Tulisan ini berawal dari obrolan santai saya dengan budayawan Ipunk Urakan. Saat itu di depan kami tergeletak sebuah buku berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965, karya almarhum Wijaya Herlambang. Buku tersebut secara gamblang menjlerentehkan fakta menyangkut legitimasi pelanggaran HAM terhadap anggota PKI atau yang dituduh sebagai PKI pada peristiwa 65/66. Obrolan tentang buku tersebut berlanjut ke arah HAM itu sendiri, dan tulisan ini adalah tindak lanjut dari bincang santai tersebut. Dan kebetulan esai ini ditulis bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia menjadi isu yang masif dibicarakan semenjak berakhirnya perang dunia kedua, seiring berkembangnya kesadaran akan hak-hak untuk hidup dan menjalaninya, juga berbagai peristiwa kemanusiaan yang kian gencar.

The Universal Declaration of Human Right atau DUHAM sendiri diproklamirkan pada tahun 1948. Namun HAM mencapai jalan puncaknya ketika Deklarasi tahun 1993 di Wina, Austria, di mana pada deklarasi di tersebut terjadi laku kompromi dari visi negara barat terhadap negara-negara berkembang, juga diterimanya dua unsur yakni mengenai hak sipil dan hak politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Di Indonesia sendiri pintu gerbang HAM baru terbuka lebar ketika runtuhnya rezim Soeharto, tepatnya pada tahun 1999 Indonesia mempunyai dasar hukum atas hak asasi manusia, yakni UU no. 39 tahun 1999. Lepasnya tirani yang mengekang selama 32 tahun membuahkan riuhnya tuntutan atas hak-hak dasar manusia, sebagaimana HAM yang merupakan anak kandung humanisme universal. Langkah selanjutnya dari undang-undang tersebut kemudian dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau kita kenal dengan Komnas HAM.

Berakhirnya Orde Baru bukan berarti tragedi pelanggaran HAM juga mencapai titik sudahnya. Berbagai peristiwa dari mulai pembunuhan atas nama kedaulatan seperti di Papua dan Aceh masih terjadi, atau peristiwa Talangsari, terbunuhnya aktivis HAM, Munir, dan yang baru-baru ini terjadi adalah aksi pengecut yang dilakukan sekelompok orang yang menjadikan Salim Kancil sebagai korban. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa pekerjaan melindungi hak asasi manusia mempunyai tantangan yang sangat berat. Hal tersebut dibuktikan dengan gencarnya aksi-aksi pelanggaran HAM, mulai dari aksi kamisan ibu-ibu dari anak korban penculikan Orba yang terinspirasi dari aksi Plaza The Mayo di Argentina, berbagai diskusi mengenai keberlangsungan HAM di Indonesia, dan tentunya masih banyak lagi.

Sejujurnya, jika pembaca jeli dengan paragraf di atas tentu akan menemukan suatu kejanggalan; bukankah dari isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia selalu berorientasi pada kekerasan fisik? Namun saya memaklumi jika pembaca tidak menemukan kejanggalan itu. Sebab di negara kita ini pelanggaran HAM selalu identik dengan tragedi pembunuhan – jika  genosida terlalu kasar untuk disebutkan, atau apapun tentang kehilangan nyawa. Padahal HAM itu tidak selalu tentang kekerasan fisik, lebih dari itu, dan esai ini bermaksud untuk mencoba mengkaji ihwal HAM yang disempitkan itu.

Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa esai ini tidak mengkategorisasi tragedi. Setiap tragedi mempunyai ironi. Tidak juga menganggap bahwa penentangan terhadap ‘tragedi HAM bersifat fisik yang vulgar’ sebagai suatu simplifikasi. Tidak. Esai ini hanya untuk membuka kesadaran kita akan tragedi HAM yang lain, yang tidak selalu tembak-menembak, menusuk, menculik, atau meracuni.

Dan untuk membahas hal di atas itu, kita mulai dengan poin-poin dalam UU no. 39 tahun 1999.

Pada esai sebelumnya saya mengatakan, dan kita semua tentu tahu, bahwa negara dibentuk untuk menjamin segala sesuatu menyangkut masyarakatnya dari mulai pangan hingga keamanan. Pada pasal 9 poin 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Dari poin tersebut kita bisa menemukan sebuah anomali dalam perjuangan hak asasi manusia, di mana HAM tidak saja tentang mencegah penyiksaan atau penculikan, tetapi masyarakat yang hidup dalam taraf kehidupan yang tidak layak pun disebut sebagai pelanggaran HAM. Dan tebak siapa pelakunya? Ya, negara.

Untuk mengkajinya lebih dalam lagi, mari kita bedah satu-satu substansi dari poin di atas.

