde Baru tumbang, dengan mahasiswa sebagai tokoh utama dan dicatat oleh sejarah bangsa ini. Orde Baru berakhir dan beralih ke reformasi.  Itulah peristiwa di sekitar kelahiran saya yang lahir di tengah gejolak rezim yang tumbang di tengah ganasnya politik, lahir di tengah tumpahnya darah rakyat dan aktivis pergerakan yang memperjuangkan harapan dari rakyat Indonesia. Saya berterima kasih dan memberikan hormat kepada mereka yang mengorbankan nyawa dan darah demi terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Reformasi telah berjalan 17 tahun lalu semenjak tragedi ‘98. Indonesia bergeser dari pemerintahan yang awalnya tiran, oligarkis, dan otoriter menjadi negara yang lebih demokratis. Rakyat menyambut demokrasi dengan penuh euforia karena menjadi harapan dari setiap warga negara dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, harapan yang akan berujung pada keadilan, hak asasi, kesejahteraan, keterbukaan atau transparansi dari pemerintah, dan kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Hal tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Indonesia dan seluruh rakyat yang menuntut hak dan kebebasan setelah terkekang dari rezim selama 32 tahun.

Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi negara-negara tersebut baik transisi dari sistem diktator atau rezim militer ke arah sistem demokrasi. Keran demokrasi yang tertutup rapat selama 32 tahun, berimbas pada meledaknya partisipasi politik. Ini tidak mengejutkan karena banyak kalangan yang yang telah memperhitungkan sebelumnya. Ketika rezim Soeharto tumbang, banyak kelompok dan elite menuntut kembali hak-hak politiknya setelah bertahun-tahun tidak berdaya di bawah kekuasaan rezim Orde baru. Kebebasan berserikat dan berpolitik yang dituntut oleh rakyat ketika reformasi berimbas untuk kehidupan politik indonesia.

Pada tataran grass root, masalah yang terjadi lebih mengarah kepada praktek penjarahan kolektif dan kekerasan, di antaranya kerusuhan agama di Maluku, Poso, dan di beberapa daerah lainnya. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elite politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. Demokrasi kemudian menjadi alat kekuasaan dan untuk orang-orang yang ingin berkuasa asal mempunyai modal ekonomi yang mumpuni agar bisa membayar partai atau mendirikan partai baru sehingga dapat menjalankan dan memperoleh kekuasaanya. Salah satu contoh dari perebutan kekuasaan yang terjadi adalah ketika golongan-golongan bekerja sama sesuai dengan kepentingan mereka dan beroposisi secara fundamental.

Abdurahman Wahid dipilih dan dijatuhkan oleh orang-orang yang persis sama. Hukum yang lemah juga menjadi salah satu faktor perbuatan-perbuatan inskonstusional.

Demokrasi apa yang sedang kita jalankan? Saya setuju ketika kawan saya dalam tulisan sebelumnya mengatakan bahwa apa bedanya demokrasi saat ini dengan demokrasi pembangunan jaman Soeharto? Demokrasi semu? Demokrasi Omong kosong? Demokrasi prosedural nan tak substantif?

Demokrasi yang awalnya adalah harapan berubah menjadi  kebuntuan. Demokrasi kemudian hanyalah sebagai permainan politik yang menghasilkan perubahan perilaku ke arah negatif. Penguasa menggunakan demokrasi untuk mengeruk uang rakyat dan memperkaya diri kemudian mengesampingkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang harusnya menjadi kenyataan yang bahagia bagi rakyat Indonesia setelah bermimpi selama 32 tahun, tetapi dipolitisir menjadi kekuasaan ditangan para penguasa yang bisa membeli rakyat.

