Sapardi Djoko Damono menyebut kota ini sebagai cinta yang tak hapus oleh hujan, tak lekang oleh panas. Tapi Andre Vltchek menganggapnya kota fasis yang sempurna, Jakarta: tempat segala urusan hadir menjalar di setiap sendi penghidupan, pabrik dari persoalan yang mengemuka, tidak heran jika kita mendapati berbagai perspektif mengenai Ibukota.

Sapardi mungkin terlalu sentimentil hingga melukiskan Jakarta sebagai metafor kekasih. Tak masalah, setiap ironi perkotaan menyimpan segi yang sentimentil untuk diceritakan, sebagaimana Orhan Pamuk mendeskripsikan Istanbul dalam memoarnya.

Tapi ijinkan beta untuk realistis dan sejenak menghempaskan sentimentalitas dalam tulisan ini.

Esai Andre Vltchek mengenai Jakarta tersebut bermula ketika ia melakukan perjalanan kereta dari Stasiun Manggarai ke Tangerang. Dari situ ia dihadapkan pada berbagai realitas yang terang-terangan menyangkut kehidupan sosial masyarakat Ibukota. Vltchek sendiri menyoalkan sistem transportasi Jakarta yang dibentuk secara serampangan. Mulai dari konektivitas antar rute yang tak sinkron hingga armada yang semestinya sudah dijual kiloan. Ia sampai pada satu kesimpulan atau bisa dibilang sebuah premis, bahwa Jakarta adalah kota fasis paling sempurna.

Beberapa saat lalu, persisnya Rabu (17/02), di portal Mojok.co Edward Kennedy menggunakan gambaran Vltchek dalam mendeskripsikan kebijakan penggusuran Kalijodo oleh pemerintah DKI Jakarta. Bagi Edward, kebijakan tersebut semakin menegaskan premis Vltchek. Bisa dilihat bagaimana Jakarta digambarkan dalam berbagai pandang.

Sebetulnya kefasisan Jakarta ini tak hanya berlaku pada warganya saja (semisal kasus penggusuran serta transportasi). Kefasisan Jakarta juga berlaku terhadap daerah lain salah satunya dalam ranah informasi publik.

Ini klise tapi semoga tak memudarkan kebenarannya, bahwa Jakarta adalah magnet bagi masyarakat di luarnya, tak hanya soal lapangan pekerjaan yang berdampak pada berbondong-bondongnya manusia berdatangan, tapi juga informasi.

Kenapa? Mari kitorang jabarkan baik-baik. Jangan lupa kretek dan kopinya

Hampir dua dekade Indonesia hadir dalam gelanggang demokrasi, lepas dari 32 tahun orde Babe, orde yang semua-muanya mengalir pada satu titik, satu pusat. Orde fasis yang berbungkus pembangunan, berbungkus pancasila, berbungkus pemerintah yang amat sentralistis.

Fasisme sendiri menurut KBBI berarti sebuah prinsip golongan nasionalis ekstrem yang identik dengan pemerintahan otoriter.

32 tahun bukan waktu yang singkat. Indoktrinasi yang dijalankan selama itu tak mudah dihilangkan. Secara gampang kitorang bisa temukan bentuk warisan Orde Babe, dari mulai eufemisme hingga sentralisasi. Yang terakhir inilah yang secara ekplisit masih melekat di Ibukota.

Silakan anda ingat-ingat, kapan ada isu besar yang menyita perhatian nasional yang berasal dari daerah lain selain Jakarta? Beta yakin anda pasti memerlukan waktu untuk mengingat hal tersebut. Coba kitorang ubah pertanyaannya. Anda ingat isu besar apa yang berasal dari Jakarta? Dengan gampang kitorang bisa sebutkan: Pro-kontra ojek online, kopi sianida, aksi amatiran teroris di Sarinah, pro-kontra kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga paling kekinian rencana penggusuran cagar budaya Kalijodo. Itu pun jika kita merunut hanya pada waktu kurang dari dua bulan. Ah, betapa Jakarta adalah magnet yang besar. Ia angkuh tak hanya ihwal rejeki, tapi juga perhatian.

Vltchek sempat menyinggung tentang perbedaan kenyataan (reality) dan yang nyata (the real)-nya Zizek, dimana kondisi abstrak bisa begitu mempengaruhi kenyataan sosial, atau sederhananya logika ibukota yang menentukan kenyataan sosial. Yang lain tidak penting, yang penting hanyalah kondisi ibukota, kira-kira begitu yang ingin disampaikan Vltchek. Dari situ kemudian kitorang dapati suatu garis lurus antara perkataan Vltchek dengan realitas yang terjadi.

Kitorang bisa lihat sehari-hari masyarakat di luar Jakarta dipaksa untuk manut pada isu atau informasi yang disediakan ibukota yang jelas tak ada pengaruhnya pada penghidupan mereka. Apa pengaruhnya pelarangan ojek online yang sempat hangat dibicarakan di media itu terhadap masyarakat di Bacan? Toh itu tak membuat harga batu Bacan melonjak. Okelah kalau saja tuntutan tersebut mengenai transportasi publik, itu bagus, bukan malah memperdebatkan transportasi swasta (lalu lupa bahwa kewajiban menyediakan transportasi yang layak itu di tangan pemerintah).

Contoh informasi-informasi yang sebenarnya tak menyentuh substansi yang kemudian dipaksakan kepada masyarakat luar Jakarta untuk terus mengonsumsinya. Benar-benar sial. Dan apa itu kalau bukan fasis?