Dalam peningkatan kehidupan jelas sangat berkaitan dengan lembaga pendidikan, bahwa perubahan paling fundamental dari suatu negara harus dimulai dari dunia pendidikan. Lembaga pendidikan tak ubahnya kuil bagi pendidik peradaban. Dari situ kita bisa paham bahwa pengetahuan mempunyai peran penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

Syahdan, berapa kali kita mendengar  berita tentang bobroknya dunia pendidikan kita. Dari mulai akses ke sekolah yang sudah seperti Ipunk mencari cinta, terjal dan curam, sampai harus bergelantungan pada seutas tali di atas derasnya sungai. Itu baru satu contoh dari satu indikator. Belum soal infrastruktur sekolah atau ketersediaan buku, dan yang paling krusial adalah biaya pendidikan yang makin tak masuk akal. Semua itu adalah jelas kewajiban negara, bagaimana masyarakat bisa mendapati pendidikan yang layak, yang murah, dan yang merata. Tentu saja jika negara tidak bisa menepati itu jelas negara acuh dan gagal terhadap tugasnya, dan sekaligus terhadap hak asasi manusia.

Pada pasal 12 termaktub, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”  Lalu kenapa dengan maraknya fakta tentang bobroknya dunia pendidikan tak pernah atau jarang sekali diteriakan oleh para aktivis HAM? Padahal jika masyarakat sadar akan hak-hak dasarnnya tentu negara akan kelabakan dengan tuntutan hak atas pendidikan ini. Dan sektor inilah dasar dari segala tujuan revolusi mental yang diagungkan itu. Toh negara sendiri yang membuat UU-nya. Dan negara tak bisa berlaku PHP, cukup Fajar Martha saja.

Mirisnya dunia pendidikan yang sunyi oleh tuntutan atas nama HAM inilah yang kemudian mendukung argumen bahwa konsep HAM telah dipersempit.

Selain berbicara tentang pendidikan dalam kerangka peningkatan taraf hidup masyarakat, tentu musykil untuk tidak membahas ihwal kesehatan.

Data dari kementerian kesehatan Republik Indonesia memaparkan angka kekurangan gizi sampai tahun 2013 mencapai hampir 20%, angka tersebut tidak menutup kemungkinan bertambah seiring krisis ekonomi yang menimpa Indonesia di awal-awal pemerintahan Jokowi. Angka tersebut menurut saya sudah menghawatirkan, bagaimana hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan yang layak terganjal pada jauhnya rumah sakit, kurangnya tenaga kesehatan, tidak tersedianya obat-obatan yang memadai, atau mahalnya biaya kesehatan. Bukankah hal itu adalah hak setiap manusia untuk mendapatkan kesehatan yang baik? Untuk meningkatkan taraf kehidupan tentu kesehatan merupakan faktor krusial. Bagaiaman mau Revolusi Mental kalau perut masih keroncongan? Bagaimana bisa mencapai taraf kehidupan yang layak kalau berobat saja butuh perjalanan ber-jam-jam? Lalu jika negara tak mampu menunaikan kewajibannya atas hak dasar manusia itu, lantas apa artinya kalau bukan pelanggaran terhadap hak asasi, hak atas terpenuhinya kesehatan? Tak perlu menusuk untuk merayakan pelanggaran ham, cukup persulit saja akses kesehatan maka tragedi ham akan berlangsung dengan ironi yang senyap.

Dari kedua contoh di atas kita sudah menemukan fakta bahwa pelanggaran dilakukan setia hari oleh negara, dilaksanakan dengan sunyi, tanpa tekanan tuntutan yang masif dari masyarakat. Berikut contoh yang mungkin lebih tak terpikirkan oleh para pemerhati HAM.

Hak asasi manusia berlaku untuk seluruh umat manusia, tak peduli warna kulit, bahasa, atau bangsa. Selain itu HAM juga mengakomodir hak-hak dari masyarakat yang rawan terhadap diskriminasi, seperti kaum disabilitas. Seperti pada pasal 41 menyebutkan “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”  Kaum disabilitas yang paling riskan mendapati perlakuan diskriminasi, tak hanya oleh masyarakat bahkan oleh negara sekalipun. Kita perhatikan saja dalam aspek pelayanan publik, kerapkali kita dapati para disabilitas ini tidak memperoleh kemudahan, dari mulai transportasi hingga pada wilayah publik lainnya. Kurangnya fasilitas yang mendukung para disabilitas ini jelas melanggar pasal yang sudah saya jelaskan tersebut.

Pelanggaran HAM yang dilakukan setiap hari ini tak banyak diperhatikan oleh kita. Contoh yang saya sampaikan merupakan sebagian kecil, saya belum membahas tentang hak para pekerja, hak anak-anak, hak pejalan kaki, atau hak mencintai kepemilikan pribadi.

Semua itu adalah bagian dari hak asasi manusia, dasar dari kehidupan manusia. Kita sekaan-akan lupa dengan hal-hal kecil yang justru terjadi setiap hari, seakan terlupakan oleh tragedi HAM yang lebih besar, sehingga makna ham sendiri menjadi sempit. Hal tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Padahal HAM tidak hanya hadir ketika suatu tragedi telah terjadi, dan sejujurnya hakikat HAM sendiri adalah sebagai alat mencegah tragedi bukan justru memperingatinya.

About the author

Anak Ternate yang merasa lebih mudah mengutarakan sesuatu lewat jari tinimbang mulut. Lulusan Adm. Negara yang lebih kenal Pram ketimbang Henri Fayol. Bisa disapa di line : @risalsyam