Pada 6 Desember lalu, Donald Trump mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, ia akan menjadikan Amerika Serikat negara pertama yang mendaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Yerusalem — kota keramat bagi Yahudi, Kristen, dan Muslim — telah lama menjadi titik kulminasi dalam upaya negosiasi dua negara antara Israel dan Palestina. Israel telah menganeksasi seluruh wilayah Yerusalem sejak Perang Enam-Hari pada 1967, dan mengklaim the undivided city sebagai ibu kotanya. Sedangkan Palestina, menganggap bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka. Pendekatan historis dan teologis tersebut yang merawat konflik antara kedua negara.

Isu ini menjadi bagian dari pemenuhan janji kampanye terhadap kalangan konservatif yang menjadi basis pemilihnya. Trump belum menjelaskan secara rinci alasannya mengambil keputusan yang penuh risiko ini. Mungkin bagi Trump hal ini tidak akan mempengaruhi kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator konflik Israel-Palestina, atau dia sedang menyiapkan sebuah strategi politik dengan mengorbankan isu ini bagi kepentingan politiknya yang lebih jauh. Meskipun langkah ini bukan yang pertama bagi presiden Amerika Serikat untuk mengorbankan cita-cita upaya damai dalam bingkai politik domestik yang terjalin antara Amerika Serikat-Israel, tapi ini adalah keputusan yang sangat riskan semenjak Amerika Serikat mengambil keputusan sebagai mediator upaya damai pada tahun 1995.

Dengan menyatakan klaim atas ibu kota Israel, Amerika Serikat telah menyingkirkan orang-orang Palestina, dan menggugurkan seluruh upaya jalan damai yang selama ini sedang ditempuh, termasuk oleh Amerika Serikat sendiri sebagai mediator. Pernyataan Trump menjauhkan impian atas status final Yerusalem.

Tentu seruan Trump ini seperti yang sudah-sudah: provokatif, anti-strategis, dan menyimbolkan ketidaksukaannya dengan Islam.

Munculnya gagasan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem telah mendapat tentangan dari banyak kalangan karena akan membawa konflik baru. Bagi kalangan Islam sendiri, Yerusalem menjadi tempat keramat dan pemindahan ibu kota Israel akan membawa konsekuensi logis bagi keberlangsungan umat Islam secara umum dan Palestina pada khususnya.

Kenapa Trump Menyatakan Itu?

Sepuluh hari sebelum Donald Trump menempati posisinya, Sheldon G. Adelson datang ke Trump Tower untuk bertemu dengannya. Dalam pertemuan privat itu, Adelson — miliarder, pemilik kasino dan salah satu pendonor dari Republik — memanggil seorang kawan lama, Morton A. Klein, melaporkan bahwa Trump memberitahunya agar pemindahan Kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi prioritas utama.

“Dia sangat senang, sama seperti saya,” kata Klein, Presiden dari Organisasi Zionis Amerika, kelompok pendukung Israel garis keras. Saya kutip dari The New York Times. “Ini adalah sesuatu yang ada di hati dan jiwanya,” tambah Klein.[i]

Kedua orang itu telah menanti hampir satu tahun, namun pada Rabu lalu, Trump berdiri di depan lukisan George Washington, mengumumkan bahwa ia secara formal menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel, dan berupaya memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. “Sementara beberapa presiden sebelumnya menjadikan ini sebagai janji utama kampanye mereka, mereka gagal memenuhinya. Hari ini, saya memenuhi janji itu,” tandas Trump.

Bagi Trump, status Yerusalem selalu dalam bingkai politik yang krusial, alih-alih dilema-diplomatis. Menghadapi kalangan Evangelis dan pendukung pro-Israel seperti Sheldon Adelson, atau berhadapan dengan sekutunya dan pemimpin-pemimpin Arab, Trump lebih memilih berjalan bersama para pendukungnya.

Menurut Barbara Usher, keputusan Trump ini “bukan merupakan bagian dari strategi Timur Tengah yang lebih luas.” Keputusan ini bisa jadi hanya sebagai pemenuhan janji kampanye Trump kepada para pendukungnya.

