Isu lingkungan hidup sudah menjadi kesadaran seluruh negara di dunia. Kesadaran itu dimulai dari sebuah tulisan berjudul “Silent Spring”  pada tahun 1962. Rachel Carlson, sang penulis itu bercerita tentang dampak buruk “Revolusi Hijau”, sebuah sebutan untuk kemajuan industri pertanian era modern. Penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya bahkan dapat mengancam hidup manusia secara sangat menakutkan. Musim semi menjadi sunyi dari kicauan burung hanya karena sebagian besar populasinya telah hilang akibat endapan pestisida di tubuhnya. Itu sebabnya ia menjuduli karyanya itu Silent Spring (Musim Semi Sunyi).

Belum lagi industri energi fosil. Pencemaran akibat tumpahan minyak dan penyebab lainnya juga menjadi kekhawatiran. Itu sebabnya, kurang lebih dua puluh juta rakyat Amerika Serikat pernah mengadakan pertemuan akbar pada tahun 1970 untuk mengumumkan komitmen menjaga bumi. Hari itu diabadikan menjadi Hari Bumi, 22 April.

Dua tahun kemudian, tepatnya 5 Juni 1972 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan forum bernama “International Conference on Human Environment” (atau Konferensi Internasional tentang Lingkungan Manusia). Konferensi tentang lingkungan hidup sedunia di Stockholm, Swedia itu memunculkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di kemudian hari.

Pada prinsipnya semua isu lingkungan sangat terkait dengan persoalan industri dan bahan bakunya. Industri tiba-tiba menakutkan lantaran memaksa manusia memasuki masa depan yang kering dan serba kekurangan. Salah satunya adalah energi.

Energi

Energi merupakan isu besar dalam pembangunan berkelanjutan. Dunia hingga saat ini bergantung kepada energi fosil. Sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui sehingga pada waktunya nanti akan kian berkurang dan akhirnya akan habis. Keadaan ini memunculkan gagasan tentang energi terbarukan.

Perkara energi terbarukan seharusnya dapat menjadi pilihan bagi semua negara. Tidak ada alasan untuk menyimpan kekhawatiran akan kehabisan energi karena mengikuti alur logika di atas. Berdasarkan hukum kekekalan energi bahwa di alam ini energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ini berarti bahwa di alam raya ini sangat banyak sumber energi yang tersedia. Celakanya, penguasaan energi berada di tangan industri di berbagai negara maju.

Keadaan ini menyebabkan tersendatnya upaya untuk melahirkan inovasi baru di bidang energi. Mungkin saja banyak hasil riset mutakhir yang menemukan sumber-sumber energi baru. Teknologi untuk mengolah sumber-sumber energi tersebut seyogianya dapat dipergunakan bagi keperluan publik dan pelayanan publik. Selain murah, juga makin memungkinkan mempermudah proses pemerolehannya. Namun mengapa tidak dapat dinikmati hingga saat ini?

Politik Energi

Industri selalu berhubungan dengan politik karena persoalan anggaran. Tidak jarang pemerintah di suatu negara tersandera untuk suatu inovasi teknologi hanya karena persoalan anggaran. Semua itu memiliki korelasi dengan ketergantungan negara terhadap industri dan para pelaku industri atau dunia usaha (korporasi).

Anthony Giddens, yang mengemukakan konsep “jalan ketiga”, menjelaskan hubungan antara negara dan korporasi atau dunia bisnis, serta kekuatan masyarakat sipil bahwa pengaruh politik negara — baik yang berhaluan kapitalisme maupun sosialisme — telah mengalami pergeseran. Penguasaan negara mencakup urusan Sumber Daya Alam (SDA) kini telah mendua, antara otoritas politik negara dengan korporasi dan kelompok pemilik modal atau penguasa perdagangan. Ini menyebabkan posisi masyarakat menemui jalan buntu sehingga membutuhkan kekuatan baru untuk memperoleh derajat keamanan, kepastian, dan kenyamanan masa depan.

Upaya mengantisipasi kelangkaan energi adalah memperkuat kembali basis otoritas politik dengan dukungan publik dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ada. Begitu juga harus mampu menaikkan posisi tawar untuk meregulasi sistem permodalan dalam pengelolaan SDA dan energi.

Selain itu, di level internasional negara-negara berkembang mengalami ketergantungan dengan energi fosil kepada negara-negara maju dari segi modal, tenaga ahli, dan teknologi. Negara-negara berkembang hari ini belum sadar bahwa tantangan energilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi punah atau tidaknya suatu negara. Nahasnya, sebuah kesepakatan KTT di atas hanya lahir sebagai wacana yang tak kunjung direalisasikan karena dinamika politik belaka. Di samping itu, atas kepentingan keberlanjutan industri para negara maju, negara-negara yang mulai bangkit memperbaiki pengelolaan SDA dan energi agar tak ketergantungan kemudian seolah dimusuhi melalui embargo, memutus hubungan bilateral, menciptakan konflik, dsb. Sehingga semangat itu dengan perlahan akan pudar dan negara-negara berkembang tak akan siap menjawab tantangan masa depan. Padahal, ketika negara-negara berkembang bangkit keluar dari ketergantungan, maka di saat itu pula krisis akan melanda negara-negara maju.

Dengan demikian, kemauan politiklah yang sesungguhnya menjadi pangkal dari kebuntuan yang dirasakan. Bukan kelangkaan dan ancaman habisnya energi di bumi akibat kian menipisnya cadagan energi fosil. Jadi, kelangkaan energi sesungguhnya adalah kelengahan atau kebodohan. Apa sebabnya? Alam ini sudah menyiapkan energi yang siap dilipatgandakan, siap untuk diperbaharui. Hanya menunggu political will pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa selain perlu political will pemerintah di negara berkembang yang kaya SDA itu, juga perlu kemandirian politik dan kedaulatan energi. Kalau suatu negara tidak memiliki kemandirian politik dan kedaulatan energi dalam pengertian yang sesungguhnya maka isu kelangkaan atau krisis energi wajar dialami negara dan warganya. ♦

Sumber bacaan

Azis, Iwan J., dkk., editor). 2010. “Pembangunan Berkelanjutan; Peran dan Kontribusi Emil Salim.” Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Giddens, Anthony. 1999. “The Third Way (Jalan Ketiga; Pembaharuan Demokrasi Sosial)”. Gramedia, Jakarta.

Odum, Eugene P. 1971. “Fundamental of Ecology”. WB. Saunders Company, Philadelphia.

About the author

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional yang meminati kajian politik identitas dan lingkungan.