Lalu muncul keriuhan soal kopi sianida. Seorang perempuan yang meninggal sehabis menenggak kopi bercampur sianida. Kasus itupun mencuat mengambil perhatian pers, bahkan Tempo pun menempatkannya sebagai headline. Ya salam.

Argumentasinya masih sama, apa pengaruhnya kasus tersebut terhadap masyarakat selain drama yang disajikan? Toh ini adalah persoalan pertemanan di mana teman dari korban kemudian menjadi tersangkanya. Lalu masyarakat dibikin heboh dengan pemberitaan terus menerus, dibumbui dengan sedikit aksi drama. Masyarakat di Obi sana dipaksa oleh Jakarta untuk terus mengikuti informasi yang tak penting bagi mereka (dan tak bisa bergeming sebab hiburannya hanya televisi).

Bukannya dalam kaidah jurnalistik terdapat unsur proksimiti – di mana kedekatan georgrafi atau psikologis penerima berita dengan informasi yang diterima menjadi penting? Lalu bagaimana dengan masyarakat di daerah yang tak mempunyai satu kafe pun dihadapkan pada informasi mengenai kafe elit tempat ajang peracunan? Proksimiti dalam bentuk apa yang hendak disampaikan? Mungkin kawan-kawan jurusan jurnalistik bisa memberikan sedikit tanggapan mengenai hal ini.

Ya, memang kitorang punya dunia pers ini masih menyedihkan. Menurut data dari Reporters Without Borders (RSF), peringkat jurnalistik Indonesia pada tahun 2015 berada di urutan 138. Informasi yang menyebar hingga ke pelosok negara ini bermula dari satu titik, sama seperti Orde Babe dulu. Seakan-akan daerah lain tak mempunyai masalah yang patut diangkat. Hanya ibukotalah yang paling penting. Perlu diingat bahwa yang beta maksud disini adalah isu-isu sosial daerah lain yang jarang diangkat secara besar di media-media mainstream.

Dominasi Jakarta dalam memroduksi informasi publik tak ayal akan berdampak pada berbagai segi. Melihat dari pengutamaan informasi yang ditampilkan, seolah-olah permasalahan Jakarta dianggap sebagai permasalahan Indonesia. Pemilihan kepala daerah Jakarta menjadi santapan masyarakat luar Jakarta. Bukankah itu fasis? Selain itu juga berdampak pada tertutupnya isu-isu daerah yang semestinya lebih penting untuk diketahui.

Pergulatan masyarakat daerah dengan korporasi besar tak pernah mendapat tempat sebagai perhatian nasional. Bagaimana perjuangan ibu-ibu di Rembang yang tak habis-habisnya melawan pabrik semen. Korporasi yang merusak lingkungan hidup masyarakat serta mematikan lahan kerja mereka, sebab pemberlakuan pabrik semen pasti akan berdampak pada pasokan air terhadap sawah-sawah mereka. Apakah pernah menjadi isu nasional?

Tak hanya itu, kitorang juga bisa kemukakan perampasan ruang produksi petani di Sulawesi Tengah, di mana perjuangan mereka tak mendapat perhatian nasional. Perlawanan yang sunyi. Terlampau sunyi hingga kalah dengan kopi sianida, dengan aksi pesohor haji  yang ditangkap karena hendak bermain-main dengan kemaluan seorang bocah. Banyak lagi aksi perlawanan masyarakat terhadap korporasi yang kemudian menjadi bisu sebab hulu informasi digenggam oleh ibukota, oleh kelas menengah yang kadung mabuk dengan keangkuhan hingga memerlukan hiburan berupa drama yang menye-menye.

Aksi perlawanan masyarakat suatu daerah yang seharusnya menjadi refleksi bagi masyarakat daerah lain dalam menuntut haknya, seakan tak diberi ruang oleh media yang mayoritas bertempat di Jakarta.

Jakarta bukan tak punya masalah yang menyangkut kebijakan yang menguntungkan korporasi serta menindas warganya, yang bisa melecut perlawanan masyarakat. Anda mungkin pernah dengar rencana reklamasi 17 pulau di utara Jakarta serta pembangunan Giant See Wall. Kebijakan yang berdasar pada alasan bahwa Jakarta kekurangan lahan itu kenapa tak pernah disentuh oleh media mainstream?

Sungguh aneh manakala Jakarta diangggap kekurangan lahan di mana pembangunan properti serta mal-mal terus dilangsungkan. Ah ya, beta lupa bahwa Jakarta memang fasis terhadap warganya. Aneh memang, di kala Jakarta memroduksi informasi yang tak penting-penting amat, ia juga tak memberi panggung terhadap permasalahan urgensi mengenai lingkungannya –  permasalahan substansial kotanya.

Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa hal tersebut terjadi?

Pola pembangunan yang serampangan mungkin menjadi salah satu penyebabnya, dimana Jakarta menampung segala urusan bangsa ini. Di negara-negara maju kategorisasi kota berjalan sesuai di mana ekonomi, politik, industri, terbagi-bagi dalam beberapa kota, tidak terpusat seperti Jakarta. Alhasil segala hal menyangkut republik ini bermula dari Jakarta, dari mulai ekonomi, politik, hingga hal-hal yang tak penting bermula dari sini.

Jakarta menyerap habis perhatian nasional. Maka jangan heran jika Vltchek memberikan stereotip tersebut. Kota fasis yang sempurna; baik dalam hal transportasi juga dalam hal informasi, baik kepada warganya maupun kepada warga daerah lain.

About the author

Anak Ternate yang merasa lebih mudah mengutarakan sesuatu lewat jari tinimbang mulut. Lulusan Adm. Negara yang lebih kenal Pram ketimbang Henri Fayol. Bisa disapa di line : @risalsyam