Peran Para Lobbyist

Dalam undang-undang tahun 1995, presiden bisa memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem, kecuali atas alasan keamanan, ia dapat menolak atau menyetujui keputusan, yang mana perlu diperbaharui tiap enam bulan sekali. Pada kesempatan pertama Trump menerima isu ini pada Juni, ia dengan percaya diri menandatangi pakta tersebut. Berbeda misalnya seperti saat ia menghadapi isu nuklir dengan Iran, ia perlu berlaku kompromis terlebih dahulu meskipun pada akhirnya membatalkannya.

Pada waktu itu, menantunya, Jared Kushner, yang memimpin upaya damai Israel-Palestina, mengatakan bahwa memindahkan kedutaan besar akan mencekik upaya pemerintah yang telah terbangun di kawasan.

Adelson dan pendukung Israel lainnya sangat frustasi. Dia menekan Trump pada saat jamuan makan malam Oktober lalu di Gedung Putih. Saat itu Adelson juga menyertakan Stephen K. Bannon, yang mendukung upaya pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat. Adelson dan koleganya adalah pendonor utama kepada kelompok-kelompok pro-Israel, dan dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Adelson memanfaatkan usaha kasinonya untuk mendorong Partai Republik dalam isu ini.

Sejak kampanye Trump di bursa calon presiden Partai Republik, Trump sudah mendekati Sheldon Adelson untuk meminta bantuan finansial. Pada Maret 2016, Donald Trump sudah berseloroh menjadi sahabat Israel, menjelaskan kepada kelompok lobbyist pro-Israel (The American Israel Public Affairs Committee): “Kita akan memindahkan kedutaan ke tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi, Yerusalem.” Adelson merasa terenyuh dan ia mendonasikan $20 juta untuk mendukung Donald Trump, dan sekitar $1,5 juta lainnya untuk kepentingan Partai Republik lainnya.

Sejak Trump mengisi kursi kekuasaan, Adelson telah menjalin komunikasi dengan Trump secara reguler, melalui telepon atau bertemu di Gedung Putih, mendorong Trump agar segera merelokasi kedutaan besar Amerika Serikat.

Selain kelompok lobbyist Yahudi, ada kelompok lain yang merayu Trump agar memindahkan ibu kota Israel, yakni kelompok Kristen-Evangelis. Kelompok ini mendorong agar isu pemindahan kedutaan besar menjadi prioritas utama. Presiden Clinton, Bush, dan Obama selalu urung menjalankannya dengan menandatangani hak penolakan tiap enam bulan. Alasannya, mereka takut akan mengguncangkan stabilitas dan keamanan kawasan. Laueie Cardoza-Moore (pendiri dan presiden Proclaiming Justice to The United Nations) memuji Trump karena berani berbeda, dan menyatakan lobi-lobi yang dilancarkan pihaknya selama ini menuai keberhasilan. Di bagian lain opini, Laueie mengemukakan argumen teologis untuk mendukung keputusan Trump — argumen khas Zionis Kristen.[ii]

Konsekuensi Dinamika Poliitik

Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lama. Konfllik ini berawal ketika Bangsa Yahudi mulai mendiami wilayah Palestina pada 1948. Konflik ini mulai muncul ketika Majelis Umum PBB, mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi tiga bagian yaitu: wilayah Arab Palestina, wilayah Israel, dan Yerussalem sebagai wilayah yang dikelola oleh Dunia Internasional.

Berdasarkan resolusi 181 yang dikeluarkan oleh PBB, bangsa Yahudi kemudian mengambil langkah berani untuk memproklamasikan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 sebagai negara merdeka, dan diakui oleh Dunia Internasional, dengan wilayah teritorial yang ditentukan oleh United Nation Partition Plan[iii]. Sejak berdirinya negara Israel ini, para orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia mulai berdatangan ke tanah Palestina.

Sejak Israel merdeka, berbagai resolusi dan kesepakatan internasional banyak yang dilanggar oleh Israel. Pengumuman Trump soal Yerusalem merupakan ujian baru bagi masalah Israel-Palestina. Setidaknya, ada reaksi kuat dari sekutu Amerika Serikat di dunia Arab. Status Yerusalem sebagai tempat suci berarti bahwa pemimpin Arab tidak akan terlalu tergerak untuk mengambil pendekatan pragmatis yang akan mereka pakai dalam isu penting lain terkait konflik Israel-Palestina.