Apakah itu demokrasi? Apakah korupsi, kolusi, nepotisme merupakan prinsip dari demokrasi? Semua terbukti ketika banyak pemimpin di negara ini menyudahi kepemimpinan mereka di penjara, dan salah satunya mantan gubernur di daerah saya, Maluku Utara yang saat ini mungkin menangis di balik jeruji. Namun banyak juga koruptor atau binatang politik lain yang masih bisa tertawa dan melambaikan tangan ketika diliput oleh media seolah-olah bahwa perbuatan mereka adalah sesuatu yang wajar-wajar saja untuk dilakukan oleh orang-orang seperti mereka. Rakyat menjadi korban dari ketimpangan demokrasi karena pemimpin lahir dari perjanjian-perjanjian politik antara politisi dan pengusaha bukan berasal dari rakyat. Rakyat hanya dibodohi ketika kampanye dan pemilu, mereka menganggap bahwa demokrasi hanya tentang pemilihan umum yang langsung dari rakyat.

Pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (goverment of the people, by the people, and for the people) menjadi sesuatu yang absurd di Indonesia. Coba lihat, berapa banyak pemimpin yang lahir dari rakyat? Lebih banyak pemimpin yang lahir dari perjanjian dan kekuasaan dari elit-elit penguasa dan pengusaha.

Saya menulis ini ketika terlalu sedih melihat kehancuran Indonesia melalui mereka yang harusnya bisa merubah semuanya menjadi lebih baik tetapi melakukan hal yang sebaliknya, ketika harapan saya terhadap mereka hilang seiring berjalannya waktu yang tak membawa perubahan untuk negeri ini ke tujuan yang tertulis dengan jelas di UUD 1945. Sistem demokrasi yang pada hakikatnya adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat kemudian beralih kepada demokrasi yang lebih berpihak pada korporasi karena penguasa didikte oleh pengusaha asing ataupun lokal untuk memuluskan bisnisnya. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi yang lebih melayani kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

Contoh dari hegemoni korporasi terhadap pemerintah seperti kasus pemberian pengelolaan Blok Cepu kepada asing (exxon Mobil) bukan kepada Pertamina milik negara. PT. Freeport yang berada di Puncak Jaya Wijaya adalah salah satu dari daerah yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, tetapi justru tergolong dengan penduduk miskin terbesar. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah lebih memihak kepentingan asing daripada kepentingan rakyat. Orang-orang  yang menjadi wakil rakyat bukan berpihak pada rakyat tetapi berpihak pada kepentingan kelompok dan partai. Mengesampingkan kepentingan dari rakyat padahal rakyat berharap mereka bisa berteriak lantang saat diskusi soal rakyat, karena di situlah rakyat menaruh harapan. Janji-janji para binatang polik ini ternyata adalah harapan-harapan semu saat kampanye.

Mereka (asing)  juga menjerat kita dengan utang luar negeri lalu menekan kita agar memuluskan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Apakah yang terjadi dengan proses demokrasi di Indonesia? Mungkin hal ini terjadi karena pemimpin tidak lahir dari rakyat, melainkan dari perjanjian politik. Rakyat perlu dididik sehingga mengerti hak dan kewajibannya dalam melaksanakan proses demokrasi, kaderisasi partai harus dirubah, dimana kader-kader partai didoktrin tentang asas-asas dari demokrasi agar mengetahui bahwa tujuan negara dan kepentingan rakyat harus berada di atas tujuan partai agar mereka tidak menjadi kader-kader tolol yang hanya mengandalkan uang dan kekuasaan.

Sistem yang semakin hari semakin hancur diikuti oleh kehancuran moral elite-elite politik diikituti oleh kemunduran pola pikir masyarakat yang kurang dalam segi pendidikan apalagi masalah perpolitikan, rakyat hanya akan dapat melihat dan menilai pemimpin hanya dari sisi kharismatik dan akhirnya menjadi patronase. Masyarakat yang kurang dalam ekonomi akan berpihak kepada pemimpin yang sering menggunakan uang dalam proses kampanye atau yang sering kita kenal dengan serangan fajar, dan sebagainya.

