Seiring percepatan teknologi informasi, pertempuran politik juga berkecamuk di ranah online. Manusia saling tukar-menukar informasi dengan begitu cepat, lewat konten-konten beranekaragam seperti tulisan, meme, video, infografis, dan sebagainya.

Manusia di era internet 3.0 mengonsumsi beragam informasi di rimba maya, lewat cara yang luar biasa mudah. Suatu berita dapat dibagi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Logika untung-rugi akhirnya membuat pekerja media, terutama dewan redaksi dan pemilik modal, mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik demi meraup untung sebanyak-banyaknya.

Pada Senin, 29 Mei 2017, tayang sebuah tulisan berjudul “Suaka Via Perkosa: Menguak Kebenaran Perkosaan di Kerusuhan Mei 1998” di situsweb Republika. Dengan gaya bercerita yang renyah, sang penulis Selamat Ginting menawarkan pandangan yang meragukan adanya tragedi pemerkosaan massal ketika Reformasi 1998.

Tuan Selamat dengan yakin dan provokatif memberitahu pada pembaca bahwa pemerkosaan massal yang menyasar perempuan etnis Cina saat huru-hara 1998 sebagai hoaks belaka. Para perempuan itu dinilainya memanfaatkan kekisruhan guna dipermudah untuk dapat tinggal di negeri orang.

Sebenarnya, hanya dengan membaca judul dan situsweb penampung tulisan saja, masyarakat yang melek terhadap ekonomi-politik media akan paham ke mana mereka hendak menggiring opini. Tetapi tidak semua anggota masyarakat memiliki privilese untuk memilah informasi. Internet 3.0 memungkinkan individu untuk menjadi penyebar berita sehingga membuat masyarakat terfragmentasi. Kini, tiba lah kita disuatu masa yang disebut Jürgen Habermas sebagai ruang publik yang terdeformalisasi, atau “deformalization of public sphere” (Fuchs: 2008).

Selain merupakan upaya diskriminasi keji terhadap suatu etnis, tulisan ini juga menyerang perempuan secara general. Pemerkosaan adalah peristiwa kejahatan yang berhubungan dengan relasi kuasa asimetris antara pelaku dengan korbannya. Masih banyak kesalahkaprahan dalam memandang tindakan perkosaan, sehingga tak sedikit yang justru menyalahkan sang korban.

Pengabaian pada fakta dan framing murahan

Mei 1998 adalah sejarah kelam bangsa Indonesia. Ada rona kemenangan waktu itu, dengan mundurnya Soeharto, tetapi masih banyak kabut pekat yang belum bisa disingkap hingga hari ini.

Penculikan aktivis mahasiswa sampai hari ini belum diketahui nasib dan keberadaannya. Peristiwa Semanggi meminta korban jiwa. Sejumlah kerusuhan terjadi di berbagai kota besar.

Ada pelanggaran HAM yang gamblang terkait tewasnya para mahasiswa. Ada kecurigaan terhadap pihak intelijen karena kerusuhan yang melanda di sejumlah kota terjadi secara sistematis. Ada yang memantik kerusuhan, sehingga sisanya merupakan efek domino. Psikologi massa juga memiliki peran sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan penjarahan dan perusakan di berbagai tempat.

Karut marut situasi sosial pada Mei 1998 membuat adanya tindakan diskriminatif terhadap etnis Cina. Saat itu, sasaran amuk massa bukan hanya toko-toko atau badan usaha yang dimiliki oleh warga keturunan Cina, tetapi juga nyawa dan keselamatan mereka.

Ekonomi ambruk, laju inflasi tinggi, dan berkat sedikit provokasi, masyarakat menganggap warga Cina-Indonesia lah yang menjadi penyebab krisis tersebut. Masyarakat akhirnya menganggap segala tindakan kekerasan yang terjadi adalah hal yang wajar. Semua itu belum diungkap dan selama hampir dua dekade belum menemukan titik terang.

Huru-hara 1998 juga menyisakan luka bagi ratusan perempuan Cina-Indonesia. Ketika penjarahan terjadi, banyak laporan yang menyebut terjadinya pemerkosaan terhadap mereka.

Tuan Selamat mungkin lupa (saya rasa ia tahu, toh ia berstatus jurnalis senior): Dalam sehari-hari, banyak korban perkosaan yang bungkam, tidak melapor, akibat relasi kuasa yang timpang. Hal demikian membuat pelaku bisa meneruskan perbuatan kejinya hingga bertahun lamanya.

Dari sekian banyak yang melapor, Ita Martadinata menjadi satu-satunya yang bersedia untuk memberi kesaksian. Apa yang terjadi? Ia dibunuh sebelum sempat membuka suara. Ini adalah teror yang dilakukan secara sistematis.