Dalam jangka pendek dan menengah, akan ada gejolak yang cukup serius dari keputusan Trump tersebut. Dalam beberapa hari ini saja sudah terjadi demonstrasi dari berbagai kalangan Islam untuk menolak keputusan Trump, dan di Palestina sendiri sudah ada korban jiwa akibat kekerasan yang terjadi. Sementara itu, kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda, ISIS, dan yang lainnya telah menyetir isu ini sebagai upaya dari Amerika Serikat dan Israel berperang dengan Islam.

Dalam jangka panjang, keputusan Trump bisa menjadi akhir dari proses perdamaian yang selama ini diupayakan.

Menurut saya, keputusan ini tidak memberikan keuntungan Amerika Serikat dalam kebijakan strategis. Keputusan ini malah menguntungkan dan mengukuhkan sikap Israel atas sikapnya selama ini di Yerusalem. Kita sudah tahu Amerika Serikat dan Israel telah memiliki hubungan spesial yang sangat panjang, baik pada konteks militer maupun sharing-intelligence. Jadi, tampaknya tidak ada kepentingan luar negeri yang lebih prinsipil dari keputusan Trump tersebut.

Presiden Amerika sebelumnya meminta Israel untuk berhenti membangun pemukiman baru di Tepi Barat — karena mereka membangun di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah Palestina — namun pemerintahan Trump mengabaikan hal itu. Trump malah menempatkan Duta Besar untuk Israel, David M. Friedman (seorang pengacara tanpa pengalaman diplomatik dan pendukung Israel ultra-kanan), dan Jared Kushner, menantu Trump yang ditunjuk untuk mediator Israel-Palestina.

Memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem merupakan kebijakan yang riskan bagi Trump di Timur Tengah. Trump memiliki kepentingan untuk menyatukan antara Israel dengan sekutu Arabnya untuk melawan kelompok teroris di Timur Tengah. Dengan memindahkan ibu kota Israel, Trump telah membuat rencananya akan terkendala, dan memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk menggoreng isu ini.

Selain itu, Trump dan Kushner telah berkomitmen untuk berdiri di belakang Arab Saudi melawan Iran di kawasan. Amerika Serikat sudah lama menjalin relasi dengan Arab Saudi membendung pengaruh Iran. Pada Mei lalu, Trump memojokkan Iran dengan mengatakan bahwa Iran adalah ladang bagi aksi-aksi teroris. Bulan Juni, Trump berdiri di belakang Arab Saudi dalam mengisolasi Qatar. Dan pada bulan Oktober, Trump menghapus hasil kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir, hal ini bisa meningkatkan konflik bersenjata.

Kebijakan anti-Iran ini membutuhkan dukungan aliansi antara Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, dan Mesir. Keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem akan menghancurkan usaha itu.

Yerusalem memiliki status sebagai jantung konflik panjang Israel-Palestina, karena Israel mencaplok Yerusalem Timur yang bagi Palestina merupakan ibu kota negara mereka di masa depan, sementara Israel menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi yang tak dapat ditawar lagi.

Pemerintah AS sejak tahun 1948 bersikap bahwa status Yerusalem diputuskan oleh negosiasi dan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang mungkin dianggap sebagai upaya mengarahkan hasil dari negosiasi tersebut.

Berdasarkan kesepakatan damai Israel-Palestina tahun 1993, status akhir atas Yerusalem akan dibahas dalam tahap perundingan lebih lanjut di kemudian hari. Namun, sejak tahun 1967, Israel sudah membangun belasan kawasan permukiman — untuk menampung 200.000 warga Yahudi — di Yerusalem Timur. Langkah itu dianggap melanggar hukum internasional walau posisi ini selalu diabaikan oleh Israel.

Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Amerika telah memperkuat posisi Israel bahwa pemukiman di kawasan timur kota itu merupakan komunitas Israel yang sah.

Catatan Kaki

[i] https://www.nytimes.com/2017/12/06/us/politics/trump-embassy-jerusalem-israel.html

[ii] https://tirto.id/lobi-grup-zionis-as-di-balik-keputusan-trump-soal-yerusalem-cBzo

[iii] Paul Findley. (1993). Facing the Facts about the U.S, Israeli Relationship. Terjm. Rahmani Astuti. Lowrence Hill Books: New York. Hal.39

About the author

Lulusan Hubungan Internasional. Pernah menjadi Abang Buku DKI Jakarta. Penikmat kopi, sastra, sepak bola, dan belakangan suka fotografi. "Verba volant scripta manent" - Caius Titus