Menurut saya, Ini adalah salah satu dari penyebab korupsi. Elite-elite yang merasa rugi atau banyak mengeluarkan uang yang berjumlah besar saat kampanye, akan melakukan korupsi untuk dapat mengembalikan modal saat kampanye. Disusul oleh kemunduran pola pikir mahasiswa yang menjadi hedonis dan apatis terhadap negara. Mereka membanggakan kebudayaan barat, atau kebudayaan asing yang masuk. Dan ketika Batik, Reog Ponorogo, Wayang di klaim milik Malasya, mereka merontak-rontak. Mereka membanggakan artis-artis luar negeri, andai mereka tahu, perjuangan Soekarno, H, Agus Salim, dan Hatta. Mereka semakin melemah dan bermalas-malasan. Andai mereka tahu silih berganti kaki Tan Malaka menyusuri China, Inggris, hingga Rusia. Mereka bersantai-santai dalam kesia-siaan mereka. Andai mereka tahu 1 paru-paru Jenderal Sudirman memimpin gerilya keluar masuk hutan. Mereka membanggakan peristiwa ’98 yang dilakukan oleh mahasiswa digenerasi tersebut seolah-olah mereka adalah pelaku sejarah. Tetapi, kadang mereka tertawa ketika melihat ada aksi atau demo yang dilakukan oleh para aktivis pergerakan dan berkata “tugas mahasiswa hanya belajar dan melakukan penilitian bukan demo!”.

Sungguh miris! Padahal aksi dari mahasiswa merupakan perlawanan atas hegemoni negara, untuk mengembalikan kekuasaan tersebut kepada otoritas dan kedaulatan rakyat. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa juga menjadi kekuatan murni untuk membela kepentingan rakyat dan melakukan transformasi sosial tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik manapun. Mereka mengira bahwa permasalahan revolusi adalah sesuatu yang mudah dan gampang. Tidak mungkin ketika ruang pengetahuan kosong akan terjadi gerakan revolusioner, yang terjadi hanya reaksioner yang sektoral.  Mereka mahasiswa yang kuliah hanya sekedar mencari nilai dan menjilat dosen, dan menganggap pernyataan dosen adalah suatu kitab suci, mempercayai metode berfikir yang rancu, retorika semu dan harapan hidup yang utopis yang harus diakui kebenarannya. Dasar tolol!

Nyoto dalam filsafat ploretariat mengatakan,

Permasalahan revolusi sama sekali tidak mudah dan tidak sederhana. Hanya dengan senjata filsafat yang benar-benar revolusionerlah permasalahan revolusi itu bisa terjawab dengan tepat.”

Apakah mungkin suhu-suhu revolusi akan ada dalam kondisi yang seperti ini? Rasanya mustahil jika dengan kondisi seperti ini mahasiswa dapat menunjukan eksistensi dan kekuatannya sebagai agent of change dan agent of control. Jika semua ini terus berlangsung, seiring berjalannya waktu, sejarah kekuatan mahasiswa hanya tinggal kenangan dan bagian dari sejarah. Mahasiswa harus bisa menjawab tantangan zaman dengan mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi globalisasi yang kian menghantui, neoliberalisme yang kian menguat dan menghancurkan kebudayaan, moral generasi, dan setiap individu kita.

Apabila semuanya tidak bisa dihadapi oleh generasi saat ini terutama oleh mahasiswa, kita hanya akan memperpanjang barisan perbudakan dan pembodohan di era spatkapitalismus (kapitalisme lanjut) ini. Semuanya tergantung bagaimana mahasiswa sebagai generasi muda dapat mempersiapkan diri. Hancur atau kemajuan bangsa ini, ada di tangan mahasiswa dan pemuda sebagai generasi saat ini dan harapan masa depan Indonesia.

Gerakan mahasiswa akan selalu, dan harus tetap ada dalam setiap fase sejarah. saya percaya bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan, karena manusia akan selalu ada dalam pergulatan dilegtik untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi mahasiswa sebagai generasi masa depan harus bisa menyikapi semuanya dengan bijak, mahasiswa harus bisa menjadi penyambung lidah dan jerit tangis dari kaum-kaum yang termarjinalkan oleh penguasa dan akan terus memperjuangkan kedaulatan rakyat sampai di puncak kehancuran kapitalisme.

About the author

Dikenal sebagai Galang Tarafannur. Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional angkatan 2014. Putera Bacan yang menaruh minat pada sastra. Bisa bertegur sapa dengan penulis melalui Line di: galangtarafannur69