Penulis hanya bersandar pada pengakuan seorang jenderal yang kini sudah wafat, Letnan Jenderal (Purn) Andi Muhammad Ghalib yang memiliki catatan kontroversial. Dalam catatan jurnalis investigasi Febriana Firdaus, sang jendral pernah dituding Indonesian Corruption Watch (ICW) menerima suap dari Prayogo Pangestu dan The Ning King.

Tuan Selamat lagi-lagi lupa: Militer adalah pihak yang paling mungkin bertanggungjawab dalam huru-hara yang terjadi pada 1998. Dua kenyataan ini seharusnya cukup untuk membuat Tuan Selamat berhati-hati dalam memilih narasumber. Lalu sampailah kita pada suatu pernyataan yang kelewat keblinger dalam tulisan tersebut:

“Memang ada kasus perkosaan, tetapi bukan massal. Bukan hanya pada Mei 1998. Hampir tiap bulan juga ada kasus perkosaan di sejumlah tempat di Jakarta dan lainnya. Kasus kriminal biasa.“

Ya, Tuan Selamat. Kita tidak perlu membicarakan kasus korupsi KTP-E karena toh hampir tiap hari terjadi kasus korupsi. Kita tidak perlu memikirkan cara mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, karena niscaya semua manusia akan mati.

Tulisan tersebut memojokkan etnis Cina, serta mengurung mereka dalam kerangka seperti ini: manusia Cina manusia yang oportunistik, tidak peduli jenis kelaminnya, yang rela berakting dan memalsukan data pemerkosaan demi memenuhi kepentingannya sendiri.

Narasi ini (mungkin) dimaksudkan sebagai pukulan balik bagi senarai ‘kekalahan’ kelompok muslim/’pribumi’ setelah terjadinya peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu. Sebagai media yang sejalan dengan kepentingan Islam politik, mereka seperti ingin “mengimbangi” pemberitaan di media massa nasional yang dalam satu bulan terakhir menyudutkan Rizieq Shihab.

Internet 3.0 membuat bandul politik mengayun tak tentu arah. Hari in bisa ke kanan, malamnya bisa ke kiri. Jakarta terbelah dan semakin terbelah, karena kontestasi pilkada yang melelahkan itu terjadi di ibukota. Begitu pun dengan pelanggaran HAM selama Mei 1998 dan peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu. Yang mesti selalu kita ingat: nyawa manusia dan kejadian traumatik yang dialami para korban tidak pantas untuk dijadikan bahan bakar propaganda dan provokasi.

Selamat Ginting tidak hanya menggadaikan profesi, ia juga memerkosanya demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Selamat Ginting, “othering”, dan “online othering

Tuan Selamat melestarikan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai “othering”, dan perkembangan mutakhirnya di ranah online, “online othering”.

Tubuh manusia adalah sesuatu yang kompleks, yang tersusun dari identitas rasial, kondisi mental, persepsi, riwayat, serta pengalaman. Othering adalah suatu upaya dari golongan mayoritas untuk melekatkan status “yang lain” kepada pihak-pihak minoritas.

Othering mengategorisasi individu atau kelompok sebagai “yang lain”. Othering beriringan dalam praktik relasional masyarakat, relasi kuasa, lalu melestarikan ketimpangan dan bias kelompok.

Menjadi perempuan sekaligus beretnis Cina adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh, katakanlah Sari. Kedua hal tersebut, kelamin dan etnis, adalah sesuatu yang ‘given’ saat ia lahir. Ketika Sari remaja, barulah ia sadar, menjadi perempuan beretnis Cina di Indonesia adalah sesuatu yang tidak mudah.

Kelompok masyarakat mayoritas lah yang nantinya kerap melakukan diskriminasi, melekatkan stigma, dan sebagainya kepada para warga yang menyandang status minoritas.

Media seharusnya menjadi penyigi, bukan justru menambah pekat suasana. Dalam tulisannya ini, Tuan Selamat tidak mencantumkan sama sekali sumber-sumber yang bisa diverifikasi kebenarannya.

Yang lebih memrihatinkan, Tuan Selamat juga mencomot bahan bakar untuk tulisannya dari kasus perdagangan manusia yang dilakukan warga Indonesia di Amerika Serikat.

Tercatat sebuah kasus besar di Amerika Serikat yang dilakukan Hans Gouw dan Harjanto Komala. Keduanya telah terbukti bersalah melakukan sex trafficking, penipuan dokumen imigrasi, hingga pencucian uang. Mereka menipu gadis-gadis remaja asal Indonesia — termuda berusia 15 tahun — dan menjadikan mereka pekerja seks di negara tersebut.

