Oleh Fuad Ali Murtadha*

Mungkin hanya Indonesia yang memiliki jadwal peringatan paling padat setiap bulannya. Mulai dari hari ulang tahun suatu badan, hari mengenang tragedi, hari penyakit, hingga hari sakral keyakinan, nasional maupun internasional. Di antara hari-hari peringatan tersebut, terdapat Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan salah satu hari yang diperingati. Bicara Hari Kebangkitan Nasional, maka tak lepas dari segi filosofis dan historisnya.

Dahulu sebelum ada yang namanya bangsa Indonesia, sudah ada bangsa-bangsa yang didominasi oleh kerajaan-kerajaan. Sebut saja bangsa Batak, Minang, Jawa, Sunda, Dayak, Bugis, Mandar, Ambon, hingga Asmat di Papua. Secara struktur sosial mereka sebetulnya sudah sejahtera dengan sistem serta konstitusi yang mereka sepakati. Namun dengan kesadaran atas kesamaan sebagai bangsa terjajah, mereka lebih memilih membunuh ego dalam dirinya untuk kemudian menyatu bersama bangsa-bangsa lain ketimbang mengekor pada ambisi untuk mendominasi. Mereka seakan tak peduli dengan perbedaan ras dan keyakinan sukunya untuk menyatu bersama menjadi bangsa Indonesia. Proses sejarah inilah yang dianggap sebagai awal mula kebangkitan bangsa. Maka dari itu peringatan hari kebangkitan nasional menjadi penting untuk diwariskan kepada generasi penerus.

Di awal kemerdekaan Indonesia, Mohammad Hatta memberi usulan penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal itu dipilih atas dasar mengenang hari lahirnya gerakan Budi Utomo yang pernah berjuang dalam mengusir penjajah. Tapi itu awal mula cacat historisnya, yang akan saya paparkan di bawah.

Pertama, keanggotaan Budi Utomo didominasi oleh kaum priyayi Jawa (darah biru), tak pernah ada satu pun pribumi biasa yang termasuk di dalamnya. Kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda dan bahasa Jawa kromo inggil. Bahasa Belanda jelas bukan bahasa bangsa Indonesia. Bahasa Jawa pun hanya merepresentasikan bangsa Jawa. Itu pun tidak semua Jawa, hanya yang menggunakan jawa kromo inggil saja. Ketiga, gerakan Budi Utomo hanya sebuah gerakan sektoral yang didesain untuk mengusir dan melawan penjajah belanda secara fisik. Tidak ada gagasan, doktrin, atau pedoman yang mewariskan nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Hanya berupa perlawanan atas penjajahan saja.

Keempat, gerakan Budi Utomo sudah bubar bertahun-tahun sebelum kemerdekaan. Usia yang tidak subur, tak ada regenerasi, menunjukkan bahwa ia bukan organisasi yang patut ditiru. Meskipun harus diakui gerakannya menjadi salah satu faktor pelecut kemerdekaan Indonesia. Memang Budi Utomo tidak mengusung semangat kebangkitan bangsa, tapi semangat kedaerahan Jawa belaka.

Sebelum lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, sudah ada organisasi yang berdiri yaitu Syarikat Dagang Islam (lalu berganti menjadi Syarikat Islam/SI) yang lahir 16 oktober 1905 di Solo dengan prinsip dan semangat kebangsaan. Bahkan pada kongres nasional SI di Bandung tahun 1916, ia sudah meminta dan mendesak pergerakan kemerdekaan dengan tujuan perlunya pemerintahan sendiri. Sedangkan desain gerakan Budi Utomo belum sejauh itu. Begitu pula dengan Nahdlatul Ulama (1926) dan Muhammadiyah (1912) yang jelas mengklaim kebangsaan Indonesia sebagai asas perjuangannya. Ketiga organisasi tersebut pun tersebar di banyak daerah, tidak hanya di Jawa Timur atau di Surabaya saja.

Lalu apa alasan Hatta mengusulkannya? Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kehati-hatian hendak merawat negara baru tersebut sampai mencapai titik stabilnya. Beliau lebih memilih organisasi yang sudah mati agar tidak muncul kecemburuan sosial, tidak ada yang diistimewakan, atau dianakbungsukan, mengingat bahwa usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda. Itulah strategi Hatta memastikan segala potensi konflik di awal kemerdekaan dapat terhindarkan. Mengapa ada potensi konflik? Berbagai perkumpulan memiliki klaim yang sama soal “jasa” pergerakan untuk membangkitkan kesadaran tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebuah nation! Terbukti pula dari kedewasaan SI, NU, Muhammadiyah, dan gerakan lainnya untuk tidak menolak keputusan Hatta, tentunya atas dasar kesamaan sejarah untuk melebur menjadi satu bangsa.

Maka dari uraian di atas, kita bisa berasumsi bahwa esensi hari kebangkitan bangsa ialah persatuan dan kemandirian. Bagaimana kemudian seluruh bangsa yang sudah ada rela melebur menjadi bangsa Indonesia dengan menanggalkan seluruh egoisme dan fanatisme. Tak pelak, setiap bangsa tersebut sudah memiliki sistem dan pengalokasian sumber daya alam (air, bumi, tanah) untuk menunjang ekonomi pribadi, kemudian menyepakati pemerintahan sendiri untuk mengelola seluruh apa yang mereka sudah hasilkan bertahun-tahun demi kesejahteraan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Tapi bagaimana kondisi peringatan itu hari ini?