Laporan di CNN (27/4/2005) sama sekali tidak mengafirmasi tuduhan Tuan Selamat dalam tulisannya: bahwa para perempuan yang dibawa secara ilegal oleh Hans dan Harjanto secara sadar menipu bagian imigrasi, menceritakan pemerkosaan palsu yang mereka karang. Ini adalah kasus yang tidak bisa dikaitkan secara asal-asalan, tanpa proses fact-checking yang teliti.

Otokritik adalah sesuatu yang baik. Tetapi apa yang dilakukan Tuan Selamat bukanlah otokritik. Sebagai jurnalis senior, ia harus melakukan kerja jurnalistik yang bertanggungjawab. Padahal, dengan statusnya tersebut ia bisa dengan mudah mendatangi para penyintas atau mengonfirmasi kesaksian sang jenderal ke lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau LSM Kalyanamitra yang dulu melakukan investigasi.

Tuan Selamat menyerang identitas yang berlapis: Perempuan, etnis Cina, non-Muslim. Padahal kita tahu, ketiga jenis identitas tersebut semestinya tidak lagi dipandang sebagai ‘yang asing’.

Pemerkosaan 1998 adalah tragedi kemanusiaan dan kita tidak boleh melupakannya. Peristiwa ini seperti menjadi catatan kaki sejarah, tenggelam dalam riak informasi. Tulisan Tuan Selamat menjadi sebuah upaya untuk menenggelamkan tragedi. Ia harus paham bahwa masih banyak kelompok yang terus berupaya agar benang kusut ini terurai.

Dalam suatu tulisan, tim redaksi Merah Muda Memudar memerinci apa yang dilakukan Komnas HAM dan LSM seperti Kalyanamitra setelah B.J. Habibie mau mengusut kerusuhan Mei 1998. Ada perbedaan temuan antara yang dilakukan tim gabungan pencari fakta (TPGF), dengan yang diperbuat tim independen. Menurut temuan tim independen, korban pemerkosaan massal berada di angka 85-400 orang.

Sebagaimana yang dikhawatirkan Merah Muda Memudar, TPGF dianggap gagal karena tidak menyebut siapa dalang kerusuhan 1998. Kedua, tim yang dibentuk Habibie itu tidak bisa memastikan jumlah angka yang pasti korban perkosaan massal; serta terakhir, tidak mampu membawa keadilan bagi para korban.

Penutup

Tuan selamat bisa menjaga kredibilitas, tetapi beliau memilih untuk tidak melakukannya. Dipermainkannya isu sepenting pemerkosaan, di negara dengan sistem dan paradigma yang patriarkis, demi memainkan kepentingan diri dan golongannya.

Seperti yang dituturkan Ita F. Nadia kepada Tirto (22/5), pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998 adalah sebuah bentuk teror. Ini merupakan modus yang juga terjadi di Rwanda, Bosnia, Jerman, juga Jepang. Upaya ini dilakukan untuk meneror masyarakat di dalam perubahan politik. Ita adalah salah satu sosok yang berjuang ketika tragedi terjadi. Ia melakukan pendampingan, memverifikasi laporan korban, serta mengusut pelanggaran HAM ini.

Republika tidak bisa berdalih bahwa tulisan Selamat Ginting merupakan opini pribadi, yang dimuat di kolom suara pembaca. Tuan Selamat adalah bagian dari Republika dan profesinya di harian tersebut adalah jurnalis. Ia memiliki andil dalam menebar kebencian. Yang amat disayangkan, baru Februari lalu ia menerima penghargaan jurnalistik Press Card Number One.

Selain soal isi, penayangan tulisan berada di waktu yang kurang tepat, saat bangsa sedang mengalami sejumlah masalah besar. Kita semua sedang terjebak dalam fenomena politik post-truth, di mana fakta dan bukti-bukti saintifik dikalahkan sentimen dan faktor like-dislike. Para pemercaya bumi datar dan tulisan Tuan Selamat adalah segelintir contoh.

Ini memang seperti mengajari ikan untuk berenang, karena Tuan Selamat pasti mengetahui kaidah dan etika jurnalistik. Tapi ketahuilah, tulisannya memiliki implikasi yang tak sepele. Kebencian sudah tersebar, prasangka dan diskriminasi pun semakin berlipatganda.

Dan kita semua cuma bisa teriak-teriak soal Pancasila. ♦

About the author

"Even if socialism is off the historical agenda, the idea of countering the exploitative logic of capitalism is not.” ― Erik Olin Wright.

Related Posts