Masih hangat di benak kita saat parlemen terpecah menjadi dua kubu yang masing-masing melambangkan Indonesia, mengklaim bahwa dirinya lebih dominan demi melicinkan kepentingan partai di belakangnya. Koalisi-koalisi busuk itu kini masih ada, dan masih berusaha merebut kuasa atas eksekutif dalam akses terhadap sumber daya alam, hanya saja tak kasat mata. Para elite parpol membabi buta mengatasnamakan Pancasila, dengan menggandeng ormas sebagai basis massa. Pengusaha mulai berganti seragam politisi, membentuk partai atas dasar demokrasi, mengadopsi ideologi dengan menginjak esensi.

Ramadhan kali ini terulang lagi, sidang ishbat jadi hulu berita. Persoalan memastikan kapan umat Islam berpuasa. Kementerian agama mulai sibuk bekerja. Tapi itu hanya cuap-cuap kata. NU dan Muhammadiyah bertengkar siapa yang layak dipercaya. Hawa konflik horizontal mulai terasa. Berperan menjadi ulama sementara, dan pasca Ramadhan seolah tugas mereka berhenti seketika. Tanpa berpikir bahwa hilal bukan hanya menentukan bulan puasa, tapi penting pada setiap bulan di kalender Hijriyah.

Ketika para kelas elite dan menengah tak lagi diharapkan, mahasiswa sebagai generasi penerus dianggap mampu mengubah status quo dengan modal persatuan. Tunggu, mahasiswa mana? Mahasiswa yang masih sibuk mengasah intelektualnya dalam organisasi di kampus, tapi juga sibuk mengutuk organisasi lain yang berbeda bendera dengannya? Mahasiswa yang berusaha mendominasi struktur jabatan di kampus hanya untuk bersimpuh di hadapan para elit untuk mendonorkan kekayaannya? Mahasiswa yang mengaku berideologi kiri, meludahi kapitalisme dengan orasi sana sini, tapi menjadi budak para kapitalis setelah tali toga dipindah ke kiri? Atau bahkan mahasiswa yang tampil prima di ruang kuliah, lulus dengan IPK luar biasa, undangan beasiswa tumpah ruah, tapi enggan menoleh masyarakat kelas bawah? Ahh, sudahlah..

Masyarakat Indonesia sudah lupa bahwa esensi kebangkitan bangsa yang pertama adalah persatuan yang termaktub dalam sila ketiga pancasila. Kalau kemarin Jakarta sibuk dengan isu SARA di Pilkada, berlomba mencobloskan calon nomor dua ke penjara atas tuduhan penodaan agama. Mengapa saat Soekarno mengatakan “Islam Sontoloyo!”, tak ada satu pun ormas Islam yang berani menganggap Soekarno menista agama? Itu karena kedewasaan menjaga persatuan di antara sesama bangsa.

Lalu esensi kedua soal kemandirian bangsa. Kita perlu menoleh sejarah bahwa Soekarno saja, selama 20 tahun hingga akhir masa kekuasaaannya, masih berpikir untuk tetap mencurigai adanya potensi intervensi asing atas upaya memandirikan bangsa. Pembangunan memang masih belum terasa, tapi bangsa Eropa imperialis takut sekaligus salut atas kualitasnya, hingga mereka putus asa untuk mengeruk sumber daya lewat jalur investasi. Jalur kudeta jadi senjata terakhir. Soekarno-lah tumbal skenario asing yang membuat Indonesia menjadi ladang eksploitasi negara-negara dunia pertama. Lima rezim berganti tak mampu mencabut akar ketergantungan terhadap investasi asing dalam pembangunan infrastruktur. Kalau dahulu musuh besar kita ialah penjajah belanda, hari ini musuh kita adalah korporasi internasional. Kelas elite dengan kekuatan wewenang dan modal yang seharusnya berperan aktif memerangi malah tergiur menjadi raja-raja kecil yang mengeruk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan koleganya. Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan negara yang mengatakan bahwa bumi, air, tanah harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, hanya menjadi macan di atas kertas.

Sebagai contoh soal Freeport, kalau memang rezim hari ini berniat untuk mengusir investasi asing, maka banyak langkah yang bisa dilakukan secara bertahap. Pertama, tahun ini MoU berakhir dan harus diterbitkan MoU yang baru. Seharusnya pemerintah sekarang menaikkan kembali divestasi kita menjadi 51% dari 30% saat diubah oleh rezim sebelumnya, meskipun investor asing pasti enggan untuk melakukan divestasi. Kedua, dengan tegas pemerintah menutup perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021. Ketiga, mulai membangun semacam smelter di dalam tambang Freeport, karena alat produksi akan ditarik sepenuhnya. Keempat, memerintahkan para lulusan dan ahli Indonesia yang belajar atau bekerja di luar negeri dengan gaji yang proporsional untuk membangun kembali Freeport demi kesejahteraan tanah Papua dan bangsa Indonesia.

Dari sekian tahap di atas, adakah yang sudah dilakukan? Atau sudah adakah niat tersebut terbesit di benak mereka? Kalau tidak ada, berarti memang pemerintah sama sekali tidak punya iktikad baik untuk memandirikan bangsa sesuai dengan esensi kebangkitan nasional.

Peringatan sakral kebangkitan bangsa kini mulai tereduksi, warisan peringatan tersebut tak lagi menjadi momen rekonstruksi prinsip dan sejarah yang mengingatkan pada dua esensi tersebut, namun hanya sebuah seremonial belaka. Bahkan ucapan dan gambar sudah dianggap cukup memperingati keluhurannya. Maka dengan ini harus kita akui bahwa warisan esensi kebangkitan nasional kini sudah layak dioper ke dalam museum, karena telah usang dan hanya menjadi fosil sejarah. ♦

* Fuad Ali Murtadha, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional. Tulisannya yang lain pernah terbit di Spätkapitalismus. Dapat dikontak di @moertadha.

About the author

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional yang meminati kajian politik identitas dan lingkungan.

Related Posts